Mendikbud Sebut Ada 4 Tugas Khusus dari Presiden, 1 Belum Berjalan dengan Baik

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, ada empat tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi saat melantiknya sebagai menteri.

Muhadjir diminta melakukan percepatan distribusi pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP), revitalisasi sekolah SMA-SMK, pendidikan karakter dan peninjauan ujian nasional. Dari empat permintaan presiden, hanya pendidikan karakter yang belum berjalan baik.

"KIP saat ini sudah 85 persen, saat dulu baru masuk itu baru 25 persen," kata Muhadjir di Semarang, Kamis (20/7/2017).

Baca juga: Jokowi: Manfaat Kartu Indonesia Pintar Terus Dirasakan Pelajar

Soal revitalisasi SMA dan SMK, kata Muhadjir, persoalan tuntas ketika ada instruksi presiden untuk mengatur itu.

Kemudian ujian nasional telah dilakukan peninjauan, hasilnya akan ditingkatkan menjadi ujian nasional berstandar internasional.

Evaluasi ujian nasional saat ini, sambung dia, hanya bisa mendeteksi kemampuan di level 3, sehingga UN perlu ditingkatkan di level 4.

"Tanpa mengurangi hormat pelaksanaan UN, UN hanya bisa mendeteksi kemampuan level 3. Tes multipel choice belum sampai tingkat 4. Padahal kemampuan abad 21 sudah tingkat 4," katanya.

Ia pun menekankan bahwa evaluasi siswa melalui UN harus ditingkatkan, salah satunya melalui UN berstandar internasional.

"Kalau evaluasi pakai ujian nasional itu gak tercapai. Kalau hanya ujian nasional (saat ini) itu masih jauh dari panggang api," tambahnya.

Baca juga: Mendikbud: Perpres Pengganti Permen "Full Day School" di Mensesneg

Sementara program pengembangan karakter (PPK) akan diwujudkan melalui sekolah lima hari. Muhadjir menegaskan bahwa sekolah lima hari dengan delapan jam itu bukan full day school.

"Semua diplesetkan jadi full day school. Boleh, (anak) pulang dulu makan, lalu ke madrasah. Jangan bayangkan anak gak boleh keluar," jelasnya.