Kompas.com - 02/05/2017, 22:13 WIB
|
EditorReni Susanti

TERNATE, KOMPAS.com - Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus alias AHM dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 5 tahun penjara atas dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sula yang merugikan keuangan negara Rp 5,5 miliar.

Dalam sidang yang dipimpin Hendry Tobing di Pengadilan Tipikor, Ternate, Maluku Utara, Selasa (2/5/2017) itu, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta meminta agar terdakwa ditahan. 

JPU menilai, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo pasal 4 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dan ditetapkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam persidangan.

Sementara yang meringankan yaitu terdakwa berbuat baik selama persidangan, belum pernah dihukum serta tokoh di Kabupaten Kepulauan Sula.

Menanggapi tuntutan JPU, pengacara terdakwa menyatakan keberatan dan akan mengajukan pledoi. “Kami minta waktu dua minggu untuk mengajukan pledoi atas tuntutan jaksa yang lantur,” kata pengacara terdakwa, Waode Nurzaenab.

Menurut Waode, tuntutan jaksa tidak berpijak pada fakta hukum dan pernyataan saksi yang diajukan penuntut umum di persidangan. Apalagi saksi ahli menyatakan, bupati tidak terlibat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

“Dalam persidangan semua saksi menyebut tidak ada intervensi bupati. Kemudian dikatakan penunjukan langsung juga tidak benar karena menurut ahli penunjukan langsung yang dilakukan organisasi pengadaan tidak melawan hukum,” tutur Nurzaenab.

Kuasa hukum terdakwa menilai sejak awal kasus ini berbau rekayasa. Apalagi sebentar lagi pilkada serentak 2018 sehingga aroma politik terasa.

“Jangan kemudian dianalisa sedemikian rupa untuk kepentingan politik tertentu. Ini kan tahun politik, saya yakin ini banyak yang punya kepentingan politik. Memang kami penasehat hukum tapi kami juga pelajari situasi yang ada,” ucap Nurzaenab.

“Kemudian dikatakan secara bersama-sama yang katanya sudah dihukum terlebih dahulu dalam pasal 55, pada putusan hasil sidang terdakwa sebelumnya tidak ada satupun yang menyebutkan bersama-sama dengan AHM. Tapi kenapa di sini tiba-tiba muncul pasal 55,” pungkasnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

Regional
Yogyakarta Mengembalikan 'Remiten' dari Mahasiswa

Yogyakarta Mengembalikan "Remiten" dari Mahasiswa

Regional
Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Regional
Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Regional
Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Regional
Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Regional
Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Regional
Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Regional
Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Regional
Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.