JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan mempertimbangkan aspek keberagaman sebelum menetapkan kebijakan pendidikan lima hari sekolah dengan durasi delapan jam setiap harinya atau full day school. Sebab, tidak semua daerah di Indonesia bisa mengikuti kebijakan yang diatur dalam Peraturan Mendikbud nomor 23 tahun 2017 tersebut.
Di beberapa daerah, waktu sore hari dimanfaatkan siswa untuk membantu orang tuanya.
"Bahkan bekerja, kondisi beragam ini tentu tidak bisa disamakan," kata Penekun Kajian Pendidikan dan Anggota The James Coleman Associations Tatang Muttaqin, dalam diskusi bertajuk " Full Day School, Jadi?" di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).
Tatang berpendapat bahwa lebih baik pemerintah memikirkan bagaimana agar sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi para siswa. Selain itu, juga memikirkan upaya optimalisasi peran guru sebagai pendidik, daripada memperpanjang waktu belajar.
"Bagaimana sekolah nyaman dan bagaimana peran guru," kata dia.
Senada dengan itu, Pengelola Sekolah Highscope Indonesia, Antarina F Amir menilai, kenyamanan bagi siswa merupakan faktor penting dalam pendidikan. Jika siswa merasa nyaman, siswa akan mudah menangkap materi yang disampaikan dalam proses belajar mengajar.
Target pendidikan untuk pengembangan karakter akan mudah dicapai.
"Atmosfer suasana belajar ini sangat. berdampak sekali," ujar Antarina.
Baca juga: "Pembuat Kebijakan Sekolah Lima Hari Coba Sesekali Turun ke Bawah..."
