Jokowi: Sudah Ada Sertifikat Tanah, Silakan Datang ke Bank, tetapi Hati-hati...

TERNATE, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menyerahkan secara simbolis lebih dari 700 lebih sertifikat hak atas tanah program strategis nasional kepada masyarakat Provinsi Maluku Utara dalam kunjungan di Kota Ternate, Senin (8/5/2017).

Presiden mengatakan, di Maluku Utara, ada sekitar 487.000 bidang tanah namun yang terselesaikan baru 216.000 atau sekitar 46 persen. Sementara itu, di Indonesia, ada sekitar 126 juta bidang yang harus bersertifikat tetapi baru 46 juta yang terealisasi.

Akibatnya, banyak tempat terjadi sengketa tanah, konflik tanah, antara masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan perusahaan, maupun masyarakat dengan pemerintah.

“Sertifikat ini tanda bukti hak hukum atas tanah, kalau sudah pegang ini kalau mau minta tambahan modal kerja silakan datang ke bank, tapi hati-hati pinjam ke bank dengan sertifikat harus dihitung, kalkulasi soal mencicilnya setiap bulan,” kata Jokowi.

(Baca juga: Kini, Urus Sertifikat Tanah di Bandung Gratis)

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan, di Maluku Utara ada 5.000 sertifikat tanah yang sudah selesai di tahap pertama tahun 2017 dan pada tahap kedua, akan ditambah 20.000 sertifikat lagi sehingga total ada 25.000 sertifikat pada 2017.

“Tujuannya ada kepastian hukum, sehingga tidak ada sengketa, sertifikat itu juga dapat digunakan untuk agunan untuk pinjaman ke bank sebagai modal usaha,” kata Sofyan.

Sesuai yang ditargetkan Jokowi, tahun ini harus 5 juta sertifikat tanah seluruh Indonesia, tahun 2018 sebanyak 7 juta, dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

“Saya harap tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar, sudah jelas batas-batasnya, nomor induk bidangnya, sertifikatnya,” kata Sofyan lagi.

Dalam penyerahan itu, Jokowi didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.