Kompas.com - 10/05/2017, 16:53 WIB
Kasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kementrian Kesehatan, dr Theresia Sandra Diah Ratih mengatakan, 50 persen dari pajak rokok itu untuk menyehatkan masyarakat, Rabu (10/5/2017) KOMPAS.com/Mei LeandhaKasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kementrian Kesehatan, dr Theresia Sandra Diah Ratih mengatakan, 50 persen dari pajak rokok itu untuk menyehatkan masyarakat, Rabu (10/5/2017)
|
EditorFarid Assifa

MEDAN, KOMPAS.com - Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, pemerintah daerah wajib mengalokasikan 50 persen dari pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 mengatur tentang petunjuk dan teknis pengunaan pajak tersebut.

Baca juga: 70 Persen Pajak Rokok DKI Dialokasikan untuk Kesehatan

Kasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan, dr Theresia Sandra Diah Ratih mengatakan, kalau terdapat sisa atau selisih penggunaan dana, maka diperuntukan untuk kegiatan yang sama, yakni kesehatan dan penegakan hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Tarif pajak rokok belum berubah, tetap 10 persen seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

"Pemungutan pajak rokok dilakukan kantor bea dan cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Jadi, 50 persen dari pajak rokok itu untuk menyehatkan masyarakat," kata Sandra, Rabu (10/5/2017).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Eduard Sigalingging mengatakan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan karena bagian dari program Nawacita Presiden Joko Widodo.

Baginya, masalah kesehatan merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD,” tegasnya.

Koordinator Program Pengendalaian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia (YPI), OK Syahputra Harianda menyebutkan, harus ada persamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran dan pemanfaatan dana pajak rokok dalam membangun kesehatan masyarakat.

"Harapannya pemda mengoptimalkan dana pajak rokok sesuai peruntukannya, terutama dalam implementasi dan pembuatan regulasi KTR," ucapnya.

Baca juga: Pajak Rokok Disahkan, Dongkrak PAD DKI hingga Rp 400 Miliar

Rita Mestika Hayati, kepala bidang di Badan Pengelolaan PDRD Provinsi Sumatera Utara menuturkan, penerimaan pajak rokok Provinsi Sumut pada 2016 sebesar Rp 759 miliar lebih dan pada 2017 nilainya ditargetkan meningkat menjadi Rp 833 miliar lebih.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Regional
Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Regional
Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X