Menunggu Langkah Tegas Menteri Luhut soal Pencemaran Laut Timor

KUPANG, KOMPAS.com - Belasan ribu nelayan yang tinggal di pesisir pantai di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini masih menunggu sikap tegas dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Pemerintah Australia dan perusahaan PTTEP terkait pencemaran Laut Timor.

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi Tanoni mengatakan, langkah tegas pemerintah RI terhadap Australia dan PTTEP sudah dinantikan rakyat selama delapan tahun dan baru terwujud saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pada Selasa (1/8/2017), kemarin, Pak Luhut mengatakan akan mengambil langkah tegas dalam penyelesaian kasus pencemaran minyak di perairan Laut Timor, NTT, karena insiden ledakan di ladang migas Montara di Australia Tahun 2009 lalu," kata Ferdi kepada Kompas.com, Minggu (6/8/2017).

Baca juga: Bupati Kupang Sebut Pencemaran Laut Timor Kejahatan Internasional

Menteri Luhut, lanjut Ferdi, telah mengirim utusannya pekan lalu untuk meninjau langsung area kerusakan akibat insiden itu. Menurut Ferdi, Menteri Luhut juga akan mengejar penyelesaian kasus itu. Terlebih, gugatan class action petani rumput laut asal NTT di Pengadilan Federal Australia.

Menteri Luhut juga, sambung Ferdi, sudah mencoba menghubungi Jaksa Agung Australia, George Brandis, guna meminta dukungan mereka untuk mempercepat prosesnya.

"Sikap tegas, tepat dan cepat dalam menanggapi kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor ini baru pertama kali dirasakan rakyat korban semenjak petaka ini terjadi delapan tahun silam," ujarnya.

“Langkah tegas Pak Luhut Pandjaitan yang meminta Pemerintah Australia untuk turut bertanggung jawab menyelesaikan kasus ini sudah sangat tepat dan benar sekali," sambungnya.

Baca juga: Pemerintah Didesak Terapkan Diplomasi Tegas soal Pencemaran Laut Timor

Ferdi berharap, kasus petaka pencemaran laut Timor ini bisa segera diselesaikan hingga tuntas, sehingga masyatakat di NTT bisa mendapatkan keadilan.