Sumatera Selatan Berkomitmen dalam Percepatan Restorasi Gambut

Kompas.com - 06/07/2017, 11:00 WIB
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead menandatangani nota kesepahaman di kantor Badan Restorasi Gambut di Jakarta, Rabu (5/7/2017). Kedua pihak sepakat untuk terlibat dalam percepatan restorasi gambut di Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead menandatangani nota kesepahaman di kantor Badan Restorasi Gambut di Jakarta, Rabu (5/7/2017). Kedua pihak sepakat untuk terlibat dalam percepatan restorasi gambut di Sumatera Selatan.
EditorKurniasih Budi

KOMPAS.com - Pemerintah Sumatera Selatan terlibat dalam percepatan restorasi gambut di wilayahnya. Kemarin (5/7/2017), Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead menandatangani nota kesepahaman di kantor Badan Restorasi Gambut, Jalan Teuku Umar 10 Menteng Jakarta Pusat.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas 26 April lalu, meminta seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk merestorasi gambut. Badan Restorasi Gambut RI ditunjuk Presiden RI untuk merestorasi gambut di 7 Provinsi hingga tahun 2020.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan, restorasi ribuan hektar lahan gambut membutuhkan waktu bertahun-tahun. Restorasi ekosistem gambut perlu melibatkan berbagai pihak berdasarkan kewenangan pada status dan fungsi kawasan yang terdiri atas kementerian, pemerintah daerah, pemegang izin, dan masyarakat.

Pemerintah Sumatera Selatan telah menggelar the 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada Mei 2017 lalu. Konferensi lingkungan hidup tingkat internasional itu dihadiri oleh para Menteri Lingkungan Hidup di Asia atau pejabat setingkat menteri dalam rangka merestorasi hutan kritis di dunia.

Menurutnya, Pemerintah Sumatera Selatan secara aktif terlibat dan tidak terpisahkan dari inisiatif global untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sumatera Selatan berupaya keras menetapkan pendekatan yurisdiksi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau untuk mendukung pelaksanaan Komitmen Nationally Determined Contributions (NDC) dan Persetujuan Paris mengenai perubahan iklim.

"Seiring berjalannya waktu, Sumatera Selatan memprakarsai Kemitraan Pemerintah-Masyarakat-Swasta untuk Pengembangan Pertumbuhan Hijau dan Pengelolaan lanskap berkelanjutan sebagai strategi mengelola lanskap Sumatera Selatan," kata Alex dalam siaran pers yang diterima KOMPAS.com.

Keberlanjutan lanskap Sumatera Selatan membutuhkan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan lanskap untuk keberlanjutan merupakan suatu keharusan untuk mencapai visi pertumbuhan hijau. Salah satu prasyarat untuk komitmen jangka panjang adalah adanya Sustainable Funding.

Sumatera Selatan, ujar Alex, mengusulkan pendirian lembaga pendanaan berkelanjutan. Dana tersebut nantinya digunakan untuk mendukung rencana pembangunan strategis provinsi terkait dengan mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat, perubahan iklim (mitigasi, adaptasi / ketahanan dan energi terbarukan), pengelolaan lanskap berkelanjutan, jasa lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi ekosistem.

Nota kesepahaman yang diteken Pemerintah Sumatera Selatan dan Badan Restorasi Gambut bertujuan mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut di Sumatera Selatan. Badan Restorasi Gambut melakukan pendekatan perencanaan menyeluruh dalam setiap KHG (Kesatuan Hidrologi Gambut) yang terbagi dalam satuan lahan restorasi gambut (SLRG). Supaya, prinsip keadilan terhadap pengaturan pembagian air (water balance), prinsip berbagi tanggungjawab dan berbasis ilmu pengetahuan dapat terlaksana.

“Perencanaan ini juga akan memetakan semua unit pengelolaan restorasi gambut yang merupakan pengelola kawasan," kata Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.

Nota kesepahaman memuat 9 point untuk memastikan upaya restorasi gambut di Sumatera Selatan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik. Seperti, perlunya koordinasi dan perencanaan restorasi ekosistem gambut, pemetaan kesatuan hidrologis gambut, penelitian dan pengembangan untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut dan pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada gambut untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, serta monitoring dalam pelaksanaan restorasi gambut dan kegiatan lain yang disepakati kedua pihak.

 

Pemerintah Sumatera Selatan berkomitmen dalam percepatan restorasi gambut di wilayahnya. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead di kantor BRG di Jalan Teuku Umar 10 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2017)


Tahun ini, Badan Restorasi Gambut memprioritaskan kegiatan restorasi gambut di 9 Kesatuan Hidrologi Gambut. Yaitu, KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur, KHG Sungai Air Hitam Laut-Sungai Buntu Kecil/KHG Lintas Provinsi, KHG Sungai Lalan- Sungai Merang/KHG Lintas Provinsi, KHG Sungai Merang- Sungai Ngirawan, KHG Sungai Ngirawan- Sungai Sembilang, KHG Sungai Saleh- Sungai Sugihan, KHG Sei Lalan- Sungai Bentayan, KHG Sungai Bentayan-Sungai Penimpahan, KHG Sungai Penimpahan-Sungai Air Hitam.

Kegiatan restorasi itu berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain Sumatera Selatan, Badan Restorasi Gambut segera menggandeng enam pemerintah daerah lainnya untuk merestorasi gambut. “Dalam waktu dekat, kami juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang sama dengan Pemerintah Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua,” kata Nazir Foead.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Detik-detik Mobil Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Diduga Rem Blong

Detik-detik Mobil Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Diduga Rem Blong

Regional
Sampah Jadi Permasalahan Klasik Sungai di Denpasar, Dibersihkan untuk Antisipasi Banjir

Sampah Jadi Permasalahan Klasik Sungai di Denpasar, Dibersihkan untuk Antisipasi Banjir

Regional
Polda Jambi Bantah Disebut Membubarkan Deklarasi KAMI

Polda Jambi Bantah Disebut Membubarkan Deklarasi KAMI

Regional
Napi Bisa Kendalikan Narkoba, Kepala Lapas Pekanbaru Mengaku Lalai

Napi Bisa Kendalikan Narkoba, Kepala Lapas Pekanbaru Mengaku Lalai

Regional
Libur Panjang, 83.257 Kendaraan Melintas di Tol Pemalang-Batang

Libur Panjang, 83.257 Kendaraan Melintas di Tol Pemalang-Batang

Regional
Masuk Riau Diperketat, Penumpang Wajib Cek Suhu Tubuh di Pos Jaga

Masuk Riau Diperketat, Penumpang Wajib Cek Suhu Tubuh di Pos Jaga

Regional
Gudang Rosok Dibongkar Pencuri, Beberapa Kuintal Barang Bekas Hilang

Gudang Rosok Dibongkar Pencuri, Beberapa Kuintal Barang Bekas Hilang

Regional
Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Bocah 9 Tahun Tewas, Belasan Lain Luka

Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Bocah 9 Tahun Tewas, Belasan Lain Luka

Regional
Soal Pembubaran Deklarasi KAMI di Jambi, Ini Penjelasan Gugus Tugas

Soal Pembubaran Deklarasi KAMI di Jambi, Ini Penjelasan Gugus Tugas

Regional
Karyawati SPBU Tewas dengan Tubuh Terluka di Jalan, Keluarga Duga Dibunuh

Karyawati SPBU Tewas dengan Tubuh Terluka di Jalan, Keluarga Duga Dibunuh

Regional
Klaster Pilkada Purbalingga Meluas, dari Paslon, Tim Sukses, hingga Petugas KPU Positif Covid-19

Klaster Pilkada Purbalingga Meluas, dari Paslon, Tim Sukses, hingga Petugas KPU Positif Covid-19

Regional
Pria yang Merusak Motornya dengan Batu Besar Akhirnya Ditilang

Pria yang Merusak Motornya dengan Batu Besar Akhirnya Ditilang

Regional
BPBD Catat 31 Desa dan 10 Kecamatan Terdampak Banjir Kebumen

BPBD Catat 31 Desa dan 10 Kecamatan Terdampak Banjir Kebumen

Regional
Pemkot Malang Ingin RS Lapangan Tetap Didirikan Meski Kasus Aktif Tersisa 17 Orang

Pemkot Malang Ingin RS Lapangan Tetap Didirikan Meski Kasus Aktif Tersisa 17 Orang

Regional
Wali Kota Solo 'Bermain' Medsos: Tujuan Utama Bukan untuk Pencitraan...

Wali Kota Solo "Bermain" Medsos: Tujuan Utama Bukan untuk Pencitraan...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X