Dedi Mulyadi: Kader NU Harus Kuasai Berbagai Sektor dan Sebarkan Paham Toleransi

GARUT, KOMPAS.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjadi pembicara dalam kegiatan Halaqah Kebangsaan PCNU Kabupaten Garut di Pesantren As-Sa’adah, Limbangan, Garut, Jawa Barat, Minggu (17/9/2017).

Acara yang digelar di aula pesantren ini juga turut menghadirkan Rais Aam PBNU, Kiai Ma’ruf Amin. Dalam Halaqah yang bertajuk “Menjam’iyahkan Jama’ah dan Menahdhahkan Nahdhiyah” ini, Dedi Mulyadi yang hadir dengan mengenakan peci hitam dan kemeja batik bernuansa hijau khas Nahdlatul Ulama (NU) ini mengatakan bahwa kader Nahdlatul Ulama harus mampu menguasai berbagai sektor dalam kehidupan kebangsaan.

“Jadi ke depan, di pesantren itu tidak boleh hanya ada madrasah aliyah, karena madrasah dengan pesantren itu adik-kakak. Seharusnya, di pesantren mulai mengajarkan pendidikan berbasis kecakapan seperti SMK dan pendidikan berbasis pengetahuan umum seperti SMA,” paparnya di depan para kiai NU se-Kabupaten Garut.

Langkah ini, menurut Dedi, harus segera diambil dalam rangka gerakan antitesa terhadap paham radikalisme dan intoleransi yang umumnya justru berkembang di kalangan kaum terdidik perkotaan yang saat remaja tidak sempat mengenyam pendidikan agama di pesantren.

Akibatnya, kata Dedi, saat dewasa dan bersentuhan dengan berbagai paham garis keras, mereka cenderung tunduk tanpa menganalisis paham tersebut dengan metodologi yang biasa dipelajari di lingkungan pesantren.

“Boleh cek deh, yang radikal dan intoleran itu biasanya adalah mereka yang saat remaja tidak memperoleh pendidikan agama yang cukup di pesantren. Saat mereka akrab dengan lingkungan perkotaan yang super sibuk, mereka mencari pelarian, mulailah bersentuhan dengan komunitas yang mengajarkan paham radikal. Kata gurunya pukul ya pukul, kata gurunya ledakan ya ledakan. Ini pemahaman tanpa metodologi,” katanya menambahkan.

Baca juga: Menurut Dedi Mulyadi, Intoleransi Bisa Diatasi dengan Kembangkan Kultur Produksi

Saat kader NU mampu menembus lingkungan tersebut dengan bekal pemahaman yang cukup, lanjut Dedi, mereka lah nanti yang membuat halaqah (diskusi/pengajian) yang sama dengan konten khas NU, yakni mengedepankan prinsip tasamuh (toleransi), tawasuth (pertengahan), tawazun (penuh pertimbangan) dan i’tidal (lurus taat asas).

“Nanti misalkan kader NU masuk universitas bonafid, di sana membuat halaqah tentang ajaran keislaman yang sesuai dengan kultur keindonesiaan, kader NU masuk sektor industri, membuat halaqah untuk para buruh dan lain sebagainya. Sesuai dengan pemikiran khas NU,” tandasnya.

Senada dengan Dedi, Rais ‘Aam PBNU Kiai Ma’ruf Amin menekankan peran ulama sebagai penjaga umat dan tatanan kebangsaan. Ketua Umum MUI Pusat itu juga mengimbau agar NU sebagai jamiyah atau organisasi mampu menjadi rumah bagi seluruh jemaah NU kultural yang belum masuk ke NU secara struktural.

“Peran ulama itu banyak, himaayatul ummah (memelihara umat) sekaligus himaayatud diin (memelihara agama). Dua hal ini harus seiring sejalan, umat jangan sampai dibawa ke dalam paham radikal. Kiai NU harus berada di garda terdepan untuk menjaganya,” kata Kiai Ma’ruf.

Sementara itu, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Garut, Kiai Muhyidin Aminudin atau akrab disapa Ceng Mimin berharap gagasan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ini diterapkan di wilayah yang bukan saja kabupaten melainkan provinsi.

Baca juga: Tokoh Lintas Agama DKI Belajar Cara Toleransi Beragama di Purwakarta

Ia menyambut baik gagasan wakil ketua PCNU Purwakarta tersebut karena mampu menjadi formula penangkal radikalisme.

“Saya kira ini bagus, pesantren memang harus mampu berbicara banyak dalam jangka panjang untuk menangkal paham radikalisme. Gagasan Kang Dedi ini harus diterapkan menjadi kebijakan, kalau di Purwakarta mah kan sudah dengan pengajaran kitab kuning di sekolah umum,” pungkasnya.