Ketua KPK: Sudah Waktunya Pelaku "Money Politic" Ditangkap

Kompas.com - 31/07/2017, 11:49 WIB
Ketua KPK Ri Agus Raharjo saat membuka pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dan penanganan Tipikor di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. (KOMPAS.COM/KIKI ANDI PATI)KOMPAS.com/Kiki Andi Pati Ketua KPK Ri Agus Raharjo saat membuka pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dan penanganan Tipikor di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. (KOMPAS.COM/KIKI ANDI PATI)

KENDARI, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Rahardjo menegaskan bahwa aparat penegak hukum sudah waktunya fokus mengatasi politik uang (money politic) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018.

“Memang sudah waktunya kami para penegak hukum menangkap para pelaku money politic,” ungkap Agus saat membuka acara pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dan penanganan tindak pidana korupsi yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (31/7/2017).

Menurut Agus, upaya menangkap para pelaku politik uang akan melahirkan pimpinan daerah yang lebih baik dan kompeten.

“Bagaimanapun kalau habisnya banyak waktu pemilihan, pasti itu bukan hibah dan dana sukarela nanti saat menjabat pasti ingin uangnya kembali. Yang dicuri adalah akhirnya uang pajak, uang rakyat yang ada di APBN dan APBD serta uang lain-lain,” ungkapnya.


(Baca juga: Mantan Gubernur Berstatus Napi Tepergok di Bandara, Ini Kata KPK dan Kemenkumham)

Oleh karena itu, Agus mengajak para penegak hukum untuk mulai menindaklanjuti perkara politik uang bersama Bawaslu. Sebab, saat ini kasus tindak pidana korupsi (tipikor) menjadi masalah yang sangat krusial dan merusak tata bangsa.

“Jadi praktik tipikor ini bervariasi mulai dari pengadaan barang dan jasa dan lainnya. Kami harus jeli bagaimana dalam pengaturan anggaran ini sehingga bisa menghilangkan tindakan korupsi,” tutur Agus.

Dalam kegiatan ini, hadir Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ari Dono, Jampidsus Kejagung RI, Arminsyah, Wakil Ketua PPATK, Anggota BPK RI dan Wakil Ketua BPKP RI serta Danpuspom TNI Mayjen Dodik W.

Kegiatan pelatihan para penegak hukum ini diikuti 164 orang yang terdiri dari penyidik polri, jaksa, PPNS dan penyidik militer.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorCaroline Damanik
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X