Komnas Perempuan: Nuril Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kompas.com - 31/05/2017, 15:02 WIB
Nuril menangis saat berada di ruang tahanan PN Mataram, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/ Karnia SeptiaNuril menangis saat berada di ruang tahanan PN Mataram, Rabu (31/5/2017).
|
EditorFarid Assifa

MATARAM, KOMPAS.com - Komnas Perempuan menilai bahwa kasus yang dialami Baiq Nuril, terdakwa kasus UU ITE yang dituduh menyebarkan rekaman asusila atasannya, merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

"Saya menegaskan bahwa yang dialami terdakwa (Nuril) adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini kekerasan seksual di tempat kerja," terang Sri Nurherwati, komisioner Komnas Perempuan seusai menjadi saksi ahli di persidangan Nuril, Rabu (31/5/2017).

Baca juga: Baiq Nuril: Minta Doanya, Mudah-mudahan Saya Bebas...

Sidang keenam kasus UU ITE Nuril diselenggarakan secara tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli dari Komnas Perempuan dan pemeriksaan terdakwa Nuril.

Sri mengatakan, sekalipun Nuril menjadi terdakwa, tetapi dia masih mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan melaporkan apa yang dialaminya.

"Kita juga punya P2TP2A. Saya kira di kota Mataram ini ada, sehingga dia punya hak untuk mengakses," kata Sri.

Menurut Sri, penangguhan penahanan untuk Nuril menjadi penting. Sebab, selain menjalani proses persidangan, Nuril juga bisa menjalani proses pemulihan diri dari dampak proses hukum yang sekarang ini sedang berjalan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Proses ini kita sebut dengan proses kriminalisasi, karena apa dia diproses secara pidana karena dia sedang mengupayakan dirinya keluar dari kekerasan yang dialaminya," kata Sri.

Sri mengatakan, peran Komnas Perempuan dalam hal ini memberikan masukan kepada yudikatif. Salah satunya untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Komnas Perempuan berharap, masukan yang disampaikan di persidangan bisa digunakan oleh majelis hakim di dalam mempertimbangkan kondisi dan situasi perempuan korban yang diproses secara pidana.

Jika nantinya masukan tersebut tidak digunakan, maka Komnas Perempuan yang akan melaporkannya ke Presiden bahwa rekomendasi Komnas Perempuan tidak didengar oleh majelis hakim.

Baca juga: Dijerat UU ITE, Baiq Nuril Akan Tuntut Balik Mantan Atasannya

Hal itu membuat upaya-upaya yang sudah dilakukan negara untuk memajukan hak asasi perempuan menjadi terkurangi atau mundur.

"Kita berharap dia mendapatkan haknya untuk dipulihkan. Penangguhan penahanan ini menjadi pintu bagi dia (Nuril) untuk mendapatkan haknya. Dan, itulah harapan kita bahwa posisi tersangka atau terdakwa tidak menghilangkan hak dia sebagai korban," tutup Sri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X