Kompas.com - 13/06/2017, 12:40 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang sejumlah ahli dan pakar di bidang hukum untuk menghadapi hak angket DPR terhadap lembaga antirasuah itu.

Hal itu menyusul sikap DPR yang akan terus melanjutkan hak angket dan juga memanggil sejumlah ahli hukum tata negara.

"Kami mengundang (pakar hukum), sudah barang tentu karena kami perlu masukan dari mereka, terutama langkah apa saja yang perlu dilakukan agar langkah yang dilakukan nanti tidak bertentangan dengan hukum yang ada," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, seusai membuka pelatihan "Saya, Perempuan Anti-Korupsi" di Hotel Phoenix, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Yogyakarta, Selasa (13/7/2017).

Baca juga: Hak Angket Dipandang Sebagai Bentuk Perlawanan Balik Koruptor

Basaria mencontohkan, beberapa ahli ada yang berpendapat tidak perlu datang, namun ada pula yang menilai KPK harus datang ke pansus hak angket DPR nanti.

Menurutnya, masukan dari para ahli itu nantinya akan ditampung untuk dibuat menjadi keputusan agar KPK tidak salah bertindak dalam menghadapi hak angket DPR itu.

"Kami sedang mengundang, 2-3 hari ini, nanti kami buat kesimpulan," ucap Basaria.

Basaria berharap, hak angket DPR itu urung terwujud lantaran hanya menghabiskan tenaga, waktu, dan pikiran. Ia menilai, masih banyak tugas utama KPK dalam pemberantasan korupsi yang masih belum dikerjakan sampai saat ini.

"Harapan kami tidak jadi (hak angket), sehingga tidak buang waktu untuk itu. Kami lebih bagus memikirkan langkah penindakan atau pencegahan yang dilakukan KPK," tutur Basaria.

Namun, kata Basaria, pihaknya tetap menghormati sikap dan kewenangan DPR itu. Sebagai lembaga penegak hukum, pihaknya pun tidak akan mempersoalkan langkah-langkah yang dilakukan DPR sepanjang tidak keluar dari aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Kami tidak ada yang dikhawatirkan, apa yang harus dikhawatirkan, sama sekali tidak ada, misalnya ada sesuatu yang harus ditanyakan kita tidak pernah merasa berbuat apa-apa," ujar Basaria.

Baca juga: Petisi Tolak Hak Angket KPK Capai 41.839 Pendukung

Basaria mengaku pihaknya mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat dalam menghadapi hak angket DPR meski bentuknya hanya berupa masukan. Menurutnya, masukan yang diberikan kepada KPK itu lebih baik ketimbang harus melakukan aksi unjuk rasa.

"Dukungan untuk kami sangat cukup. Tapi bukan masalah ada dukungan atau tidak, yang kami pikirkan saat ini itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan kalau itu (hak angket) memang harus tetap dilakukan," ucap Basaria.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 4)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.