Pasang 445 Mesin Parkir, Ridwan Kamil Akan Tindak Juru Parkir Liar - Kompas.com

Pasang 445 Mesin Parkir, Ridwan Kamil Akan Tindak Juru Parkir Liar

Kompas.com - 04/08/2017, 19:14 WIB
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat diwawancarai media di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Rabu (19/7/2017).KOMPAS. com/DENDI RAMDHANI Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat diwawancarai media di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Rabu (19/7/2017).

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meluncurkan moda pembayaran parkir non tunai melalui mesin parkir elektronik, di Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat (4/8/2017). Peluncuran ini merupakan yang kedua kalinya setelah peluncuran pertama dilakukan di awal-awal masa jabatannya. 

Namun mesin-mesin parkir ekektronik generasi pertama tidak berjalan maksimal.

"Launching dulu adalah sampel. Kayak tester kalau kue. Tantangan ada di edukasi warga dan jukir," kata Ridwan Kamil, Jumat sore.

Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, mesin parkir yang diberi nama terminal parkir elektronik tersebut diharapkan bisa menekan angka kehilangan pendapatan daerah dari sektor parkir.

“Ini adalah proses paling baik agar penerimaan parkir di Bandung agar berjalan maksimal tidak ada korupsi-korupsi penerimaan uang dan tidak ada orang yang berhak ambil uang parkir kecuali negara,” ucapnya.

Baca juga: Juli-Agustus, Mesin Parkir Elektronik di Bandung Mulai Beroperasi

Emil menilai masyarakat memeang memerlukan waktu untuk membiasakan membayar parkir menggunakan mesin.

“Di negara lain kesuksesan butuh waktu dua tahun, paling cepat 1,5 tahun. Jadi kalau ada yang bilang belum apa-apa sudah gagal artinya tidak sabar. Ini kan baru mulai,” ujarnya.

Penggunaan mesin parkir elektronik, lanjut Emil, akan dievaluasi selama satu tahun berjalan untuk mengetahui apakah efektif atau tidak. “Nanti evaluasi setelah setahun apakah pendapatan naik atau turun,” ucapnya.

Setelah mesin parkir beroperasi, Emil mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membasmi juru parkir ilegal yang bukan pegawai Dinas Perhubungan.

“Setelah launching Dishub dan polisi akan tindak preman-preman yang memungut parkir liar,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Didi Ruswandi menjelaskan, terdapat 445 unit mesin parkir elektronik yang tersebar di 57 titik.

Teknis pembayaran menggunakan terminal parkir elektronik adalah dengan menggunakan kartu khusus pembayaran parkir yang bisa dibeli di bank-bank yang menjalin kerjasama seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank BJB.

“Bisa juga pakai kartu uang elektronik seperti e-money, flazz dan lain-lain,” tuturnya

Pengguna jasa parkir harus sedikit repot untuk menggunakan mesin tersebut karena harus memasukan jenis kendaraan, menuliskan nomor polisi, menuliskan durasi parkir, dan kemudian melakukan tapping kartu di mesin.

Untuk mobil, satu jam pertama dikenakan harga Rp 3.000 dan Rp 2.000 untuk jam berikutnya. Untuk sepeda motor, Rp 1.500 jam pertama dan Rp 1.000 jam berikutnya.

“Kalau tidak bayar nanti ada jukir. Ke depan harus bayar ke mesin semua, kalau enggak nanti kendaraannya kita gembok,” sebutnya.

Dengan mesin parkir elektronik, lanjut Didi, diharapkan satu tahun pertama ini bisa meraih Rp 50 miliar. 

Kompas TV Terkait beredar kabar, lahan parkir dikuasai preman dan 5 mesin parkir meter hilang,


EditorErlangga Djumena
Komentar

Terkini Lainnya

Menteri Agama: Seharusnya Pak Amien Rais Menjelaskan, Apa yang Dimaksud 'Politik'?

Menteri Agama: Seharusnya Pak Amien Rais Menjelaskan, Apa yang Dimaksud "Politik"?

Nasional
Gempa Bermagnitudo 5,8 Guncang Bali, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bermagnitudo 5,8 Guncang Bali, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Ikuti Korsel, Korut Hentikan Siaran Propaganda di Perbatasan

Ikuti Korsel, Korut Hentikan Siaran Propaganda di Perbatasan

Internasional
Truk Hantam Angkutan Desa Berpenumpang Siswa SMK, 7 Terluka Parah

Truk Hantam Angkutan Desa Berpenumpang Siswa SMK, 7 Terluka Parah

Regional
Kasus E-KTP, KPK Periksa Ketua Harian DPD Partai Golkar Jateng

Kasus E-KTP, KPK Periksa Ketua Harian DPD Partai Golkar Jateng

Nasional
Ombudsman: Serbuan TKA karena Kewajiban Berbahasa Indonesia Dihapus

Ombudsman: Serbuan TKA karena Kewajiban Berbahasa Indonesia Dihapus

Nasional
Hakim Nilai Tak Ada Alasan Hapus Hukuman Mati untuk Penyelundup 1 Ton Sabu

Hakim Nilai Tak Ada Alasan Hapus Hukuman Mati untuk Penyelundup 1 Ton Sabu

Megapolitan
Amien Rais Sebut PAN Belum Pertimbangkan Usung Gatot Nurmantyo sebagai Capres

Amien Rais Sebut PAN Belum Pertimbangkan Usung Gatot Nurmantyo sebagai Capres

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pengedar Sabu di Kampung Ambon

Polisi Gerebek 6 Pengedar Sabu di Kampung Ambon

Megapolitan
Sandiaga Sebut Pedagang Pasar Blok G Akan Direloksi ke Parkiran Blok G

Sandiaga Sebut Pedagang Pasar Blok G Akan Direloksi ke Parkiran Blok G

Megapolitan
Hujan Guyur Aceh Timur, Api di Sumur Minyak Mulai Padam

Hujan Guyur Aceh Timur, Api di Sumur Minyak Mulai Padam

Regional
Macron: Mungkin, Trump Tidak Akan Lanjutkan Kesepakatan Nuklir Iran

Macron: Mungkin, Trump Tidak Akan Lanjutkan Kesepakatan Nuklir Iran

Internasional
Istri Munir dan Pegiat HAM Kembali Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Istri Munir dan Pegiat HAM Kembali Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Nasional
Investigasi Ombudsman Temukan Banyak TKA jadi Buruh Kasar hingga Sopir

Investigasi Ombudsman Temukan Banyak TKA jadi Buruh Kasar hingga Sopir

Nasional
Tanggapi Amien Rais, Mendagri Nilai Ceramah Agama Seharusnya Tak Disisipi Isu Politik

Tanggapi Amien Rais, Mendagri Nilai Ceramah Agama Seharusnya Tak Disisipi Isu Politik

Nasional

Close Ads X