Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Soal Pungli, Susahlah Membersihkan Kotoran kalau Sapunya Pun Kotor"

Kompas.com - 03/08/2017, 08:34 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha

Penulis

MEDAN, KOMPAS.com - Provinsi Sumatera Utara menjadi satu dari enam provinsi di Indonesia yang dilaporkan paling banyak terjadi praktik pungutan liar (pungli).

Sesuai Perpres 87/2016 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar disebutkan, saber pungli berfungsi memberantas pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik di kementerian/lembaga maupun pemda.

Sutrisno Pangaribuan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengatakan, Perpres tersebut sudah memberi peran yang jelas kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Namun hal itu tidak berjalan baik. Karena pemerintah, baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak serius melakukan pemberantasan pungli.

(Baca juga: Anggota TNI yang Terlibat Pungli Terancam Sanksi Disiplin hingga Pemecatan)

"Pemerintah tidak mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan tim saber pungli dan peran apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat sebagaimana diharapkan dalam Perpres tidak maksimal," tuturnya, Rabu (2/8/2017).

Begitupun dengan Pemprov Sumatera Utara, belum menjadikan pemberantasan pungli sebagai agenda penting. Bahkan hingga kini dirinya tidak pernah mendapat informasi peresmian sekretariat tim saber pungli, sehingga keberadaan tim ini tidak diketahui publik.

"Sebenarnya kita tidak terlalu terkejut ketika Polri menjadi lembaga peringkat kedua terbanyak dilaporkan banyak pungli. Ironinya karena Polri memegang peranan penting dalam pemberantasan ini," ucapnya.

Secara nasional, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli adalah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Hal ini akan menyulitkan bersihnya praktik pungli di tubuh korps coklat ini.

"Soal pungli, susahlah membersihkan kotoran kalau sapunya pun kotor. Apalagi di Sumut ini," ujar dia.

(Baca juga: Mendagri: Pungli Itu Problem Lingkaran Setan)

Mengenai peran masyarakat dalam memberantas punglis, Sutrisno menjabarkan, dalam pasal 12 Perpres 87/2016, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungli, langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.

Bentuk peran serta masyarakat bisa berbentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam memberantas pungli diatur oleh Menkopolhukam," tegasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebutkan, ada lembaga negara dan daerah yang paling banyak dilaporkan masyarakat.

Enam daerah dengan laporan terbanyak pungli adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung.

Sementara 10 lembaga negara terbanyak laporan pungli adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan TNI.

Kompas TV Tolak Pungli, Penghuni Lapas Narkotika Mengamuk

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com