Dilantik Lagi, Sultan HB X Pidato soal Samudera Hindia dan Kemiskinan di DIY

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DI Yogyakarta kembali menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY, Rabu (2/8/2017), setelah masa jabatan sebelumnya telah berakhir pada Oktober 2017.

Pengukuhannya sebagai gubernur untuk periode 2017-2022 digelar di DPRD DIY di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta.

Dalam acara ini, Sultan HB X menyampaikan pidato berjudul "Menyongsong Abad Samudera Hindia" sebagai visi dan misinya untuk periode selanjutnya.

Sultan menjelaskan, pidato itu dilandasi beberapa latar belakang pemikiran. Salah satunya adalah asosiasi negara-negara pesisir Samudera Hindia yang digagas Nelson Mandela.

Dia mengatakan, asosiasi itu memiliki anggota dari negara yang memiliki pantai yang disentuh dan disatukan air laut Samudra Hindia. Asosiasi ini telah membuat kesepakatan kerja sama di bidang perikanan, energi kelautan, pelabuhan, pelayaran, dan lainnya.

"Yogyakarta yang memiliki wilayah garis pantai sepanjang 126 kilometer yang mencakup tiga wilayah kabupaten, tentu juga akan memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perekonomian di wilayah Samudra Hindia," kata Sultan.

(Baca juga: Sultan HB X Ditetapkan Kembali sebagai Gubernur DIY)

Dia menambahkan, fenomena kemiskinan di kawasan DIY selatan juga menjadi landasan visi dan misinya untuk lima tahun ke depan. Menurut dia, jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2017 mencapai 488.000 jiwa atau sekitar 13 persen.

Angka tersebut, lanjut dia, masih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, yaitu 10,96 persen.

"Kalau dilihat dari distribusinya, jumlah warga miskin di wilayah pedesaan (16,11persen) lebih besar daripada di wilayah perkotaan (11,72 persen)," tutur Sultan.

Dia mengatakan, kesenjangan tersebut jelas terlihat berdasarkan data dari BPS DIY pada 2015. Menurut dia, angka kemiskinan di wilayah selatan DIY lebih tinggi dibanding wilayah utara DIY.

Wilayah selatan DIY mencakup Kabupaten Gunungkidul (20,83 persen), Kabupaten Bantul (15,89 persen), dan Kabupaten Kulon Progo (20,64 persen). Adapun wilayah utara DIY, yaitu Kabupaten Sleman (9,50 persen) dan Kota Yogyakarta (8,67 persen).

"Fenomena ini memberikan latar belakang bagi DIY untuk lima tahun ke depan harus memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan wilayah bagian selatan DIY," kata Sultan.

Acara penetapan ini dihadiri kepala daerah kota/kabupaten di DIY serta sejumlah pejabat tinggi.