Gubernur Kalteng Sebut 17 PMA Perkebunan di Wilayahnya Ilegal

PANGKALAN BUN, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengatakan, ada 47 perusahaan dengan penanaman modal asng (PMA) di Kalimantan Tengah. Dari jumlah itu, 17 di antaranya ilegal.

"Dari 47 itu ada 17 kebun PMA yang kita anggap ilegal menurut Perda 5 Tahun 2015," ujar Sugianto seusai menghadiri buka puasa bersama di rumah pengusaha industri kelapa sawit, Abdul Rasyid di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Rabu (21/6/2017) malam.

Untuk itu, pihaknya akan segera meminta 17 perusahaan itu mengurus legalitasnya agar bisa berkontribusi pada pendapatan daerah.

"Kita akan sikapi, bukan untuk mengusir mereka. Kita perbaiki supaya mereka legal. Termasuk berkendaraan pelat Kalteng, minyak yang di Kalteng, bayar pajak di Kalteng, NPWP Kalteng, PPh 23, PPh 21-nya harus dibayar di Kalteng," bebernya.

(Baca juga: Kemitraan, Modus Perusahaan Sawit untuk Menghindari Pajak?)

Mantan anggota Komisi IV DPR-RI periode 2009-2014 itu menjelaskan, ada 4 jutaan hektare izin lahan perkebunan yang telah dikeluarkan oleh para bupati di wilayahnya. Namun, hanya 2 jutaan hektare yang telah tertanam.

"Kita menginventarisasi yang 2 juta. Di situ ada PMA, ada kurang lebih 47 perusahaan PMA, kurang lebih sekitar 400.000 hektare," ungkapnya.

"Kita ingin mereka kalau bayar pajak, besar bagi hasilnya. Mereka bayar pajak di DKI, di Jawa. Ini miris bagi Kalteng. Sementara mereka bekerja di sini," cetus keponakan pengusaha Abdul Rasyid itu.

(Baca juga: Sri Mulyani Tak Mau Lihat Perusahaan Sawit Kaya Raya, Tapi Petaninya Sengsara)

Ia juga meminta perkebunan melaksanakan pembukaan plasma kebun bagi masyarakat daerahnya. Selain itu pihaknya mengusulkan pencabutan izin untuk 2 juta hektare lahan kebun yang belum tertanam.

"Ini kita sudah mencabut, mengirim surat ke kementerian yang tidak bergerak selama 5 tahun sampai 10 tahun ke atas. Ada 800.000 hektare. Menyusul, satu juta," tandasnya.