Kompas.com - 13/07/2017, 10:17 WIB
Puluhan orangtua siswa di Kabupaten Nunukan menggelar demo di Tugu Dwikora Nunukan menuntut penyelesaian ratusan siswa SMP yang tidak diterima di SMA negeri. KOMPAS.com/SUKOCOPuluhan orangtua siswa di Kabupaten Nunukan menggelar demo di Tugu Dwikora Nunukan menuntut penyelesaian ratusan siswa SMP yang tidak diterima di SMA negeri.
|
EditorReni Susanti

NUNUKAN, KOMPAS.comOmbudsman Kalimantan Utara mulai menelusuri penyebab kisruh Peneriman Peserta Didik Baru PPDB (PPDB) 2017 di Kabupaten Nunukan.

Asisten Ombudsman Kaltara, Bakuh mengatakan, 2 orang perwakilan Ombudsman saat ini sudah berada di Nunukan untuk mencari bukti kisruhnya PPDB di SMA Negeri.

"Sampai Jumat kita di sini. Kita masih koordinasi dengan sekolah di sini. Ini masih tahap awal," ujarnya, Kamis (13/7/2017).

Bakuh mengaku, ada sekitar 200 siswa di Nunukan yang bermasalah dengan PPDB SMA tahun 2017. Meski demikian, pihaknya mengaku masih menggali penyebab kisruh PPDB di Nunukan. "Kita belum bisa bicara banyak. Selain Anggita ada 200 siswa lainnya," imbuhnya.

(Baca juga: Dewan Kritik Dinas Pendidikan Terkait Kisruh PPDB 2017 di Nunukan)

 

Sebelumnya, Mustika orangtua salah satu siswa di Nunukan mengadu kepada Ombudsman karena anaknya ditolak mendaftar di SMA Negeri 1 Nunukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menyayangkan, panitia PPDB yang menolak menerima putrinya mendaftar PPDB tahun 2017 di SMA Negeri 1 Nunukan dengan alasan nama Anggita tidak tercantum dalam Kartu Keluarga miliknya.

Dia juga menyayangkan tidak ada upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapinya baik oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.

Anggita juga sempat menjadi pemberitaan media karena menelpon langsung Mendikbud Muhadjir Effendy. Ia mengadukan nasibnya yang tidak diterima mendaftar di SMA Negeri 1 Nunukan karena permasalahan kartu keluarga.

(Baca juga: Orangtua Siswa Protes Nem Anaknya Berubah Saat Daftar PPDB Online)

 

Anggita bersekolah di Bandung mengikuti ayahnya yang telah berpisah dengan ibunya. Kelas 2 SMP Anggita pindah sekolah ke Nunukan karena mengikuti ibunya yang memenangkan hak asuh.

Hingga lulus dari SMPN 1 Nunukan, ibunda Anggita mengaku kesulitan memasukkan nama Anggita ke dalam kartu keluarga miliknya. Hingga SMAN 1 Nunukan kemudian menolak pendaftaran dirinya pada PPDB tahun 2017.

Mustika mengaku akan tetap memperjuangkan keinginan putrinya yang memilih sekolah di SMAN 1 Nunukan. "Laporannya sedang dikaji dulu. Saya harap ada solusi karena anak saya layak masuk ke sekolah negeri," tutupnya.

Kompas TV Ada Sekolah Gratis untuk Siswa Baru yang Gagal Seleksi

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X