Alumni GP Ansor se-Indonesia Tolak "Full Day School"

SEMARANG, KOMPAS.com - Gelombang penolakan terhadap kebijakan full day school (FDS) yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy makin meluas. Tak hanya menolak gagasan 5 hari sekolah, sejumlah komponen bahkan mulai mendesak Presiden RI Joko Widodo mengevaluasi kinerja Muhadjir karena mengusung gagasan yang dinilai usang dan kontroversial.

Ikatan Alumni Gerakan Pemuda Ansor (IKA GP Ansor), salah satu perkumpulan non-organik ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), dalam siaran persnya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (15/6/2017), menegaskan penolakan mereka terhadap kebijakan itu.

"Kami menuntut agar Pemerintah Jokowi-JK  segera  menghentikan gagasan kontroversial full day school ini dan segera mengevaluasi kinerja Mendikbud, yang ngotot dengan FDS," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat IKA GP Ansor, Samsul Ridwan.

Menurut Samsul, gagasan FDS ini sudah ada sejak satu tahun lalu dan telah menjadikan suasana gaduh secara nasional. Banyak pihak menduga kebijakan FDS ini memuat egenda terselubung dan bahkan berpotensi merugikan model pendidikan sore yang sudah berkembang sejak ratusan tahun, seperti madrasah diniyah, Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan sejenisnya.

Lihat juga: Full Day School Disebut Resahkan Guru

"Oleh karena itu kami secara tegas menolak full day school," kata dia.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penolakan IKA GP Ansor menolak kebijakan ini. Menurut Samsul, FDS tidak sejalan dengan program revolusi mental yang selalu dikampanyekan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan FDS sangat berpotensi menghilangkan kesempatan anak-anak untuk menempuh pendidikan agama di waktu sore dan malam hari. Model pendidikan itu sudah lama dirintis dan diselenggarakan masyarakat, jauh sebelum model pendidikan modern ada.

"FDS berpeluang bagi suburnya paham radikalisme bagi anak-anak, karena pemahaman agama hanya akan didapatkan dari jalur formal saja,"  kata dia.

"Jika diterapkan, maka anak didik selalu mendapatkan waktu libur yang panjang setiap pekan, yakni Sabtu dan minggu. Ini justru dikhawatirkan tidak efektif bagi anak-anak untuk membantu tumbuh kembangnya," lanjutnya.

Menurut IKA GP Ansor, FDS merupakan akal-akalan dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbud. 

"Maka Ketua Umum PP Ika GP Ansor Mufid Rahmad mengeluarkan peringatan keras ini bagi pemerintah," kata dia.

Bupati Semarang, Mundjirin, saat diminta tanggapannya mengenai kebijakan full day school mengatakan, di Kabupaten Semarang program itu pernah diterapkan. Akan tetapi kebijakan itu  dicabut lantaran tidak efektif dan mendapatkan penolakan dari masyarakat.

"Kurang efektif, menambah biaya karena orangtua harus menganggarkan untuk ongkos angkutan bagi anaknya. Tapi kami tunggu keputusan pusat bagaimana," kata Mundjirin.

Baca juga: Full Day School Dinilai sebagai Langkah Mundur