Tunjangan Naik 7 Kali Lipat, Gaji Anggota DPRD Garut Rp 30 Juta Per Bulan

Kompas.com - 18/08/2017, 13:23 WIB
Kantor DPRD Garut di Jalan Patriot Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul sepi dari aktivitas Jumat (18/08/2017) Kompas.com/ari maulana karangKantor DPRD Garut di Jalan Patriot Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul sepi dari aktivitas Jumat (18/08/2017)
|
EditorFarid Assifa

GARUT, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kabupaten Garut akan menikmati gaji sekitar Rp 30 Juta setiap bulan terhitung mulai September 2017.

Gaji sebesar itu berlaku setelah Pemda dan DPRD Garut menyetujui kenaikan tunjangan komunikasi dan transportasi tujuh kali lipat dari sebelumnya.

Ketua DPRD Garut Ade Ginandjar mengakui, kenaikan dua tunjangan bagi 46 anggota DPRD Garut di luar 4 orang jajaran pimpinan tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Besarannya sendiri disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Besarannya sesuai dengan kemampuan daerah. Daerah kita ini kan tinggi (kemampuan daerahnya)," jelas Ade.

Baca juga: Belajar di Tenda Darurat, Lima Siswa SMAN 30 Garut Pingsan

Menurut Ade sebelum ada kenaikan, setiap anggota dewan di Garut mendapat tunjangan komunikasi dan transportasi sebesar Rp 1,7 juta, kini naik menjadi 11,9 juta atau tujuh kali lipat.

Sedangkan, penghasilan total seorang anggota dewan di Garut, sebelum ada kenaikan tunjangan diperkirakan, mencapai Rp 18 hingga Rp 20 juta. Dengan adanya kenaikan tunjangan hingga 11 juta lebih, maka penghasilan total seorang anggota DPRD di Garut bisa mencapai kurang lebih Rp 30 Juta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 sendiri, menurut Ade, dibuat untuk mengimbangi pendapatan anggota dewan dan jajaran pimpinan. Sebab, selama ini, gaji jajaran pimpinan dianggap lebih besar.

"Padahal di Garut anggota dan pimpinan (pendapatannya) sudah sama, kalau daerah lain seperti Tasikmalaya memang beda," katanya.

Karena tunjangan komunikasi telah dinaikkan, kata Ade, maka nantinya mobil dinas yang digunakan para anggota dewan akan ditarik. Semua anggota dewan pun berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

"Ada 31 mobil dinas yang akan ditarik, anggota komitmen meningkatkan kinerja dan tanggung jawab, karena pendapatannya sudah ditambah," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch, Yudha Ferdinal mengatakan, kenaikan tunjangan komunikasi dan transportasi anggota DPRD hingga tujuh kali lipat akan membebani APBD Garut.

"Tiap bulan pemda harus mengeluarkan Rp 540 juta untuk membayar kenaikan tunjangan itu, padahal masih ada tunjangan lainnya," katanya.

Yudha mengatakan, harusnya kenaikan tunjangan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi juga. Apakah dengan kenaikan dua tunjangan tersebut kinerja anggota dewan akan meningkat.

Baca juga: Guru Honorer Ancam Mogok, Bupati Garut Bilang Tidak Takut

Anggaran sebesar Rp 540 juta untuk kenaikan tunjangan, menurut Yudha, sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Jika pun memang harus ada kenaikan, jumlahnya tidak terlalu besar.

"Kalau memang harus naik, jangan terlalu besar, karena pertanggungjawabannya harus jelas," tegasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

Regional
Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Regional
Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Regional
Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Regional
Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Regional
Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Regional
Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Regional
Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron 'Cinta Fitri'

Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron "Cinta Fitri"

Regional
Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Regional
Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Regional
Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Regional
Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Regional
Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Regional
Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X