Soal Sekolah 8 Jam, Sultan Minta Sekolah Tak Memaksakan Diri

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DI Yogyakarta, Sultan HB X, mendukung program delapan jam belajar di sekolah. Namun ia meminta sekolah tak memaksakan diri untuk harus mengikuti program yang rencananya bakal diterapkan pada awal tahun ajaran baru 2017.

“Kalau yang merasa siap silakan saja. Kalau enggak (siap) ya jangan,” kata Sultan ketika ditemui di kantor Kepatihan, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Kamis (15/6/2017).

Menurut orang nomor satu di DIY itu, sekolah negeri di DIY jangan merasa mampu melaksanakan program tersebut. Sebab, program tersebut juga harus dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarananya.

“Yang siap saja. Muridnya juga harus siap,” ujar Sultan.

(Baca juga: Pembuat Kebijakan Sekolah Lima Hari Coba Sesekali Turun ke Bawah...)

Sultan berpendapat, pendidikan karakter memang tidak hanya diperoleh di sekolah saja. Menurutnya, lingkungan juga harus bisa membentuk karakter siswa sehingga anak-anak seharusnya juga diberikan kemudahan untuk bergaul dengan masyarakat.

“Kehidupan tidak hanya di sekolah. Kalau seseorang tidak pernah sosialisasi ya wawasannya terbatas juga,” ucap Sultan.

Direktur Pendidikan untuk Indonesia (Pundi), Iman Sumarlan mengatakan, ada tiga syarat yang harus dimiliki sekolah untuk menerapkan program delapan jam belajar selama lima hari. Pertama, sekolah harus memiliki sumber daya manusia (SDM) atau guru yang mumpuni.

“Guru harus melaporkan kegiatan selama delapan jam karena berintegrasi dalam peraturan itu dengan kegiatan lain, yaitu komunitas rumah dan komunitas masyarakat,” kata Iman.

Kedua, lanjut Iman, sekolah harus memiliki metode yang variatif agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak membosankan. Menurutnya, format belajar selama delapan jam sehari itu harus dikemas menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.

“Ketiga sarana dan prasana itu tentu harus memadai karena sangat nyambung ketika ingin diterapkan. Tidak harus mewah, tapi dengan kreativitas, bisa memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada,” tutur Iman.

(Baca juga: Bupati Malang: Kalau di Desa Jangan Full Day School)

Iman meyakini, program delapan jam itu bisa diterapkan di setiap sekolah di DIY. Sebab, sekolah di DIY sudah memiliki tiga hal yang harus dimiliki untuk bisa menerapkan program delapan jam.

Lagi pula, program tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan antara sekolah, rumah, dan masyarakat, sehingga KBM bisa dilakukan di mana pun.

“Relatif bisa karena syarat pertama bisa dipenuhi, yaitu gurunya kreatif, metodenya juga banyak dikembangkan tidak hanya dari dinas sendiri. Selain itu masyarakatnya juga banyak yang peduli terhadap pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di DIY tidak seperti di pulau 3 T. Sarana yang ada bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.