Kompas.com - 22/08/2017, 07:57 WIB
Ketua DPRD Nunukan Dani Iskandar (kemeja hitam) bersama Ketua Komisi II DPRD Nunukan M Nasi (berkacamata) dan Ketua UPP Dermaga Batu Sei Pancang Juniansyah saat melakukan sidak ke UPP Dermaga Batu Seipancang Senin (21/8/2017). KOMPAS.com/SUKOCOKetua DPRD Nunukan Dani Iskandar (kemeja hitam) bersama Ketua Komisi II DPRD Nunukan M Nasi (berkacamata) dan Ketua UPP Dermaga Batu Sei Pancang Juniansyah saat melakukan sidak ke UPP Dermaga Batu Seipancang Senin (21/8/2017).
|
EditorReni Susanti

NUNUKAN,KOMPAS.com – DPRD Nunukan mendatangi Dermaga Batu Sei Pancang untuk memantau langsung mahalnya biaya ongkos kirim barang melalui kapal tol laut yang dikeluhkan pengusaha.

Saat bertemu anggota dewan, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Dermaga Batu Seipancang Juniansyah mengatakan, belum ada ketentuan tarif biaya bongkar muat. Sebab, aktivitas bongkar muat di dermaga itu belum ramai.

”Kita belum juga menetapkan tarif bongkar muat karena belum ramai. Di sini tarif PKBM itu belum di SK kan,” ujar Juniansyah, Senin (22/8/2017).

Terkait program tol laut, Juniansyah mengaku hanya mengawasi antara pelabuhan (port to port) serta mengawasi debarkasi dan embarkasi kapal tol laut. Sementara biaya kuli dan ongkos angkut barang diserahkan kepada TKBM, pengelola kapal tol laut.

(Baca juga: Pengusaha di Perbatasan Keluhkan Tarif Tol Laut yang Melangit)

 

Juniansyah pun mengaku tak memiliki wewenang terhadap TKBM, meski berada di bawah kewenangan UPP Dermaga Batu Sei Pancang Sebatik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Belum ada yang mengawasi. Kan dia mewakili pemilik kapal, karena nanti biaya-biaya itu dikumpul nanti baru kami ketemu di kapal,” ucapnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua DPRD Nunukan Dani Iskandar akan memanggil pihak-pihak yang terlibat di kapal tol laut. Ini dilakukan untuk mengatasi keluhan tingginya biaya pengiriman barang melalui kapal tol laut.

Kapal tol laut merupakan program Presiden Jokowi untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.

"Kita akan undang perwakilan masing-masing ke DPRD untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai program yang seharusnya bisa menekan disparitas harga di wilayah perbatasan justru ongkosnya lebih mahal," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha di wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan mengeluhkan tingginya biaya ongkos angkut. Padahal kapal tol laut itu disubsidi pemerintah.

Salah satu pengusaha di Sebatik, Jambi mengatakan, untuk mengangkut bahan bangunan yang didatangkan dari Surabaya seberat 5 ton dia harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6,45 juta. Padahal sesuai aturan pemerintah, tarif tol laut hanya dikenakan Rp 317.000 perton. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X