Muhammadiyah Tak Setuju Kebijakan Sekolah 8 Jam Dibatalkan - Kompas.com

Muhammadiyah Tak Setuju Kebijakan Sekolah 8 Jam Dibatalkan

Kompas.com - 19/06/2017, 23:12 WIB
Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir saat memberikan keterangan kepada waratwan di Ambon, Jumat (24/2/2017)

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Pembatalan program rencana sekolah 8 jam per hari atau sekolah lima hari dalam sepekan memancing berbagai reaksi. Salah satunya adalah Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah.

Ketua PP Muhamadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan ketidaksetujuan atas pembatalan program 8 jam per hari tersebut.

Baca juga: Muhammadiyah Harap Jokowi Tak Batalkan Program Sekolah 8 Jam

Haedar Nashir bersama jajaran akademisi dari Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) pada hari Senin (19/6/2017), menjelaskan dukungan PP Muhammdiyah untuk Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy.

"Ya, benar sebagai satu kesatuan, beliau sebagai kader kami tentu kami dukung, termasuk program pendidikan yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy. Sekali lagi, PP Muhamadiyah yakin betul Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy berpijak pada dasar-dasar yang benar dalam tujuan mewujudkan pendidikan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Komitmen kami dalam dunia pendidikan dan juga bidanG lainnya, mendorong kami untuk membagikan pandangan kami, agar memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat luas," kata Haidar.

 Haidar menjelaskan kembali bahwa apabila nantinya peraturan menteri tersebut akan dinaikkan menjadi Peraturan Presiden, maka diharapkan akan mendukung penuh serta mengefektifkan peraturan menteri yang sudah ada, bukan memperlemah.

"Ada kelebihan apabila permen lima hari sekolah dilaksanakan, salah satunya memberikan waktu bagi anak untuk keluarga. Sering kali kita melupakan betapa pentingya institusi keluarga," kata Haidar.

Baca juga: Istana Benarkan Permen soal Hari Sekolah Dibatalkan

Jumpa pers tersebut digelar di Gedung Siti Walidah Kampus UMS di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Hadir dalam jumpa pers tersebut Busyro Muqqodas. Jumpa pers awalnya direncanakan menghadirkan Menteri Pendidkan Muhadjir Effendy. Namun hingga acara dimulai, Muhadjir tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pada hari yang sama, Senin (19/6/2017), memanggil Menteri Pendidikan dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ma'ruf Amin di Istana Negara.

Pemanggilam tersebut terkait polemik Peraturan Menteri No 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Kompas TV Polemik Kebijakan Sekolah 5 Hari


EditorFarid Assifa
Komentar

Terkini Lainnya

Gagal Lelang, Disdik DKI 'Tambal Sulam' Penuhi Kebutuhan Mebel Sekolah

Gagal Lelang, Disdik DKI "Tambal Sulam" Penuhi Kebutuhan Mebel Sekolah

Megapolitan
Soal Sumur Minyak Ilegal, Gubernur Aceh Mengaku Dilema

Soal Sumur Minyak Ilegal, Gubernur Aceh Mengaku Dilema

Regional
Dengarkan Keluhan, Pemprov DKI Tak Jadi Relokasi Pedagang Blok G ke Blok F

Dengarkan Keluhan, Pemprov DKI Tak Jadi Relokasi Pedagang Blok G ke Blok F

Megapolitan
Ingin Pastikan Omzet Pedagang Tak Menurun, Sandiaga Akan Tinjau Penampungan Sementara Blok G

Ingin Pastikan Omzet Pedagang Tak Menurun, Sandiaga Akan Tinjau Penampungan Sementara Blok G

Megapolitan
Wapres Ingatkan Pemerintah Daerah Tak Cuma Kejar Piala dan Medali

Wapres Ingatkan Pemerintah Daerah Tak Cuma Kejar Piala dan Medali

Nasional
Sudah Bertemu Presiden hingga Taliban, Jokowi Minta Doa agar Afghanistan Damai

Sudah Bertemu Presiden hingga Taliban, Jokowi Minta Doa agar Afghanistan Damai

Nasional
Polisi Periksa Kapal Dishub yang Meledak di Kepulauan Seribu

Polisi Periksa Kapal Dishub yang Meledak di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Moratorium DOB, Wapres Sebut Inti Pembangunan Ada di Desa

Moratorium DOB, Wapres Sebut Inti Pembangunan Ada di Desa

Nasional
Pria Tak Dikenal Bakar Seorang Perempuan di Dalam Bus di Peru

Pria Tak Dikenal Bakar Seorang Perempuan di Dalam Bus di Peru

Internasional
Mendikbud: Nilai Nol bagi Pengunggah Foto Soal UN!

Mendikbud: Nilai Nol bagi Pengunggah Foto Soal UN!

Edukasi
PKS Minta Alumni 212 Tetap Waspada agar Tak Dimanfaatkan Jokowi

PKS Minta Alumni 212 Tetap Waspada agar Tak Dimanfaatkan Jokowi

Nasional
Sopir GrabCar di Tambora Bawa 2 Rekan untuk Sekap Korban dari Jok Belakang

Sopir GrabCar di Tambora Bawa 2 Rekan untuk Sekap Korban dari Jok Belakang

Megapolitan
Terjatuh karena Hindari Genangan, Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk

Terjatuh karena Hindari Genangan, Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk

Megapolitan
Dermaga Marina Ancol Akan Direvitalisasi Jadi Pelabuhan Internasional

Dermaga Marina Ancol Akan Direvitalisasi Jadi Pelabuhan Internasional

Megapolitan
KPK Sebut Ada Pihak Lain yang Terlibat Kasus Korupsi E-KTP

KPK Sebut Ada Pihak Lain yang Terlibat Kasus Korupsi E-KTP

Regional

Close Ads X