HTI Sumut: Kalau Dibubarkan, Dakwah Tetap Jalan karena Ini Kewajiban

Kompas.com - 10/05/2017, 09:29 WIB
Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September. AFP PHOTO / TIMUR MATAHARIAnggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.
|
EditorReni Susanti

MEDAN, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Sumatera Utara Irwan Said Batubara menilai, pembubaran organisasinya merupakan langkah represif terhadap gerakan Islam. Keputusan ini condong ke kebijakan politik kepentingan.

“Kalau HTI dibubarkan karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan akan membubarkan NKRI, keliru sekali. Sejak dideklarasikan 17 tahun lalu, tidak satupun ada pernyataan resmi kami yang melawan Pancasila dan NKRI. Kami malah mengajak Indonesia tetap utuh dan bersatu," kata Irwan, Selasa (9/5/2017).

Dia mengaku, aktivitas utama lembaganya adalah edukasi umat dengan gerakan dakwah sesuai konsep Islam yang mereka usung. Aktivitas ini yang dianggap miring banyak orang. Padahal ideologi Pancasila dipahami berbeda dan multi-tafsir.

Mulai era Presiden Soekarno dengan Nasakom hingga masa Presiden Joko Widodo dengan neoliberalisme dan imperialisme, tidak pernah sama.

"Ini yang kami ungkap, kami sadarkan masyarakat, bahwa ketika kita hidup dalam kehidupan kapitalisme dan sekularisme yang implikasinya neoliberalisme dan neoimperialisme, contohnya pembuatan UU yang selalu untuk menjaga kepentingan pengusaha. Zona aman mereka bergesekan dengan HTI, dibenturkanlah HTI dengan pancasila dan NKRI,” ucapnya.

Menurutnya, alasan yang digunakan tidak ada korelasinya. HTI tidak pernah menyatakan pancasila itu kufur, hanya menyatakan sistem yang ada sekarang adalah sistem kapitalis.

Persoalan negara hanya dua, pemimpin yang tidak amanah dan sistem pemerintahan yang rusak. Hizbut Tahrir bukan hanya ada di Indonesia, tapi di beberapa negara.

(Baca juga: Pemerintah Tempuh Jalur Hukum untuk Bubarkan HTI)

 

Soal ancaman pembubaran, bukan hal pertama terjadi. Pihaknya menjadikan situasi ini sebagai pelajaran. Apa yang terjadi saat ini kemungkinan yang menjadi kenyataan.

“Bagi kami, saat zona aman pemerintah disinggung maka reaksilah yang muncul,” tegas Irwan.

Ditanya pemicu pembubaran, dia menduga karena pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang dimunculkan pertama kali oleh HTI, disusul aksi menolak pemimpin kafir. Dampaknya adalah sikap Ahok yang melecehkan Al Quran dan meremehkan alim ulama.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Disertai Angin Kencang di Blitar, Menara Telekomunikasi Roboh Timpa Mushala

Hujan Disertai Angin Kencang di Blitar, Menara Telekomunikasi Roboh Timpa Mushala

Regional
Wali Kota Hendi Pastikan Lapangan Sidodadi Akan Direvitalisasi Jadi Sport Center

Wali Kota Hendi Pastikan Lapangan Sidodadi Akan Direvitalisasi Jadi Sport Center

Regional
Polres Banjarbaru Bongkar Praktik Prostitusi Online, 9 Orang Ditangkap

Polres Banjarbaru Bongkar Praktik Prostitusi Online, 9 Orang Ditangkap

Regional
Kasus Harian Covid-19 Menurun, Penanganan Pandemi di Jateng Terus Membaik

Kasus Harian Covid-19 Menurun, Penanganan Pandemi di Jateng Terus Membaik

Regional
Setelah Bertemu Ganjar, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Kembali Muncul Berdua

Setelah Bertemu Ganjar, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Kembali Muncul Berdua

Regional
Cerita Ponidjo, Warga Suriname yang Mencari Keluarganya di Sleman, Bapak Ibu Tinggalkan Tanah Air Tahun 1931

Cerita Ponidjo, Warga Suriname yang Mencari Keluarganya di Sleman, Bapak Ibu Tinggalkan Tanah Air Tahun 1931

Regional
Satu Tahun Pandemi, Mengingat Kota Tegal yang  Pertama Kali Terapkan 'Local Lockdown' di Tanah Air

Satu Tahun Pandemi, Mengingat Kota Tegal yang Pertama Kali Terapkan "Local Lockdown" di Tanah Air

Regional
Kunjungi Paguyuban Penyandang Disabilitas, Hendi Berikan Kursi Roda yang Pernah Dipakainya

Kunjungi Paguyuban Penyandang Disabilitas, Hendi Berikan Kursi Roda yang Pernah Dipakainya

Regional
Namanya Dicatut untuk FWB, Nora Istri Jerinx Lapor ke Polda Bali

Namanya Dicatut untuk FWB, Nora Istri Jerinx Lapor ke Polda Bali

Regional
Satgas Covid-19 Babel Berlakukan Patroli, Pejabat Tak Taat Prokes Kena Denda hingga Rp 10 Juta

Satgas Covid-19 Babel Berlakukan Patroli, Pejabat Tak Taat Prokes Kena Denda hingga Rp 10 Juta

Regional
Setahun Pandemi,  Pasien Covid-19 di RS Rasidin Padang Menurun, Layanan Umum Kembali Dibuka

Setahun Pandemi, Pasien Covid-19 di RS Rasidin Padang Menurun, Layanan Umum Kembali Dibuka

Regional
172 Tahun Hilang, Burung Pelanduk Kalimantan Kembali Ditemukan Warga, Difoto Lalu Dilepaskan

172 Tahun Hilang, Burung Pelanduk Kalimantan Kembali Ditemukan Warga, Difoto Lalu Dilepaskan

Regional
Gegara Suara Klakson, Devian Basry Dipukul Oknum TNI hingga Babak Belur

Gegara Suara Klakson, Devian Basry Dipukul Oknum TNI hingga Babak Belur

Regional
Tersinggung Ditanyai Kunci Motor, Seorang Kakek Aniaya Pekerja Bangunan Hingga Tewas

Tersinggung Ditanyai Kunci Motor, Seorang Kakek Aniaya Pekerja Bangunan Hingga Tewas

Regional
Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X