"Pembuat Kebijakan Sekolah Lima Hari Coba Sesekali Turun ke Bawah..."

BONDOWOSO, KOMPAS.com - Bupati Bondowoso, Jawa Timur, Amin Said Husni, menilai, kebijakan sekolah lima hari yang akan diterapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy perlu ditinjau ulang. Sebab, kebijakan itu masih belum dikaji secara menyeluruh.

"Saya melihat kebijakan sekolah lima hari itu masih banyak bolong-bolongnya. Tidak perlu menjadi pakar pendidikan dulu untuk menemukan banyak kelemahan dari kebijakan tersebut," ucap Amin, Selasa (13/6/2017).

Menurut Amin, gagasan sekolah lima hari itu muncul dari beberapa hal. Di antaranya, banyaknya masalah di kawasan perkotaan, seperti anak jadi nakal karena pulang sekolah, tidak bertemu dengan orang tuanya karena sibuk kerja.

"Ini kan masalah khas di perkotaan tapi solusinya mau diterapkan secara nasional. Kalau yang sakit orang kota, masak semua orang harus minum obat? Bisa-bisa keracunan obat," cetusnya.

Kemudian, pembuat kebijakan sekolah lima hari jangan menganggap semua kualitas sekolah di Indonesia fasilitasnya lengkap dan serba nyaman.

"Coba sesekali turun ke bawah biar melihat secara langsung, jangan sekolah- sekolah yang bagus saja yang dilihat. Faktanya, sekolah-sekolah di pinggiran kota saja beda kualitasnya dengan di kota, apalagi yang di perdesaan. Belum lagi di wilayah pedalaman. Apalagi yang di daerah terpencil, tertinggal, atau di wilayah terluar. Inilah kesalahan fatal dari asumsi kebijakan ini," kata Amin.

Yang paling parah, kata dia, jika kebijakan itu benar-benar diberlakukan, maka madrasah diniyah (madin) bisa gulung tikar.

"Wassalam sudah, kalau anak-anak masuk sekolah sampai jam 4 sore, terus kapan waktu untuk madinnya? Memang ada anjuran agar sekolah bersinergi dengan madin. Tapi apakah sesimpel itu? Pernak pernik di lapangan sangatlah kompleks. Kondisi di daerah sangatlah beragam. Tidak sesimpel yang dianjurkan itu," ucapnya.

Untuk itulah, Amin berharap, agar kebijakan itu sebaiknya dikaji ulang, dan tidak terburu-buru untuk menerapkannya.

"Tentu sangat lah naif kalau kita beranggapan bahwa lembaga negara sekaliber Kemendikbud memproduksi sebuah kebijakan, tanpa berlandaskan hasil kajian yang matang dan komprehensif. Terlebih lagi ini menyangkut pendidikan anak bangsa," sebut Amin.

Baca juga: MUI Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan Sekolah Lima Hari