Polisi Dituding Lamban Tangani Kasus Pencabulan Siswi TK di Bogor - Kompas.com

Polisi Dituding Lamban Tangani Kasus Pencabulan Siswi TK di Bogor

Kompas.com - 21/08/2017, 22:46 WIB
IlustrasiShutterstock Ilustrasi

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menilai, kinerja kepolisian dalam menangani kasus dugaan pencabulan terhadap salah satu siswi di TK Mexindo, Bogor, Jawa Barat, berinisial QZ (4 tahun 5 bulan) sangat lamban.

Arist mengatakan, keluarga korban sebelumnya sudah mengadu ke Komnas PA pada bulan Juli 2017. Saat itu, kata Arist, pihak keluarga melaporkan bahwa anaknya diduga mengalami kejahatan seksual.

"Dilaporkannya ke polisi kan bulan Mei 2017, tetapi sampai sekarang (Agustus) belum ada kejelasan. Waktu mengadu ke kami (Komnas PA), ibu korban mengeluh karena tidak mendapat penanganan yang maksimal," ucap Arist saat dihubungi, Senin (21/8/2017).

Baca juga: Penjaga Sekolah Diduga Cabuli Siswi TK di Bogor

Padahal, kata Arist, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan batas waktu maksimal penanganan perkara tersebut adalah 30 hari.

"Saya melihat runtutan-runtutan peristiwa itu terlampau lamban karena bisa dikategorikan melanggar sistem peradilan pidana anak yang paling lama memberikan waktu 30 hari sudah harus selesai," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya sejauh ini sudah memberikan assessment berupa trauma healing kepada korban serta mendampingi pihak keluarga korban melapor ke kepolisian.

Dari hasil perbincangannya dengan pihak kepolisian, saat itu disebutkan bahwa kasus tersebut akan terus diusut, termasuk memeriksa terduga pencabulan yang merupakan salah satu penjaga sekolah berinisial U untuk dilakukan tes lie detector.

"Tetapi sampai hari ini masih ada keluhan dari pihak keluarga, ternyata polisi belum mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk diajukan ke jaksa penuntut umum. Ini yang membuat komplain keluarga itu," sebut dia.

Ia pun mendesak agar penyidik dan jaksa bekerja secara khusus, mengingat waktunya telah melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Dalam kasus itu, Komnas PA juga meminta agar menggunakan pasal-pasal yang berkeadilan seperti minimal ancaman 10 tahun dan maksimal 20 tahun sesuai dengan Pasal Undang-undang 17 Nomor 2016.

"Kita akan terus pantau kondisi korban," katanya.

Sementara itu, Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Ulung Sampurna Jaya mengatakan, dalam menangani perkara tersebut, pihaknya harus memosisikan diri secara proposional dan profesional agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Ulung menyebut, meski penyidik sudah mendapatkan sejumlah alat bukti, namun masih belum didapati keterangan yang sesuai antara yang satu dengan yang lain.

"Masih dalam penanganan penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bogor Kota dan sedang dilakukan penyidikan secara mendalam untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Ulung.

Sebelumnya, QZ (4,5), siswi sekolah TK Mexindo, Jalan Malabar IV, Kota Bogor, diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh salah satu oknum penjaga sekolah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial U.

Baca juga: Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Penjaga Sekolah dalam Kasus Pencabulan Siswi TK di Bogor

Kasus itu terungkap setelah ibu korban berinisial MF (27), melaporkan kejadian yang menimpa anaknya itu ke Polresta Bogor Kota dengan nomor LP/476/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang tindak pidana Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak sesuai Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Sebelumnya, QZ (4 tahun 5 bulan), siswi sekolah TK Mexindo, Jalan Malabar IV, Kota Bogor, diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh salah satu oknum penjaga sekolah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berinisial U.

Kasus itu terungkap setelah ibu korban berinisial MF (27) melaporkan kejadian yang menimpa anaknya itu ke Polresta Bogor Kota dengan nomor LP/476/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang tindak pidana Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak sesuai Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Kompas TV KPAI Prihatin Terhadap Korban Pencabulan di Palembang


Komentar

Terkini Lainnya

Macron Tegur Remaja yang Tak Sopan Panggil Namanya

Macron Tegur Remaja yang Tak Sopan Panggil Namanya

Internasional
Sopir Angkutan Lebaran di Terminal Kalideres Rata-rata Terindikasi Darah Tinggi

Sopir Angkutan Lebaran di Terminal Kalideres Rata-rata Terindikasi Darah Tinggi

Megapolitan
Kebakaran Landa 10 Hektar Padang Rumput di Pulau Komodo

Kebakaran Landa 10 Hektar Padang Rumput di Pulau Komodo

Regional
Libur Lebaran, 27 Orang Tersengat Ubur-ubur di Pantai Selatan Gunungkidul

Libur Lebaran, 27 Orang Tersengat Ubur-ubur di Pantai Selatan Gunungkidul

Regional
Pegawai Honorer Dinas Kebersihan Jadi Maling Spesialis Rumah yang Ditinggal Mudik

Pegawai Honorer Dinas Kebersihan Jadi Maling Spesialis Rumah yang Ditinggal Mudik

Regional
Pakai Istilah 'China Taiwan', Dua Maskapai Jepang Dikecam

Pakai Istilah "China Taiwan", Dua Maskapai Jepang Dikecam

Internasional
Cegah Pelemparan Batu di Arus Balik, 21 Jembatan Tol di Bekasi Dijaga Ketat

Cegah Pelemparan Batu di Arus Balik, 21 Jembatan Tol di Bekasi Dijaga Ketat

Megapolitan
Komisioner Ombudsman Sebut Fasilitas Terminal Kalideres Tak Berubah Sejak 2 Tahun

Komisioner Ombudsman Sebut Fasilitas Terminal Kalideres Tak Berubah Sejak 2 Tahun

Megapolitan
Hoaks, Tempat Wisata dan Transjakarta Gratis Saat HUT DKI

Hoaks, Tempat Wisata dan Transjakarta Gratis Saat HUT DKI

Megapolitan
Olahraga di Kebun Raya Bogor, Presiden Jokowi Beri Jaketnya ke Pengunjung

Olahraga di Kebun Raya Bogor, Presiden Jokowi Beri Jaketnya ke Pengunjung

Nasional
Ini Jalur Alternatif Menuju Bekasi-Cikampek Saat Penerapan 'One Way'

Ini Jalur Alternatif Menuju Bekasi-Cikampek Saat Penerapan "One Way"

Megapolitan
Selasa Petang, Sejumlah Titik di Tol Jakarta-Cikampek Ramai Lancar

Selasa Petang, Sejumlah Titik di Tol Jakarta-Cikampek Ramai Lancar

Nasional
Inflasi DKI Diprediksi Naik karena Mahalnya Tiket Pesawat

Inflasi DKI Diprediksi Naik karena Mahalnya Tiket Pesawat

Megapolitan
Ombudsman: Jatah Obat per Napi di Lapas Pemuda Tangerang Hanya Rp 1.000

Ombudsman: Jatah Obat per Napi di Lapas Pemuda Tangerang Hanya Rp 1.000

Megapolitan
Perombakan Pejabat Diharap Tingkatkan Serapan Anggaran DKI

Perombakan Pejabat Diharap Tingkatkan Serapan Anggaran DKI

Megapolitan

Close Ads X