Kompas.com - 22/08/2017, 07:57 WIB
Ketua DPRD Nunukan Dani Iskandar (kemeja hitam) bersama Ketua Komisi II DPRD Nunukan M Nasi (berkacamata) dan Ketua UPP Dermaga Batu Sei Pancang Juniansyah saat melakukan sidak ke UPP Dermaga Batu Seipancang Senin (21/8/2017). KOMPAS.com/SUKOCOKetua DPRD Nunukan Dani Iskandar (kemeja hitam) bersama Ketua Komisi II DPRD Nunukan M Nasi (berkacamata) dan Ketua UPP Dermaga Batu Sei Pancang Juniansyah saat melakukan sidak ke UPP Dermaga Batu Seipancang Senin (21/8/2017).
|
EditorReni Susanti

NUNUKAN,KOMPAS.com – DPRD Nunukan mendatangi Dermaga Batu Sei Pancang untuk memantau langsung mahalnya biaya ongkos kirim barang melalui kapal tol laut yang dikeluhkan pengusaha.

Saat bertemu anggota dewan, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Dermaga Batu Seipancang Juniansyah mengatakan, belum ada ketentuan tarif biaya bongkar muat. Sebab, aktivitas bongkar muat di dermaga itu belum ramai.

”Kita belum juga menetapkan tarif bongkar muat karena belum ramai. Di sini tarif PKBM itu belum di SK kan,” ujar Juniansyah, Senin (22/8/2017).

Terkait program tol laut, Juniansyah mengaku hanya mengawasi antara pelabuhan (port to port) serta mengawasi debarkasi dan embarkasi kapal tol laut. Sementara biaya kuli dan ongkos angkut barang diserahkan kepada TKBM, pengelola kapal tol laut.

(Baca juga: Pengusaha di Perbatasan Keluhkan Tarif Tol Laut yang Melangit)

 

Juniansyah pun mengaku tak memiliki wewenang terhadap TKBM, meski berada di bawah kewenangan UPP Dermaga Batu Sei Pancang Sebatik.

"Belum ada yang mengawasi. Kan dia mewakili pemilik kapal, karena nanti biaya-biaya itu dikumpul nanti baru kami ketemu di kapal,” ucapnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua DPRD Nunukan Dani Iskandar akan memanggil pihak-pihak yang terlibat di kapal tol laut. Ini dilakukan untuk mengatasi keluhan tingginya biaya pengiriman barang melalui kapal tol laut.

Kapal tol laut merupakan program Presiden Jokowi untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.

"Kita akan undang perwakilan masing-masing ke DPRD untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai program yang seharusnya bisa menekan disparitas harga di wilayah perbatasan justru ongkosnya lebih mahal," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha di wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan mengeluhkan tingginya biaya ongkos angkut. Padahal kapal tol laut itu disubsidi pemerintah.

Salah satu pengusaha di Sebatik, Jambi mengatakan, untuk mengangkut bahan bangunan yang didatangkan dari Surabaya seberat 5 ton dia harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6,45 juta. Padahal sesuai aturan pemerintah, tarif tol laut hanya dikenakan Rp 317.000 perton. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X