Alasan Pemkot Magelang Tak Beri Rekomendasi Ojek "Online"

Kompas.com - 10/08/2017, 17:58 WIB
Seorang pengemudi Go-Jek menunggu aksi unjuk rasa di depan kantor manajemen PT Go-Jek, Kemang, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2016). Mereka menuntut PT Go-Jek Indonesia untuk menghapus performa, membuat payung hukum yang independen dari keluhan pengemudi, transparansi dalam setiap kebijakan, menstabilkan sistem menjadi lebih baik dan memberikan kebijakan tarif yang rasional untuk semua pengemudi se-Indonesia. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSeorang pengemudi Go-Jek menunggu aksi unjuk rasa di depan kantor manajemen PT Go-Jek, Kemang, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2016). Mereka menuntut PT Go-Jek Indonesia untuk menghapus performa, membuat payung hukum yang independen dari keluhan pengemudi, transparansi dalam setiap kebijakan, menstabilkan sistem menjadi lebih baik dan memberikan kebijakan tarif yang rasional untuk semua pengemudi se-Indonesia.
|
EditorReni Susanti

MAGELANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah, tidak memberikan rekomendasi operasional Go-Jek, salah satu ojek online di wilayah ini. Alasannya, karena tidak ada kesepakatan antara Go-Jek dengan angkutan konvensional.

Alasan itu pula yang menyebabkan Pemkot tidak bisa membuat peraturan daerah tentang ojek online seperti yang disebutkan dalam surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor AJ.2016/1/1/DRJD/2017 tertanggal 5 April 2017.

"Surat Kemenhub menyebutkan bahwa Pemda bisa saja membuat peraturan sendiri terkait ojek online. Tapi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara dua pihak. Tapi kesepakatan itu tidak ada," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Sugiharto, Kamis (10/8/2017).

Menurutnya, Pemkot Magelang sudah membalas surat permohonan rekomendasi dari manajemen Go-Jek beberapa hari lalu. Dalam surat itu juga dijelaskan alasan Pemkot tidak memberikan rekomendasi.

(Baca juga: Terpisah 10 Tahun, Pengemudi Ojek Online Itu Ayah dari Penumpangnya)

 

"Jawaban resmi (untuk Go-Jek) yang saya tandatangani seperti itu," tandasnya.

Sugiharto tidak menampik ada dua sisi yang berlawanan terkait hadirnya ojek online. Satu sisi keberadaannya dibutuhkan masyarakat, tapi di sisi lain mempengaruhi angkutan umum yang sudah ada sebelumnya, seperti angkot, taksi dan ojek pangkalan (opang).

“Untuk menentukan sikap, bahkan kebijakan, banyak aspek yang harus kami lihat. Tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Kami harus melihat regulasi yang ada, ada proses yang harus dilalui," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang, Suryantoro memaparkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila pemda akan mengeluarkan perda tentang penyelenggaraan angkutan sepeda motor alternatif. 

Perda harus mengacu pada UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU 23/2014 tentang Peraturan Daerah. Lalu memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Layak Trayek.

(Baca juga: Masyarakat Magelang Butuh Ojek Online, Kenapa Kami Dilarang?)

 

Dia merincikan hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain tetap menjaga Kamtibmas; tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, norma, etika, dan kesusilaan; tidak memberikan sanksi pidana; tidak menimbulkan kewajiban berupa beban biaya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Paket Diduga Sabu Ditemukan di Lapas Kelas II A Ambon

Dua Paket Diduga Sabu Ditemukan di Lapas Kelas II A Ambon

Regional
Laju Pertumbuhan Kubah Lava Gunung Merapi 8.500 Meter Kubik Per Hari

Laju Pertumbuhan Kubah Lava Gunung Merapi 8.500 Meter Kubik Per Hari

Regional
Sepekan Terakhir, Gunung Merapi Keluarkan 128 Kali Guguran Lava Pijar

Sepekan Terakhir, Gunung Merapi Keluarkan 128 Kali Guguran Lava Pijar

Regional
Diperkosa Kenalan Facebook, Seorang Siswi SMP Ditinggalkan Dalam Kebun

Diperkosa Kenalan Facebook, Seorang Siswi SMP Ditinggalkan Dalam Kebun

Regional
Melanggar Jam Malam, Kafe dan Rumah Makan di Kota Malang Dikenai Sanksi

Melanggar Jam Malam, Kafe dan Rumah Makan di Kota Malang Dikenai Sanksi

Regional
Viral di Medsos, Fenomena Awan Arcus Terlihat di Langit Bandara YIA Kulon Progo

Viral di Medsos, Fenomena Awan Arcus Terlihat di Langit Bandara YIA Kulon Progo

Regional
Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Regional
Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Regional
Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Regional
Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Regional
Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Regional
Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Regional
Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Regional
Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Regional
60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X