Kompas.com - 24/05/2017, 19:01 WIB
Ribuan warga Jawa Timur saat menunjukkan sertifikat tanah yang baru saja didapatkannya kepada Presiden Joko Widodo di Lapangan Brawijaya, Rampal, Kota Malang, Rabu (24/5/2017). KOMPAS.com/Andi HartikRibuan warga Jawa Timur saat menunjukkan sertifikat tanah yang baru saja didapatkannya kepada Presiden Joko Widodo di Lapangan Brawijaya, Rampal, Kota Malang, Rabu (24/5/2017).
|
EditorReni Susanti

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan 10.038 sertifikat tanah untuk warga Jawa Timur, di Lapangan Brawijaya, Rampal, Kota Malang, Rabu (24/5/2017).

Pembagian sertifikat itu gratis sesuai dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) oleh pemerintah.

"Saya ingin lihat betul bahwa rakyat sekarang sudah pegang sertifikat," katanya.

Jokowi menjelaskan, seharusnya terdapat 126 juta sertifikat yang dipegang masyarakat. Namun sampai tahun lalu, hanya ada 46 juta sertifikat yang sudah dibagikan.

"Karena di seluruh Indonesia harusnya yang sudah pegang sertifikat 126 juta sertifikat, bidang. Tetapi, sampai tahun lalu, yang bisa diberikan baru 46 juta. Masih banyak sekali," ucapnya.

(Baca juga: Saat Dua Ekor Kerbau Mentahkan Sertifikat Tanah di Pengadilan)

Menurut Jokowi, sertifikat hak tanah sangat penting dimiliki masyarakat. Menurutnya, tidak adanya sertifikat hak tanah dapat menimbulkan sengketa kepemilikan. Ia pun menceritakan pengalamannya yang sering menjumpai kasus sengketa tanah di sejumlah daerah.

"Kenapa sertifikat ini penting, setiap saya ke provinsi, negara kita ini memiliki 34 provinsi, memiliki 516 kabupaten dan kota, selalu saya ketemu di desa, di kampung, di daerah, rakyat selalu mengeluh masalah sengketa tanah. (Sengketa) antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan perusahaan," jelasnya.

Menurutnya, sengketa tanah disebabkan tidak adanya sertifikat hak tanah. Sementara pemilik tanah itu sudah mendudukinya sejak lama.

"Kenapa sengketa, karena rakyat sudah menduduki tanah itu, ada 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun tapi tidak pegang apa-apa. Ada yang pegang leter C ada juga yang pegang surat kepala desa. Itu bukan hak hukum. Hati-hati," jelasnya.

(Baca juga: Jokowi: Sudah Ada Sertifikat Tanah, Silakan Datang ke Bank, tetapi Hati-hati...)

Oleh karenanya, ia meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Pertanahan Nasional Sofyan Djalil untuk mempercepat pembagian sertifikat melalui Prona. Tahun ini ia meminta sebanyak lima juta sertifikat harus dikeluarkan.

Tahun depan sebanyak tujuh juta sertifikat dan 2019 harus bisa merealisasikan 9 juta sertifikat. "Caranya gimana, tergantung Pak Menteri. Yang penting saya sudah perintah, kalau sudah perintah saya cek," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X