Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tutup Tambang, Selamatkan Kehidupan Kami dan Ekosistem Leuser!"

Kompas.com - 27/05/2017, 15:57 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha

Penulis

 

"Kami mau ekosistem Leuser tetap terjaga,TNGL harus diselamatkan. Kami berharap pemerintah mengembalikan Bukit Lawang seperti dulu, menjadi tempat wisata dan ilmu pengetahuan karena ada hutan dan orangutannya," timpal Fahmi dan Pandi, warga dusun lain.

Izin tambang

Program Manager JMT-PELA, Susilo Laharjo mengatakan, proses perizinan galian C milik Syahdaulat Purba penuh kejanggalan. Dia menyebutkan beberapa indikasi di antaranya penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan Nomor 660-26/SPPL/BLH-LKT/2016 tertanggal 8 November 2016.

Izin ini terbit sebelum ada izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Dasar pengajuan terbitnya hanya berdasarkan surat rekomendasi penerbitan izin yang dikeluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara Nomor 540/3227/DPE/2016 tertanggal 8 November 2016 yang ditandatangani Kepada Dinas Eddy Saputra Salim.

Baca juga: 2017, Tambang Tumpang Pitu Targetkan Produksi 100 Ribu Ons Emas

Pada Juli 2017, Eddy ditangkap Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dan Dirkrimsus Polda Sumut dari kantornya karena melakukan pungutan liar terkait penerbitan izin galian C di Sumut.

"Izin SPPL tidak bisa terbit jika tidak ada pengajuan untuk pengurusan izin lingkungan. Kalau dasar pengajuan terbitnya berdasarkan surat rekomendasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara Nomor 540, ini masalah. Bagaimana mungkin izin SPPL terbit bersamaan dengan terbitnya surat rekomendasi izin usaha pertambangan yang diajukan kepada DPMPPTSP?" ucap Susilo menggeleng.

Dijelaskannya, izin usaha pertambangan eksplorasi yang diterbitkan DPMPPTSP keluar pada 16 November 2016 dengan Nomor 671/608/BPPTSU/2/XI.1a/XI/2016 dengan masa berlaku dua tahun.

Lima bulan kemudian, tepatnya 23 Maret 2017, DPMPPTSP mengeluarkan izin operasi produksi dengan Nomor 671/176/DPMPPTSP/5/XI.1b/III/2017.

"Kami mencurigai ada indikasi percepatan izin penerbitan yang tidak sesuai prosedur dan menyalahi perundang-undangan. DPMPPTSP tidak akan mungkin mengeluarkan izin operasi produksi bila tidak ada telaah dan kajian Dinas ESDM Provinsi Sumut. Kami masih berkomunikasi dan meminta data terkait telaah dan kajian ini," kata peneliti dari JMT-PELA, Aji Dwi Asmadi.

Data dari JMT-PELA, mulai 2014 hingga 2019, ada 329 IUP galian C di Sumatera Utara. Sebanyak 123 berstatus operasi produksi dan 206 tahap eksplorasi. Ada enam IUP galian C yang bermasalah administrasinya seperti penuliasan tanggal dan lokasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com