Kompas.com - 18/07/2017, 15:16 WIB
Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet (ASS) hingga Selasa (18/7/2017) siang telah menduduki ruang paripurna DPRD Banyumas, Jawa Tengah. KOMPAS.com/Iqbal FahmiRatusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet (ASS) hingga Selasa (18/7/2017) siang telah menduduki ruang paripurna DPRD Banyumas, Jawa Tengah.
|
EditorErlangga Djumena

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet (ASS) Selasa (18/7/2017) siang menduduki ruang paripurna DPRD Banyumas, Jawa Tengah.

Mereka menunggu jawaban Bupati Banyumas Achmad Husein agar mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE) kepada instansi pemerintah terkait.

Massa menilai PT SAE sebagai pelaksana mega-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden telah menimbulkan kerusakan di areal hutan lindung Gunung Slamet.

Dalam pantauan Kompas.com, sekitar pukul 11.00 WIB, Bupati Husein sempat menemui para demonstran untuk menanggapi tuntutan mereka. Meski demikian, masa belum puas dengan jawaban bupati yang dianggap tidak tegas dan sempat terpotong karena adanya agenda lain yang harus dihadiri bupati.

Dalam pertemuan yang singkat itu, Husein menyebutkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait dengan proyek pembangunan PLTPB Baturraden.

"Saya tidak mempunyai kewenangan, pusat yang memberikan izin dan semua urusan tambang itu Pemprov Jateng. Semua tuntutan harus didasari dengan kajian teknis dan jelas dan terukur," ucap Husein.

Baca juga: Tahun 2025, Panas Bumi Targetkan Sumbang Listrik hingga 7.200 MW

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Massa mengancam akan terus menduduki gedung DPRD hingga bupati menemui mereka kembali selepas acaranya di Cilongok.

Untuk diketahui, sesuai dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (lPPKH) nomor 20/1/lPPKH/PMA/2016 yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2016, dalam periode eksplorasi saat ini, PT SAE diperkenankan untuk menggunakan lahan hutan sebesar 488,28 hektar.

Pada rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (2/6/2017), Community Relation PT SAE Riyanto Yusuf menyangkal jika perusahaannya akan membabat 24.660 hektar hutan di lereng Gunung Slamet. Dirinya mengungkapkan, hingga awal Juni 2017, luas lahan hutan yang telah dibuka oleh PT SAE tidak lebih dari 45 hektar.

"Luas lahan 24.660 hektare adalah luas Wilayah Kerja Panas Bumi Baturraden sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1557.K/30/MEM/2010, tapi bukan berarti semua wilayah itu akan kami buka," sebutnya.

Menurut Riyanto, PLTPB diakui oleh seluruh pihak sebagai salah satu pembangkit listrik yang paling ramah lingkungan dan terbarukan. Keberadaan PLTPB juga dirasa sangat mendesak mengingat kebutuhan energi yang semakin besar.

Ia menyebutkan, salah satu elemen penting pada sistem panas bumi adalah harus terjaganya hutan di kawasan pengembangan pembangkit listrik sehingga air hujan dapat menyerap ke dalam tanah demi menjaga kesinambungan pasokan air ke dalam sistem panas bumi.

"Atas dasar ini, tentunya PT SAE berkomitmen melakukan upaya terbaik dalam menjaga hutan di sekitarnya agar tetap lestari sebagai salah satu kunci keberhasilan operasi PLTPB dalam jangka panjang," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Regional
Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Regional
KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

Regional
Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X