Atty Suharti Diberhentikan Sementara sebagai Wali Kota Cimahi

Kompas.com - 08/06/2017, 17:06 WIB
Wali kota Cimahi, Atty Suharty, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/12/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWali kota Cimahi, Atty Suharty, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/12/2016).
EditorErlangga Djumena

CIMAHI, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyerahkan dokumen salinan dan petikan keputusan pemberhentian Wali Kota Cimahi Atty Suharti dengan masa jabatan 2012-2017, dokumen tersebut diserahkan kepada Wakil Wali Kota Cimahi Sudiarto di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (8/6/2017).

Pemberhentian ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 132.32-3227 tentang Pemberhentian Sementara Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Atty telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Atas Kota Cimahi.

Saat ini, Atty sedang menjalani proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang dipertegas dengan Register Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.

Untuk itu, Atty tidak dapat hadir menerima secara langsung salinan dan petikan Keputusan Mendagri tersebut.

Dengan adanya keputusan ini, tugas dan wewenang Wali Kota Cimahi sebagaimana diputuskan dalam Kepmendagri tersebut, dilaksanakan oleh Sudiarto, sebagai Wakil Wali Kota Cimahi Masa Jabatan Tahun 2012-2017.

Sementara itu Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar berharap Wakil Wali Kota Cimahi serta jajaran DPRD Kota Cimahi tetap memelihara kebersamaan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta tetap menjaga hubungan harmonis dan kondusif.

"Harapannya segera pemerintahan dan pembangunan Cimahi terus berlangsung sebagaimana mestinya dan tetap optimal. Dan ada Ketua DPRD (Kota Cimahi) juga tadi sebagai bagian dari pemerintahan harus tetap sinergi," kata Wagub usai acara penyerahan keputusan Mendagri.

"Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai ada yang terhambat, termasuk juga pelayanan publik," lanjutnya.

Wagub menambahkan, selama proses hukum berlangsung semua pihak harus tetap menghormati dan mengacu pada prinsip praduga tak bersalah hingga proses hukum yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber ANTARA
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X