Sepak Terjang Rita Widyasari, Putri Mantan Bupati yang Raih Sederet Penghargaan

SAMARINDA, KOMPAS.com - Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/9/2017).

Rita menegaskan, saat ini dirinya sedang berada di Jakarta untuk menerima penghargaan dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNA PA RI). Dia tidak merasa ada panggilan oleh KPK, sampai pada status tersangka yang menjeratnya.

“Saya di Jakarta untuk menerima ini, eh angin melawan arah,” kata Rita seraya mengunggah surat undangan penghargaan dari BPI KPNA PA RI melalui akun Facebooknya.

Belum ada keterangan resmi dari KPK terkait masalah itu, demikian juga Rita.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Marli mengatakan, KPK datang tiba-tiba dan membawa semua berkas dokumen dari Pemkab Kukar.

KPK juga tidak menjelaskan duduk permasalahan yang menjerat Rita. Namun empat buah mobil mewah, sejumlah uang dalam pecahan dolar turut diamankan KPK.

“Datang langsung periksa berkas di seluruh ruangan, dokumen-dokumen dibawa. Tidak tahu ada kasus apa,” kata Marli.

Sementara itu, suasana Rumah Dinas Bupati Kukar tampak seperti biasa. Petugas Satpol PP masih berjaga di luar, tampak aktivitas beberapa penjaga rumah dan asisten rumah tangga. Calon Gubernur Kaltim 2018 Rita menjabat sebagai pada dua periode tahun 2010-2015 dan 2016-2021.

(Baca juga: Giat Ikuti Sosialisasi Anti-korupsi, Bupati Rita Widyasari Kini Jadi "Pasien" KPK)

Pada periode pertama, Rita berpasangan dengan Gufron Yusuf, sedangkan pada periode kedua atau 2016-2021, Rita berpasangan dengan Edi Damansyah.

Jelang Pemilihan Gubernur Kaltim 2018, Rita merupakan calon tunggal yang diusung Partai Golkar Kaltim. Dukungan langsung diberikan oleh Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.

Sejak awal tahun 2017, Rita mulai menyusun kekuatan politik. Berbagai rilis lembaga survei menyatakan, suara Rita berada dalam polling tertinggi. Rita bahkan siap maju melalui jalur independen, jika tidak ada partai yang dapat dijadikan perahu menuju Pilkada 2018.

Meski demikian, hingga saat ini Rita belum menentukan calon wakilnya pada Pilkada 2018. Rita juga masih kerabat dari Gubernur Kalimantan Timur periode 2008-2013 dan 2013-2018, Awang Faroek Ishak. Awang juga berasal dari Kutai Kartanegara.

Menjabatnya Rita sebagai kepala daerah tidak lantas mempererat kekerabatan keduanya, mereka bahkan kerap bersinggungan terkait masalah dana bagi hasil (DBH) migas.

Sebelum benar-benar siap maju pada pemilihan gubernur, Rita terlebih dahulu meminta pendapat para ulama besar.

. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari

Rita juga mendapat restu dari Raja Kutai Kartanegara H Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat yang bergelar Sultan Haji Aji Muhammad Salehuddin II bin Sultan Adji Muhammad Parikesit.

Sebagai keturunan bangsawan Kutai, Rita sangat menghormati kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Rita bahkan selalu menggandeng tangan Sultan Kutai setiap kali perayaan Erau digelar.

Sederet penghargaan

Bupati perempuan pertama di Indonesia ini juga dinilai berprestasi karena banyaknya penghargaan yang diperolehnya.

Salah satunya adalah tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 28 April 2015.

Penghargaan ini diberikan karena Rita dinilai berkomitmen tinggi atas pembangunan kesejahteraan keluarga dan kependudukan di daerahnya.

(Baca juga: Rekam Jejak Rita Widyasari, Bupati Kukar dengan Sederet Penghargaan yang Jadi Tersangka KPK)

Rita juga pernah menerima penghargaan sebagai salah Inspirator Pembangunan Daerah 2017. Penghargaan dari Pusat Kajian Keuangan Negara ini diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Di tingkat internasional, Rita pernah menerima penghargaan Global Leadership Award 2016 dari majalah bisnis The Leader International dan American Leadership Development Association.

"Jejak ayah"

Selama menjabat sebagai bupati, Rita sering mengatakan dia akan membersihkan nama baik sang ayah, Syaukani HR. Pada 18 Desember 2006, Syaukani yang akrab disapa Pak Kaning, ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu.

Atas kasus tersebut, negara disinyalir menderita sebesar Rp 15,36 miliar, namun segera setelah itu Syaukani langsung menjalani perawatan rumah sakit selama sekitar 3 bulan dan tidak kembali ditahan setelah selesai menjalani perawatan.

Pada 16 Maret 2007, Syaukani akhirnya dijemput paksa dari Wisma Bupati Kutai Kertanegara di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di KPK.

Kemudian Syaukani divonis hukuman penjara dua tahun enam bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi selama 2001 hingga 2005 dan merugikan negara Rp 113 miliar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 14 Desember 2007.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Syaukani adalah menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat.