KPK Undang Pakar Hukum untuk Hadapi Pansus Hak Angket DPR

Kompas.com - 13/06/2017, 12:40 WIB
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat mengumumkan penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat mengumumkan penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang sejumlah ahli dan pakar di bidang hukum untuk menghadapi hak angket DPR terhadap lembaga antirasuah itu.

Hal itu menyusul sikap DPR yang akan terus melanjutkan hak angket dan juga memanggil sejumlah ahli hukum tata negara.

"Kami mengundang (pakar hukum), sudah barang tentu karena kami perlu masukan dari mereka, terutama langkah apa saja yang perlu dilakukan agar langkah yang dilakukan nanti tidak bertentangan dengan hukum yang ada," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, seusai membuka pelatihan "Saya, Perempuan Anti-Korupsi" di Hotel Phoenix, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Yogyakarta, Selasa (13/7/2017).

Baca juga: Hak Angket Dipandang Sebagai Bentuk Perlawanan Balik Koruptor

Basaria mencontohkan, beberapa ahli ada yang berpendapat tidak perlu datang, namun ada pula yang menilai KPK harus datang ke pansus hak angket DPR nanti.

Menurutnya, masukan dari para ahli itu nantinya akan ditampung untuk dibuat menjadi keputusan agar KPK tidak salah bertindak dalam menghadapi hak angket DPR itu.

"Kami sedang mengundang, 2-3 hari ini, nanti kami buat kesimpulan," ucap Basaria.

Basaria berharap, hak angket DPR itu urung terwujud lantaran hanya menghabiskan tenaga, waktu, dan pikiran. Ia menilai, masih banyak tugas utama KPK dalam pemberantasan korupsi yang masih belum dikerjakan sampai saat ini.

"Harapan kami tidak jadi (hak angket), sehingga tidak buang waktu untuk itu. Kami lebih bagus memikirkan langkah penindakan atau pencegahan yang dilakukan KPK," tutur Basaria.

Namun, kata Basaria, pihaknya tetap menghormati sikap dan kewenangan DPR itu. Sebagai lembaga penegak hukum, pihaknya pun tidak akan mempersoalkan langkah-langkah yang dilakukan DPR sepanjang tidak keluar dari aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Kami tidak ada yang dikhawatirkan, apa yang harus dikhawatirkan, sama sekali tidak ada, misalnya ada sesuatu yang harus ditanyakan kita tidak pernah merasa berbuat apa-apa," ujar Basaria.

Baca juga: Petisi Tolak Hak Angket KPK Capai 41.839 Pendukung

Basaria mengaku pihaknya mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat dalam menghadapi hak angket DPR meski bentuknya hanya berupa masukan. Menurutnya, masukan yang diberikan kepada KPK itu lebih baik ketimbang harus melakukan aksi unjuk rasa.

"Dukungan untuk kami sangat cukup. Tapi bukan masalah ada dukungan atau tidak, yang kami pikirkan saat ini itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan kalau itu (hak angket) memang harus tetap dilakukan," ucap Basaria.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

Regional
Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Regional
Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Regional
Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Regional
Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Regional
Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Regional
Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Regional
Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron 'Cinta Fitri'

Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron "Cinta Fitri"

Regional
Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Regional
Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Regional
Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Regional
Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Regional
Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Regional
Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X