"Sujud Politik" Bupati dan Anggota DPRD Lamandau Tuai Kecaman

PANGKALAN BUN, KOMPAS.com - Aksi "sujud politik" yang dilakukan bupati, ketua dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lamandau, Jumat (7/7/2017) lalu, menuai banyak reaksi antipati dari netizen dan politikus di Kalimantan Tengah.

Sujud politik itu ditujukan kepada gubernur Kalimantan Tengah, ketua Dewan Adat Dayak, kedua paman gubernur, yakni Abdul Rasyid dan HM Ruslan, dengan permohonan agar calon putra daerah Lamandau diberi kesempatan dan dukungan untuk Pilkada Lamandau 2018.

"Aksi sujud kepada sesama makhluk demi kepentingan politik itu baru pertama dalam sejarah. Semoga Allah mengampuni kita semua," kata pemilik akun Facebook, Budi Surakhmat, Minggu (9/7/2017).

Baca juga: Bupati dan Pimpinan DPRD Sujud Minta Putra Daerah di Pilkada Lamandau

Bahkan anggota DPRD, dan Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kalimantan Tengah, Faridawaty Darlan Atjeh menyampaikan surat terbuka tentang ketidaksetujuannya terhadap "sujud politik" itu di akun Facebook miliknya.

Ia bahkan meminta ketua NasDem Lamandau yang ikut acara itu untuk meminta maaf pada rakyat Lamandau.

"Anda (ketua NasDem Lamandau) kami imbau wajib meminta maaf kepada rakyat Lamandau karena telah tanpa berpikir panjang mengikuti ritual yang aneh itu dan memberi contoh yang kurang baik kepada konstituen kita," ujar Farida.

Kepada Kompas.com, melalui saluran telepon dari Palangka Raya, Farida menyatakan, apapun motifnya, yang dilakukan politikus-politikus di Lamandau itu berlebihan.

"Jika kita jadi gubernur sebagai salah satu nama yang disebut pun mungkin kita tidak suka," kata mantan ketua KPU Kalimantan Tengah itu.

Menurutnya, seharusnya kepala daerah di sana mengajak tokoh-tokoh daerahnya untuk menyukseskan pilkada dengan baik, sesuai aturan dan terbuka bagi siapa pun warga negara yang memiliki hak pilih.

"Melakukan sujud kepada manusia seperti itu, benar nampak tidak elok," tandasnya.

Muhamad Sulhan, pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pun menilai, sebenarnya praktik dukung-mendukung dalam pilkada itu wajar. Apalagi, menurutnya itu terjadi dalam konteks yang berujung pada in group and out group.

"Sayangnya, praktik ini jadi mengarah pada mohon 'restu' dan event gertak politik. Ini tidak seharusnya dilakukan. Kesan yang muncul eksekutif dan legislatif Lamandau tidak paham dan sensitif dengan nalar trias politica," kata dia pada Kompas.com, Minggu (9/7/2017) siang.

"Sebuah praktik yang kurang bijaksana, di tengah kita ingin membangun spirit egalitarianisme," sesalnya.

Baik Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Ketua Dewan Adat Dayak Agustiar Sabran, dan paman mereka HM Ruslan pun sebelumnya telah menyatakan aksi sujud politik itu berlebihan, dan tidak sesuai etika berdemokrasi.

Aksi "sujud politik" itu dilakukan Bupati Lamandau Marukan, Ketua DPRD Tommy Hermal Ibrahim dan beberapa anggota lainnya, sesaat sebelum sidang paripurna penyampaian tanggapan bupati terhadap pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban bupati Lamandau tahun 2016, Jumat (7/7/2017) siang.

Baca juga: Marwan Sebut Dana Kampanyenya di Pilkada Jateng Akan Urunan

Wakil Ketua DPRD Lamandau FX Perwira Gato mengakui, keempat tokoh yang dimintai restu itu punya pengaruh besar dalam perpolitikan di daerahnya. Namun, ia menjelaskan, yang mendorong aksi itu digelar karena munculnya kabar ada calon dari luar yang mengklaim telah didukung empat tokoh yang masih berhubungan keluarga itu.

"Karena pernyataan orang-orang bahwa partai sudah dikuasai. Berarti dari calon sudah ditutup. Tapi kalau kita (punya kesempatan) lempar ke floor ya nanti hasilnya (bisa beda)," kata politikus PDI Perjuangan yang sudah menyatakan siap bertarung dalam Pilkada 2018 itu pada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Sabtu (8/7/2017).