Alasan Pemkot Magelang Tak Beri Rekomendasi Ojek "Online"

Kompas.com - 10/08/2017, 17:58 WIB
Seorang pengemudi Go-Jek menunggu aksi unjuk rasa di depan kantor manajemen PT Go-Jek, Kemang, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2016). Mereka menuntut PT Go-Jek Indonesia untuk menghapus performa, membuat payung hukum yang independen dari keluhan pengemudi, transparansi dalam setiap kebijakan, menstabilkan sistem menjadi lebih baik dan memberikan kebijakan tarif yang rasional untuk semua pengemudi se-Indonesia. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSeorang pengemudi Go-Jek menunggu aksi unjuk rasa di depan kantor manajemen PT Go-Jek, Kemang, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2016). Mereka menuntut PT Go-Jek Indonesia untuk menghapus performa, membuat payung hukum yang independen dari keluhan pengemudi, transparansi dalam setiap kebijakan, menstabilkan sistem menjadi lebih baik dan memberikan kebijakan tarif yang rasional untuk semua pengemudi se-Indonesia.
|
EditorReni Susanti

MAGELANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah, tidak memberikan rekomendasi operasional Go-Jek, salah satu ojek online di wilayah ini. Alasannya, karena tidak ada kesepakatan antara Go-Jek dengan angkutan konvensional.

Alasan itu pula yang menyebabkan Pemkot tidak bisa membuat peraturan daerah tentang ojek online seperti yang disebutkan dalam surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor AJ.2016/1/1/DRJD/2017 tertanggal 5 April 2017.

"Surat Kemenhub menyebutkan bahwa Pemda bisa saja membuat peraturan sendiri terkait ojek online. Tapi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara dua pihak. Tapi kesepakatan itu tidak ada," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Sugiharto, Kamis (10/8/2017).

Menurutnya, Pemkot Magelang sudah membalas surat permohonan rekomendasi dari manajemen Go-Jek beberapa hari lalu. Dalam surat itu juga dijelaskan alasan Pemkot tidak memberikan rekomendasi.

(Baca juga: Terpisah 10 Tahun, Pengemudi Ojek Online Itu Ayah dari Penumpangnya)

"Jawaban resmi (untuk Go-Jek) yang saya tandatangani seperti itu," tandasnya.

Sugiharto tidak menampik ada dua sisi yang berlawanan terkait hadirnya ojek online. Satu sisi keberadaannya dibutuhkan masyarakat, tapi di sisi lain mempengaruhi angkutan umum yang sudah ada sebelumnya, seperti angkot, taksi dan ojek pangkalan (opang).

“Untuk menentukan sikap, bahkan kebijakan, banyak aspek yang harus kami lihat. Tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Kami harus melihat regulasi yang ada, ada proses yang harus dilalui," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang, Suryantoro memaparkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila pemda akan mengeluarkan perda tentang penyelenggaraan angkutan sepeda motor alternatif. 

Perda harus mengacu pada UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU 23/2014 tentang Peraturan Daerah. Lalu memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Layak Trayek.

(Baca juga: Masyarakat Magelang Butuh Ojek Online, Kenapa Kami Dilarang?)

Dia merincikan hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain tetap menjaga Kamtibmas; tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, norma, etika, dan kesusilaan; tidak memberikan sanksi pidana; tidak menimbulkan kewajiban berupa beban biaya.

"Dan poin terakhir, mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu penyedia angkutan berbasis aplikasi teknologi informasi dengan angkutan konvensional atau sejenisnya," urainya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Pemusnahan Bom di Hamparan Perak Dikerumuni Warga

Lokasi Pemusnahan Bom di Hamparan Perak Dikerumuni Warga

Regional
Bangkai Babi dari Sumut Lintasi Sungai Aceh, Warga Resah dan Takut Makan Ikan

Bangkai Babi dari Sumut Lintasi Sungai Aceh, Warga Resah dan Takut Makan Ikan

Regional
Kadus: Lokasi Penemuan Yoni di Situs Candi Bowo Pernah Jadi Permukiman, Ditinggal Warga Sejak 1952

Kadus: Lokasi Penemuan Yoni di Situs Candi Bowo Pernah Jadi Permukiman, Ditinggal Warga Sejak 1952

Regional
Proyek Penyulingan Air Laut Rp 14 M Tak Berfungsi, Warga Pulau Ende Minum Air Asin

Proyek Penyulingan Air Laut Rp 14 M Tak Berfungsi, Warga Pulau Ende Minum Air Asin

Regional
Wisuda di Usia 85 Tahun, Kakek La Oede Jadi Sarjana Sastra Indonesia...

Wisuda di Usia 85 Tahun, Kakek La Oede Jadi Sarjana Sastra Indonesia...

Regional
Truk Roda 10 Disinyalir Jadi Penyebab Kelangkaan Solar di Sumbar

Truk Roda 10 Disinyalir Jadi Penyebab Kelangkaan Solar di Sumbar

Regional
[POPULER NUSANTARA] Polisi Tangkap Pelaku Pelempar Sperma di Tasikmalaya | Kakek Diwisuda pada Usia 85 Tahun

[POPULER NUSANTARA] Polisi Tangkap Pelaku Pelempar Sperma di Tasikmalaya | Kakek Diwisuda pada Usia 85 Tahun

Regional
Teror Harimau Hantui Warga Sumsel, Apa Penyebabnya?

Teror Harimau Hantui Warga Sumsel, Apa Penyebabnya?

Regional
Aktivis Antikorupsi di Aceh Tengah Hilang 10 Hari, Motor Ditemukan di Warnet

Aktivis Antikorupsi di Aceh Tengah Hilang 10 Hari, Motor Ditemukan di Warnet

Regional
5 Fakta Pelemparan Sperma di Tasikmalaya, Viral di Media Sosial hingga Pelaku Melawan Saat Ditangkap

5 Fakta Pelemparan Sperma di Tasikmalaya, Viral di Media Sosial hingga Pelaku Melawan Saat Ditangkap

Regional
Fakta Lengkap Teror Pelemparan Sperma di Tasikmalaya, Viral di Medsos hingga Pelaku Ditangkap

Fakta Lengkap Teror Pelemparan Sperma di Tasikmalaya, Viral di Medsos hingga Pelaku Ditangkap

Regional
Ditjen Perkeretaapian: Longsor di Proyek Double Track Diduga Karena Faktor Alam, Pekerjaan Sementara Dihentikan

Ditjen Perkeretaapian: Longsor di Proyek Double Track Diduga Karena Faktor Alam, Pekerjaan Sementara Dihentikan

Regional
Sepekan Terakhir Selalu Diserang OTK, Perkuliahan di Kampus UMI Tetap Berjalan

Sepekan Terakhir Selalu Diserang OTK, Perkuliahan di Kampus UMI Tetap Berjalan

Regional
Tetangga Ungkap Kegiatan Ibu Remaja Keterbelakangan Mental yang Ditemukan Tewas Terkubur di Pekarangan,

Tetangga Ungkap Kegiatan Ibu Remaja Keterbelakangan Mental yang Ditemukan Tewas Terkubur di Pekarangan,

Regional
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir Ajak Mendikbud Mencerdaskan Bangsa

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir Ajak Mendikbud Mencerdaskan Bangsa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X