Kompas.com - 24/05/2017, 19:01 WIB
|
EditorReni Susanti

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan 10.038 sertifikat tanah untuk warga Jawa Timur, di Lapangan Brawijaya, Rampal, Kota Malang, Rabu (24/5/2017).

Pembagian sertifikat itu gratis sesuai dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) oleh pemerintah.

"Saya ingin lihat betul bahwa rakyat sekarang sudah pegang sertifikat," katanya.

Jokowi menjelaskan, seharusnya terdapat 126 juta sertifikat yang dipegang masyarakat. Namun sampai tahun lalu, hanya ada 46 juta sertifikat yang sudah dibagikan.

"Karena di seluruh Indonesia harusnya yang sudah pegang sertifikat 126 juta sertifikat, bidang. Tetapi, sampai tahun lalu, yang bisa diberikan baru 46 juta. Masih banyak sekali," ucapnya.

(Baca juga: Saat Dua Ekor Kerbau Mentahkan Sertifikat Tanah di Pengadilan)

Menurut Jokowi, sertifikat hak tanah sangat penting dimiliki masyarakat. Menurutnya, tidak adanya sertifikat hak tanah dapat menimbulkan sengketa kepemilikan. Ia pun menceritakan pengalamannya yang sering menjumpai kasus sengketa tanah di sejumlah daerah.

"Kenapa sertifikat ini penting, setiap saya ke provinsi, negara kita ini memiliki 34 provinsi, memiliki 516 kabupaten dan kota, selalu saya ketemu di desa, di kampung, di daerah, rakyat selalu mengeluh masalah sengketa tanah. (Sengketa) antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan perusahaan," jelasnya.

Menurutnya, sengketa tanah disebabkan tidak adanya sertifikat hak tanah. Sementara pemilik tanah itu sudah mendudukinya sejak lama.

"Kenapa sengketa, karena rakyat sudah menduduki tanah itu, ada 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun tapi tidak pegang apa-apa. Ada yang pegang leter C ada juga yang pegang surat kepala desa. Itu bukan hak hukum. Hati-hati," jelasnya.

(Baca juga: Jokowi: Sudah Ada Sertifikat Tanah, Silakan Datang ke Bank, tetapi Hati-hati...)

Oleh karenanya, ia meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Pertanahan Nasional Sofyan Djalil untuk mempercepat pembagian sertifikat melalui Prona. Tahun ini ia meminta sebanyak lima juta sertifikat harus dikeluarkan.

Tahun depan sebanyak tujuh juta sertifikat dan 2019 harus bisa merealisasikan 9 juta sertifikat. "Caranya gimana, tergantung Pak Menteri. Yang penting saya sudah perintah, kalau sudah perintah saya cek," jelasnya.

Kompas TV Setelah tiga hari memeriksa delapan anggota Polda Sumatera Selatan, Mabes Polri menyita uang sebanyak Rp 4,7 miliar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Arief Berikan Respons Positif akan Rencana IPB Dirikan Sekolah Peternakan Rakyat di Blora

Bupati Arief Berikan Respons Positif akan Rencana IPB Dirikan Sekolah Peternakan Rakyat di Blora

Regional
USAID dan CCBO Kagum dengan Aksi Warga Kelola Sampah di Makassar

USAID dan CCBO Kagum dengan Aksi Warga Kelola Sampah di Makassar

Regional
Peringati HUT Ke-127 Kota Negara, Bupati Jembrana Ikuti Pawai Budaya Jagat Kerthi

Peringati HUT Ke-127 Kota Negara, Bupati Jembrana Ikuti Pawai Budaya Jagat Kerthi

Regional
Sigap Atasi Inflasi di Riau, Gubernur Syamsuar Gencarkan Operasi Pasar

Sigap Atasi Inflasi di Riau, Gubernur Syamsuar Gencarkan Operasi Pasar

Regional
Peringati HUT Ke-77 RI, Bupati Blora Berkunjung ke Rumah Veteran dan Purnawirawan

Peringati HUT Ke-77 RI, Bupati Blora Berkunjung ke Rumah Veteran dan Purnawirawan

Regional
Bekerja Sama dengan TP PKK, Pemkab Jembrana Salurkan 15,1 Ton Beras Bansos

Bekerja Sama dengan TP PKK, Pemkab Jembrana Salurkan 15,1 Ton Beras Bansos

Regional
Kasus Covid-19 Naik, Bupati Wonogiri Minta Warga Taati Prokes

Kasus Covid-19 Naik, Bupati Wonogiri Minta Warga Taati Prokes

Regional
Momen HUT Ke-77 RI, Bupati Jekek Ajak Warga Bangun Kembali Harapan yang Hilang

Momen HUT Ke-77 RI, Bupati Jekek Ajak Warga Bangun Kembali Harapan yang Hilang

Regional
HUT Ke-77 RI, Walkot Madiun Minta Generasi Muda Isi Kemerdekaan dengan Hal-hal Positif

HUT Ke-77 RI, Walkot Madiun Minta Generasi Muda Isi Kemerdekaan dengan Hal-hal Positif

Regional
Pemkot Makassar Ajak Penyandang Disabilitas Rayakan HUT Ke-77 RI

Pemkot Makassar Ajak Penyandang Disabilitas Rayakan HUT Ke-77 RI

Regional
Momen HUT Ke-77 RI, Ganjar Ajak Mantan Napiter Berikan Pemahaman Bahaya Intoleransi dan Radikalisme

Momen HUT Ke-77 RI, Ganjar Ajak Mantan Napiter Berikan Pemahaman Bahaya Intoleransi dan Radikalisme

Regional
HUT Ke-77 RI, Pemkab Trenggalek Beri Ruang Berekspresi bagi Penari Anak-anak

HUT Ke-77 RI, Pemkab Trenggalek Beri Ruang Berekspresi bagi Penari Anak-anak

Regional
Peringati HUT Ke-77 RI, Desa Wisata Tebing Lingga Siap Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa

Peringati HUT Ke-77 RI, Desa Wisata Tebing Lingga Siap Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa

Regional
Peringati HUT Ke-72 Jateng, Bupati Blora Kenakan Pakaian Adat Sikep Samin

Peringati HUT Ke-72 Jateng, Bupati Blora Kenakan Pakaian Adat Sikep Samin

Regional
Bupati Jekek Minta Gerakan Pramuka Peka Terhadap Persoalan Bangsa dan Penderitaan Sesama

Bupati Jekek Minta Gerakan Pramuka Peka Terhadap Persoalan Bangsa dan Penderitaan Sesama

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.