Digusur, Warga Gugat Sultan HB X dan Bupati Bantul - Kompas.com

Digusur, Warga Gugat Sultan HB X dan Bupati Bantul

Kompas.com - 04/09/2017, 18:22 WIB
Perwakilan warga Parangkusumo di PN BantulKOMPAS.com/Markus Yuwono Perwakilan warga Parangkusumo di PN Bantul

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Penggusuran yang dilakukan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul di sekitar Gumuk Pasir, Pantai Parangkusumo, pada akhir 2016 berbuntut panjang.

Hari ini, Senin (4/9/2017), warga menggugat Bupati Bantul Suharsono, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat ke PN Bantul.

Kepala Divisi Ekonomi Sosial dan Budaya LBH Yogyakarta Epri Wahyudi menyampaikan, dalam gugatan ini, terdapat 13 nama yang dicantumkan, dari puluhan warga yang terdampak penggusuran.

Dasar gugatan adalah pertama, Pemkab Bantul belum memiliki Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kedua adalah bupati menggusur bangunan di Gumuk Pasir Parangtritis berdasarkan surat Panitikismo padahal Panitikismo hanya lembaga di Keraton Ngayogyakarta.

Ketiga, dasar dari penggusuran itu salah satunya adalah status lahan yang diklaim Sultan Ground. Pihaknya menuntut relokasi beserta bangunan rumah yang layak, ganti rugi yang layak, dan juga lahan relokasi itu harus diatasnamakan warga.

"Kami menuntut adanya ganti rugi materiil maupun immateriil serta tempat relokasi yang layak," kata Epri, Senin (4/8/2017).

(Baca juga: Becak Buatan Bantul "Terbang" hingga Jerman dan Belanda)

Sejak digusur pada Desember 2016, lahan relokasi yang dijanjikan Pemkab Bantul tak layak ditempati saat musim hujan. Tuntutan kerugian warga yakni sebesar Rp 700 juta.

Kerugian materi meliputi rumah, kandang dan berbagai barang milik warga, sedangkan yang imateriil adalah penghasilan warga sebagai pedagang dan peternak sekitar Rp 50.000 - Rp 100.000 per hari sudah hilang sejak 260 hari usai penggusuran.

"Lahan di gumuk pasir belum ada bukti dan belum ada aturan hukum tata ruangnya. Bupati sempat janji untuk memberi ganti rugi masyarakat, tapi realisasinya konkret tak ada," ujarnya.

Hal ini diperkuat dengan kedatangan Komnas HAM pada 29 Agustus 2017 lalu yang menyatakan Pemkab Bantul tidak serius memberikan ganti rugi kepada warga.

Ngajiono, seorang warga tergusur di Parangkusumo yang ikut menggugat, mengatakan, dirinya sudah sekitar enam tahun menempati lokasi yang digusur tahun lalu. Setelah penggusuran itu, dia mengontrak dan harus mengeluarkan biaya Rp 2 juta per tahun.

Dia mengakui, memang pemerintah sudah menyediakan lahan relokasi, tetapi lahan tersebut jauh dari kata layak sehingga sampai saat ini belum ada warga yang bersedia menempati lahan relokasi tersebut.

"Lahan relokasi kurang layak," ungkapnya.

Penggusuran sesuai aturan

Sementara itu, Bupati Bantul Suharsono mengaku siap menghadapi gugatan warga Parangkusumo Bantul. Dia mengklaim penggusuran bangunan di Gumuk Pasir sudah sesuai prosedur.

"Yang dilakukan pemeritah sudah sesuai, seperti memberikan surat peringatan sampai 3 kali bahkan kalau tidak salah sampai 6 kali. Tapi tidak diindahkan sehingga kami melakukan eksekusi, tapi masih sesuai aturan," katanya.

Menurut dia, penggusuran gumuk inti sudah sesuai aturan, dan pemkab Bantul menjalankan kewenangan provinsi, termasuk ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat.

"Kalau dalam hati kecil saya, saya tidak tega misalnya. Tapi karena tugas bagaimanapun harus kita lakukan, tapi ya sesuai prosedur," ujarnya.

Politisi Gerindra ini mengaku siap mengantarkan warganya untuk menggugat propinsi, jika merasa dirugikan.

"Semuanya wewenangnya provinsi. Silakan kalau menggugat ke provinsi saya antar. Karena itu wewenangnya provinsi, ayo saya antar ke sana. Saya fasilitasi ke sana," tandasnya.

Pemerintah provinsi dan Pemkab Bantul pada 14 Desember 2016 melakukan pembersihan bangunan di zona inti gumuk pasir di kawasan Pantai Parangkusumo.

Waktu itu, pemerintah meratakan bangunan permanen dan semi permanen. Pemerintah berdalih penertiban ini salah satunya untuk mengembalikan ini gumuk pasir bacan.

 

 

Kompas TV Namun, hal itu langsung dibantah Bupati Bantul Suharsono. Akun PNS yang bersangkutan diketahui telah tidak aktif sejak bulan Januari.


EditorCaroline Damanik
Komentar

Terkini Lainnya

Pelapor Anggota DPR: Istri yang Lindungi Saat Ditendang, Dia dalam Pelukan Saya

Pelapor Anggota DPR: Istri yang Lindungi Saat Ditendang, Dia dalam Pelukan Saya

Megapolitan
Polisi Tambah Jumlah Personel Pengamanan Sidang Aman Abdurrahman

Polisi Tambah Jumlah Personel Pengamanan Sidang Aman Abdurrahman

Megapolitan
Alasan Polisi Larang Siaran Langsung Persidangan Aman Abdurrahman

Alasan Polisi Larang Siaran Langsung Persidangan Aman Abdurrahman

Megapolitan
Cara Bir Pletok Peci Merah Rebut Perhatian Pembeli

Cara Bir Pletok Peci Merah Rebut Perhatian Pembeli

Megapolitan
Apel HUT Jakarta Berlangsung, PNS Ngobrol dan Duduk di Barisan Belakang

Apel HUT Jakarta Berlangsung, PNS Ngobrol dan Duduk di Barisan Belakang

Megapolitan
Ramai-ramai Menolak 'Presidential Threshold'...

Ramai-ramai Menolak "Presidential Threshold"...

Nasional
Lepas dari Kandang, Singa di Kebun Binatang Belgia Ditembak Mati

Lepas dari Kandang, Singa di Kebun Binatang Belgia Ditembak Mati

Internasional
Mengaku Dikeroyok, Ronny Berencana Laporkan Anggota DPR RI Herman Hery ke MKD

Mengaku Dikeroyok, Ronny Berencana Laporkan Anggota DPR RI Herman Hery ke MKD

Megapolitan
Serba-serbi Mudik, Kisah Polisi Batang Temukan Anak Pemudik yang Ketinggalan di 'Rest Area'

Serba-serbi Mudik, Kisah Polisi Batang Temukan Anak Pemudik yang Ketinggalan di "Rest Area"

Regional
Aman Abdurrahman Bertopang Dagu Saat Hakim Bacakan Berkas Perkara

Aman Abdurrahman Bertopang Dagu Saat Hakim Bacakan Berkas Perkara

Megapolitan
Pemilik Toko Bakar Tokonya Sendiri demi Klaim Asuransi Rp 20 Miliar

Pemilik Toko Bakar Tokonya Sendiri demi Klaim Asuransi Rp 20 Miliar

Regional
Alasan Ketua DPR Tolak Hak Angket Pengangkatan Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar

Alasan Ketua DPR Tolak Hak Angket Pengangkatan Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar

Nasional
Beasiswa S1 dan S2 dari Macquarie University Australia

Beasiswa S1 dan S2 dari Macquarie University Australia

Edukasi
Lintasan Sepeda Velodrome di Rawamangun Pakai Kayu Siberia Sepanjang 250 Meter

Lintasan Sepeda Velodrome di Rawamangun Pakai Kayu Siberia Sepanjang 250 Meter

Megapolitan
Polisi Terapkan Penjagaan Ketat pada Persidangan Aman Abdurrahman

Polisi Terapkan Penjagaan Ketat pada Persidangan Aman Abdurrahman

Megapolitan

Close Ads X