Polisi Pantau Media Sosial Jelang Penerbitan Perppu Pembubaran Ormas

Kompas.com - 11/07/2017, 23:36 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi
|
EditorFarid Assifa

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Aparat kepolisian di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, terus berupaya memastikan situasi keamanan berjalan kondusif menjelang hingga hari pengumuman Perppu pembubaran ormas radikal pada Rabu (12/7/2017).

Selain penyebaran pasukan patroli, berbagai sarana media sosial ikut dipantau.

"Kami tak ingin ada ujaran kebencian atau provokasi," kata Kasat Intelkam Polres Pangkal Pinang, AKP Adiputra, Selasa (11/7/2017).

Baca juga: Jokowi Teken Perppu Pembubaran Ormas

Sejauh ini pihak kepolisian, kata Adi, belum melihat gejala konflik maupun teror di Kota Pangkal Pinang. Namun, kondisi ini diyakini bisa berubah setiap saat, sehingga diperlukan upaya pemantauan secara ketat.

"Sejak beberapa hari terakhir mulai dari kapolres, kasat dan kapolsek sudah turun ke masyarakat agar tidak terpancing dengan provokasi yang merugikan," ujarnya.

"Monitoring medsos dan kisaran suara di lapangan serta lidik pulbaket pergerakan aksi protes dari pihak ormas," paparnya.

Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) telah ditandatangi Presiden Joko Widodo dan akan diumumkan pada Rabu (12/7/2017).

Perppu itu mengatur pembubaran ormas yang dinilai radikal, anti-Pancasila dan membahayakan sistem pemerintahan NKRI. Ormas dimaksud salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto menilai, Perppu tersebut adalah bentuk kezaliman pemerintah.

"Perppu itu jelas kezaliman pemerintah, bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah mau membubarkan HTI tapi tidak sesuai undang-undang," ujar Ismail saat dihubungi, Selasa (11/7/2017).

Baca juga: Tanggapan HTI soal Penerbitan Perppu Pembubaran Ormas

Menurut Ismail, upaya pembubaran sebuah ormas oleh pemerintah harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Pasal mengenai pembubaran ormas, lanjut Ismail, dibuat dalam beberapa tahap pendahuluan agar pemerintah tidak bisa sewenang-wenang.

Jika mengacu pada UU Ormas, mekanisme pembubaran seharus didahului dengan memberikan surat peringatan.

Hingga saat ini, kata Ismail, HTI tidak pernah menerima surat peringatan dari pemerintah.

Kompas TV Koalisi menyebut ada calon anggota Komnas HAM menjadi simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia yang dilarang pemerintah.

 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Pasien Positif Corona di Bengkulu Bertambah Jadi 4 Orang

Jumlah Pasien Positif Corona di Bengkulu Bertambah Jadi 4 Orang

Regional
Jenazah PDP Corona Tertahan 3 Jam di Ambulans hingga Batal Dimakamkan di Cianjur, Ini Sebabnya

Jenazah PDP Corona Tertahan 3 Jam di Ambulans hingga Batal Dimakamkan di Cianjur, Ini Sebabnya

Regional
Hasil Rapid Test, 4 ODP di Garut Positif Corona

Hasil Rapid Test, 4 ODP di Garut Positif Corona

Regional
Kabar Baik, Pasien Positif Corona Pertama di Kota Tegal Sembuh

Kabar Baik, Pasien Positif Corona Pertama di Kota Tegal Sembuh

Regional
Mobil Berisi Amunisi dan Makanan Diamankan, Polisi Sebut untuk Pasok KKB Hengky Wamang

Mobil Berisi Amunisi dan Makanan Diamankan, Polisi Sebut untuk Pasok KKB Hengky Wamang

Regional
Lokasi Ditentukan, 6 Warga Diminta Antar Suplai Bahan Makanan untuk KKB ke Sebuah Jembatan

Lokasi Ditentukan, 6 Warga Diminta Antar Suplai Bahan Makanan untuk KKB ke Sebuah Jembatan

Regional
Pulang dari Nunukan Naik KM Lambelu, Warga Buton Pilih Isolasi Diri di Kebun

Pulang dari Nunukan Naik KM Lambelu, Warga Buton Pilih Isolasi Diri di Kebun

Regional
Seorang Pasien Positif Corona Meninggal Saat Sedang Hamil 8 Bulan

Seorang Pasien Positif Corona Meninggal Saat Sedang Hamil 8 Bulan

Regional
Kisah Rangga, Mahasiswa S2 Filsafat UGM Seminar Tesis Online, Bergantung Koneksi Internet

Kisah Rangga, Mahasiswa S2 Filsafat UGM Seminar Tesis Online, Bergantung Koneksi Internet

Regional
Duduk Perkara Warga Cianjur Tolak Pemakaman Jenazah PDP Corona

Duduk Perkara Warga Cianjur Tolak Pemakaman Jenazah PDP Corona

Regional
Video Saat Dipukul Nenek Jadi Viral, Kepala Desa Lapor ke Polisi karena Merasa Malu

Video Saat Dipukul Nenek Jadi Viral, Kepala Desa Lapor ke Polisi karena Merasa Malu

Regional
Awal Mula Penangkapan 6 Orang Penyuplai Bahan Makanan dan Amunisi untuk KKB

Awal Mula Penangkapan 6 Orang Penyuplai Bahan Makanan dan Amunisi untuk KKB

Regional
Pasien Positif Corona di Bangka Belitung Bertambah Jadi 3 Orang

Pasien Positif Corona di Bangka Belitung Bertambah Jadi 3 Orang

Regional
Fakta Viral Tenaga Medis Shalat Pakai APD di Ruang Isolasi Pasien Corona

Fakta Viral Tenaga Medis Shalat Pakai APD di Ruang Isolasi Pasien Corona

Regional
Jerit Peternak Ayam di Berbagai Daerah di Tengah Wabah Corona, Harga Anjok hingga Terpaksa Musnahkan Anak Ayam

Jerit Peternak Ayam di Berbagai Daerah di Tengah Wabah Corona, Harga Anjok hingga Terpaksa Musnahkan Anak Ayam

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X