Beginilah Wajah PLBN Skouw, Halaman Depan Indonesia di Ujung Timur Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com – Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pos lintas batas negara (PLBN) harus mencerminkan kebanggaan, nasionalisme, martabat, dan harga diri bangsa. Jokowi tidak mau wajah pos perbatasan terlihat kumuh seperti kandang hewan.

Baca: Jokowi Tak Mau Kantor Perbatasan seperti Kandang

Oleh karena itu, pada era Jokowi, revitalisasi kawasan perbatasan menjadi salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Era baru dimulai. Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tujuh PLBN ditata ulang.

Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh PLBN Terpadu dan Sarana-prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Tiga PLBN terletak di Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia yakni Entikong, Badau, dan Aruk. Tiga PLBN lainnya ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste yakni Motaain, Motamasin, dan Wini. Sementara, satu PLBN ada di Provinsi Papua yaitu Skouw yang berbatasan dengan Papua New Guinea.

Selama ini kawasan perbatasan identik dengan keterbelakangan. Terletak di pelosok, kawasan perbatasan ibarat pintu belakang: terisolasi, kumuh, dan tertinggal.

Padahal, sebagai wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, wilayah perbatasan seharusnya menjadi pintu depan Indonesia.

Pemerintahan Jokowi dan Jusuf kalla berketetapan untuk mengubah kawasan perbatasan menjadi maju, terbuka, dan terdepan.

Baca: PLBN Terpadu Aruk, Era Baru Batas Negara

Dari tujuh PLBN, sudah lima yang diresmikan yaitu Entikong, Badau, Aruk, Motaain, dan Skouw.

Maulana Mickael Seven Borders of Indonesia

PLBN Skouw

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua, baru saja diresmikan Selasa (9/5/2017) lalu. Jaraknya sekitar 60 km dari Kota Jayapura dengan waktu tempuh sekitar 90 menit.

Baca: Presiden Berharap PLBN Skouw Tingkatkan Perekonomian Jayapura

Ketujuh PLBN digagas tumbuh sebagai kawasan terpadu. Artinya, di kawasan itu juga dibangun area komersil untuk meningkatkan perekonomian.

Setelah gedung PLBN diresmikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melanjutkan pembangunan kawasan. Lahan yang disiapkan adalah 10,7 ha.