Kompas.com - 06/06/2017, 17:16 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -  Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mendukung Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.  Menurut Sultan, penyebaran berita bohong melalui media sosial itu merupakan kejahatan.

"Hoaks itu harus kita waspadai, itu kan memfitnah," kata Sultan kepada wartawan di kantor Kepatihan, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Selasa (6/6/2017).

Sultan menilai, menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian itu bukan lagi peran pemerintah. Masyarakat sendiri yang harus memiliki kemampuan menangkal dan mencegah penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian khususnya di media sosial.

"Jangan apa-apa aparat. Masyarakat harus berani mengatakan tidak setuju. Masyarakat harus punya kemampuan men-screening dengan sendirinya," ujar Sultan usai bertemu dengan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) perwakilan Yogyakarta.

Baca juga: Cegah Persekusi, Anak di Bawah Umur Disarankan Tak Bermain Media Sosial

Hal senada juga dikatakan Koordinator Mafindo perwakilan Yogyakarta, Ernawati, usai bertemu dengan Sultan di kantor Kepatihan.

Ia menyambut baik sikap MUI yang mengharamklan pemakaian media sosial untuk konten berita bohong dan ujaran kebencian yang mengarah pada upaya adu domba masyarakat.

"Kalau persoalan fatwa itu kembali ke masyarakat, tapi kami mendukung penuh isi dari fatwa karena kami dari masyarakat antifitnah dan kami mencoba mengedukasi dan mencegah masyarakat supaya konten negatif di media sosial tidak melebar," kata Ernawati.

Terkait dengan penangkalan berita hoaks dan ujaran kebencian, Ernawati menyebut, pihaknya juga tengah meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemrprov) DIY.

Mafindo berencana melakukan penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di DIY dengan cara edukasi dan literasi.

"Kami buat publikasi suatu program seperti seminar atau ceramah di sekolah dan universitas. Kami masuk ke grup dengan melakukan edukasi langsung ke sasaran. Kami juga ada tim untuk mengkounter berita hoaks dengan data, tim itu nanti yang langsung berikan pengertian sebenarnya jika ada berita hoaks," kata Ernawati.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, Rony Primanto Hari, mengatakan, Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 itu melengkapi aturan yang sudah ada di UU Informasi Transaksi Eletronik (ITE).

Artinya, agama khususnya Islam pun mengatur masyarakat dalam menggunakan TI dan media sosial agar tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian.

"Fatwa MUI itu bukan membatasi masyarakat menggunakan media sosial. Tapi dengan adanya fatwa masyarakat pasti harus lebih aware dalam menggunakan media sosial dan menggunakan teknologi informasi," tutur Rony melalui sambungan telepon.

Rony menilai, dengan adanya Fatwa MUI itu maka masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi media sosial. Sebab, pemerintah tak bisa mengawasi penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian sendiri menyusul pengguna internet di Indonesia sangat banyak.

"Namanya Twitter Indonesia itu negara paling cerewet di dunia, kalau kami sendiri mengawasi tentunya tidak bisa. Kami mengajak, terutama masyarakat yang peduli kalau ada hal yang tidak baik dan meresahkan mari dilaporkan," ucap Rony. 

Baca juga: MUI Terbitkan Fatwa Pemakaian Media Sosial, Ada 5 Hal yang Diharamkan

Kompas TV Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa hukum dan pedoman bermuamalah atau berperilaku melalui media sosial.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.