Kompas.com - 03/10/2017, 17:23 WIB
‎Wakil Ketua Komite III DPD RI ‎Fahira Idris ‎menghadiri dan menyaksikan jalannya sidang dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (3/10/2017). KOMPAS.com/Putra Prima Perdana.‎Wakil Ketua Komite III DPD RI ‎Fahira Idris ‎menghadiri dan menyaksikan jalannya sidang dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (3/10/2017).
|
EditorFarid Assifa

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menghadiri dan menyaksikan jalannya sidang dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (3/10/2017).

"Ingin melihat saja, sebelumnya belum pernah punya kesempatan untuk hadir karena Senin Selasa selalu jadwal sidang komite 3. Hari ini bisa hadir, saya sudah mendengarkan," ujar Fahira saat ditemui seusai sidang, Selasa sore.

Putri sulung Fahmi Idris ini berharap Majelis Hakim bisa membebaskan Buni Yani dari segala tuduhan meski Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang tersebut menuntut Buni Yani dipenjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 100 juta karena dianggap melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

"Saya berharap di pledoi dalam waktu dua minggu Buni Yani bebas. Karena yurisprudensinya saudara Ahok sudah dibuktikan bersalah. Jadi saya sangat berharap Buni Yani bisa bebas," ungkapnya.

Baca juga: Buni Yani Sebut Jaksa "Stupid"

Ketua umum Relawan Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) ini mengatakan tidak peduli dengan apa yang menjadi tuntutan JPU dalam sidang tersebut. 

"Jaksa bisa bebas bicara apa saja. Tapi kita berharap hakim memutuskaan untuk bebas," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi M Taufik membacakan tuntutan kepada terdakwa Buni Yani dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang digelar di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kota Bandung, Jalan Seram Kota Bandung, Selasa (3/9/2017).

Kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh M Saptono, Andi menuntut Buni Yani bersalah melakukkan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menambah, mengurangi, dan menghilangkan slot informasi elektronik dan atau dokumen orang lain atau milik publik sebagaimana diatur.

Buni Yani pun dijerat pidana dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 Jo pasal 48 ayat 1 UU RI no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo UU RI no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan bersama. 

"Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buni Yani dengan pidana penjara selama dua tahun," ujar Andi. 

Baca juga: Jaksa Tuntut Buni Yani 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X