Mendagri: Kenaikan Dana Parpol Tak Otomatis Hapus Korupsi

SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kenaikan dana bantuan keuangan untuk partai politik tidak serta merta menghapus praktik korupsi.

Namun, peningkatan bantuan setidaknya akan membuat partai politik dapat menyiapkan proses kaderisasi dengan baik.

“Enggak ada jaminan, mau ditingkatkan berapa pun tergantung kitanya,” kata Tjahjo di Semarang, Jumat (8/9/2017).

Tjahjo menuturkan, pemerintah ikut bertanggungjawab meningkatkan sumber daya manusia dalam rekrutmen kader di partai politik. Alasannya, semua pemimpin, baik presiden, gubernur, bupati atau wali kota dipilih melalui mekanisme politik.

“Memang kecil. Partai pemenang saja dapat Rp 12 miliar, tapi dapat digunakan untuk kaderisasi. Setidaknya menggugah partai untuk mendisiplinkan kadernya,” tambahnya.

(Baca juga: PDI-P dan KPK Sepakat Kenaikan Dana Parpol Bisa Cegah Korupsi)

Dengan penambahan dana untuk parpol, lanjut dia, masyarakat juga diuntungkan. Sebab, masyarakat diberikan pilihan memilih kader politik dengan kualitas yang baik.

“Masyarakat menikmati semua dari politik, punya presiden, gubernur melalui mekanisme politik. Makanya pers, perguruan tinggi ikut kritisi,” tambahnya.