BRT Trans Jateng Dikritik, Ini Kata Ganjar

SEMARANG, KOMPAS.com - BRT Trans Jateng yang diluncurkan awal bulan mendapat kritik dari kalangan dewan. Kritik terutama berkaitan dengan penempatan halte atau shelter yang dinilai tidak strategis, dan berada di tengah trotoar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji bakal melakukan evaluasi atas penempatan halte di sepanjang koridor I Stasiun Tawang, hingga Terminal Bawen itu.

"Enggak apa-apa. Nanti kami evaluasi, ini juga baru seminggu jalan, nanti pasti dievaluasi apa kekurangannya," kata Ganjar, Rabu (12/7/2017).

(Baca juga: Ganjar Manfaatkan BRT Trans Jateng untuk Promosikan Pariwisata Jateng)

Kritik dari DPRD soal shelter dinilainya hal biasa. Ganjar pun meminta kepada dewan untuk juga mengusulkan lokasi mana yang tepat dijadikan tempat pemberhentian BRT, agar tidak menyalahi aturan.

"Ya kemarin DPRD Semarang kritik soal halte. Bagi kami gak apa-apa, nanti diperbaiki posisi halte," katanya.

Kalangan DPRD Kabupaten sebelumnya mengkritik shelter BRT aglomerasi melanggar hak para pejalan kaki. Shelter BRT Korudor itu dibangun di atas lahan trotoar, sehingga menyulitkan pejalan kaki.

Mereka pun meminta Dinas Perhubungan terkait untuk meninjau keberadaan halte tersebut apakah sesuai penempatannya atau tidak.

"Jangan sampai posisi halte BRT justru mengabaikan kenyamanan serta keamanan publik. Khususnya pejalan kaki," kata Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Joko Sriyono.

Untuk naik BRT Trans Jateng, pengunjung umum dibebani tarif Rp 3.500, sedangkan pelajar dan buruh hanya Rp 1.000.

Koridor I saat ini baru ada 18 bus, rencananya akan dilengkapi hingga 25 bus. Setelah Koridor I, Pemprov Jateng juga bakal membuka tiga koridor lagi, yaitu Semarang-Kendal, Semarang-Grobogan, dan Semarang-Demak.