Kompas.com - 02/05/2017, 22:13 WIB
Mantan Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus seusai menjalani sidang agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor, Ternate, Maluku Utara, Selasa (2/5/2017) KOMPAS.com/YAMIN ABD HASANMantan Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus seusai menjalani sidang agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor, Ternate, Maluku Utara, Selasa (2/5/2017)
|
EditorReni Susanti

TERNATE, KOMPAS.com - Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus alias AHM dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 5 tahun penjara atas dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sula yang merugikan keuangan negara Rp 5,5 miliar.

Dalam sidang yang dipimpin Hendry Tobing di Pengadilan Tipikor, Ternate, Maluku Utara, Selasa (2/5/2017) itu, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta meminta agar terdakwa ditahan. 

JPU menilai, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo pasal 4 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dan ditetapkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam persidangan.

Sementara yang meringankan yaitu terdakwa berbuat baik selama persidangan, belum pernah dihukum serta tokoh di Kabupaten Kepulauan Sula.

Menanggapi tuntutan JPU, pengacara terdakwa menyatakan keberatan dan akan mengajukan pledoi. “Kami minta waktu dua minggu untuk mengajukan pledoi atas tuntutan jaksa yang lantur,” kata pengacara terdakwa, Waode Nurzaenab.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Waode, tuntutan jaksa tidak berpijak pada fakta hukum dan pernyataan saksi yang diajukan penuntut umum di persidangan. Apalagi saksi ahli menyatakan, bupati tidak terlibat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

“Dalam persidangan semua saksi menyebut tidak ada intervensi bupati. Kemudian dikatakan penunjukan langsung juga tidak benar karena menurut ahli penunjukan langsung yang dilakukan organisasi pengadaan tidak melawan hukum,” tutur Nurzaenab.

Kuasa hukum terdakwa menilai sejak awal kasus ini berbau rekayasa. Apalagi sebentar lagi pilkada serentak 2018 sehingga aroma politik terasa.

“Jangan kemudian dianalisa sedemikian rupa untuk kepentingan politik tertentu. Ini kan tahun politik, saya yakin ini banyak yang punya kepentingan politik. Memang kami penasehat hukum tapi kami juga pelajari situasi yang ada,” ucap Nurzaenab.

“Kemudian dikatakan secara bersama-sama yang katanya sudah dihukum terlebih dahulu dalam pasal 55, pada putusan hasil sidang terdakwa sebelumnya tidak ada satupun yang menyebutkan bersama-sama dengan AHM. Tapi kenapa di sini tiba-tiba muncul pasal 55,” pungkasnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Regional
Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Regional
Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Regional
Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Regional
Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Regional
Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

Regional
Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Regional
Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.