"Full Day School" Dinilai Menambah Beban Ekonomi Orangtua Siswa

SEMARANG, KOMPAS.com - Penerapan program sekolah lima hari atau full day school dengan delapan jam belajar diyakini secara tidak langsung akan menambah angka kemiskinan di daerah.

Hal itu karena orangtua diharuskan memberi uang saku lebih kepada anak-anaknya untuk bekal makan siang.

Koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Tengah, Hudallah Ridwan mengatakan, keluhan-keluhan orangtua soal uang saku disampaikan kepadanya melalui posko pengaduan korban kebijakan lima hari sekolah.

Baca juga: Warga Nahdliyin Unjuk Rasa Tolak "Full Day School"

Menurut Ridwan, rata-rata perekonomian warga desa adalah kelas menengah ke bawah. Mereka biasanya memberi uang saku Rp 2.000 hingga Rp 5.000 kepada anak-anaknya.

Namun, dengan penerapan full day school, uang saku bagi anak otomatis akan bertambah. Hal demikian justru menambah beban hidup warga pedesaan.

"Keluhan yang muncul di kami wali siswa harus menyediakan uang saku tambahan. Jadi orangtua memberi uang saku lebih untuk beli makan siang," kata Ridwan di sela pembukaan posko pengaduan korban kebijakan sekolah lima hari di Semarang, Jumat (28/7/217) sore.

Soal ancaman terhadap madrasah diniyah, lanjut dia, menjadi serius lantaran para siswa tidak bisa mengikuti pendidikan diniyah karena waktu yang bersamaan.

"Dengan materi terbatas, pendidikan karakter yang menjadi amanat Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tidak relevan," tambahnya.

Selain hal itu, soal akses transportasi umum bagi siswa di daerah juga belum terpenuhi. Ia ingin agar kebijakan full day school dikaji ulang.

Baca juga: Bupati Kukar: "Full Day School" Tak Masalah Asal Menyenangkan

Temuan lain, sambung dia, banyak sekolah yang tidak memiliki sarana prasarana pendukung seperti tempat ibadah.

"Kalaupun ada, daya tampungnya tidak memadai. Fasilitas sanitasi yang minim, bahkan tidak layak," tambah Ridwan.