Surat Golkar Dukung Ridwan Kamil Hoaks, Dedi Mulyadi Lapor Polisi

Kompas.com - 22/09/2017, 17:31 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. KOMPAS.com/Putra Prima PerdanaKetua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Penulis Farid Assifa
|
EditorCaroline Damanik

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melapor ke Polda Jawa Barat terkait menyebarnya draf seolah surat keputusan DPP Golkar yang mengusung Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien untuk Pilkada Jawa Barat 2018.

Jalan ini ditempuh Dedi menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham bahwa surat yang beredar tersebut adalah palsu sehingga kemungkinan ada yang mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen.

"Senin, insya Allah saya akan melapor ke Polda Jabar karena itu berarti pemalsuan," ungkap Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (22/9/2017).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham membantah adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terkait pencalonan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anggota DPR Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin.

(Baca selengkapnya: Sekjen Golkar Bantah Surat Pencalonan Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien)

Idrus mengatakan, DPP tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena belum saatnya mengumumkan pencalonan untuk Pilkada Jawa Barat 2018.

Menurut Dedi, jika memang surat itu palsu, ia juga meminta DPP melapor ke Mabes Polri untuk mengusut tuntas siapa pembuat dan penyebar surat bodong itu. 

"Bahwa surat itu hoaks atau bodong, maka saya meminta kepada DPP Golkar untuk melapor polisi, dan mengusut tuntas siapa penyebar surat bodong itu. Mengusut siapa mengetik surat itu, yang scan tanda tangan ketua umum siapa, sekjen siapa. Kalau DPP tidak melapor, saya yang akan melapor," kata Dedi.

Menurut Dedi, masalah ini harus dibawa ke ranah hukum karena menyankut kredibilitas partai dan pemilihan kepala daerah yang miliki dasar hukum yang kuat.

"Golkar itu partai besar, bukan partai kecil. Pak Sekjen punya kewajiban untuk lapor. Masa tanda tangan dicatut, diam saja," kata Dedi.

(Baca juga: Ridwan Kamil Tanggapi Surat Golkar yang Disebut Dukung Dirinya)

Sebelumnya diberitakan, draf surat keputusan dari DPP Golkar untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jabar dan Daniel Mutaqien Syaiffudin sebagai calon wakil gubernur Jabar beredar luas.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X