Kompas.com - 29/04/2017, 17:25 WIB
|
EditorIndra Akuntono


SEMARANG, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto mendesak perusahaan di Jateng segera menetapkan skala upah untuk buruh.

Dia menilai saat ini masih banyak perusahaan di Jateng yang belum menerapkan skala upah buruh. Skala upah bagi buruh harus segera diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

"Peringatan hari buruh setiap tanggal 1 Mei ini harus jadi momentum untuk mengingatkan kewajiban perusahaan. Kami mendorong agar perusahaan segera menentukan struktur skala upah,” ucap Yudi, Sabtu (29/4/2017).

Menurut Yudi, pemerintah memberi batas hingga Oktober 2017 untuk semua perusahaan menetapkan skala upah buruh. Yudi mendorong agar perusahaan bisa lebih cepat menjalankannya.

"Skala upah yang menjadi upah tambahan bagi buruh akan meningkatkan prestasi kerja, dan perusahaan sendiri akan diuntungkan dengan itu," kata politisi Gerindra tersebut.

(baca: Buruh Bekerja Saat "May Day", Ganjar Minta Data Perusahaan Pelanggar)

Terkait penentuan skala upah itu, perusahaan harus mencapai kesepakatan dengan buruh dan termasuk kesepakatan mengenai upah minimum Kabupaten/Kota.

Buruh bisa mendapatkan pendapatan tambahan selain UMK, dan dalam kesepakatan dengan perisahaan akan diatur soal kriteria penentuan skala upah, baik itu lama masa kerja, produktivitas, prestasi, latar belakang pendidikan atau kehadiran.

“Skala upah ini bisa memacu buruh untuk terus meningkatkan prestasi. Di sisi lain, menekan kecemburuan antarpekerja dari sisi pendapatan,” ujar Yudi.

Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jateng Gideon Suhartoyo meminta pemerintah daerah mengawal perintah penetepan struktur skala upah dengan melakukan bimbingan teknis tentang tata cara penyusunan skala upah.

“Kami juga meminta pemerintah ikut mengawal,” ucap Gideon.

Kompas TV Ribuan massa yang tiba di depan Istana Merdeka merupakan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Massa berorasi di depan Istana Merdeka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutan ini diantaranya tolak upah murah, tolak tenaga kerja asing asal Tiongkok.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Riau dan Polresta Pekanbaru Raih Peringkat Terbaik Kompolnas Award 2022, Gubri Ungkap Harapannya

Polda Riau dan Polresta Pekanbaru Raih Peringkat Terbaik Kompolnas Award 2022, Gubri Ungkap Harapannya

Regional
Gubernur Syamsuar Harapkan UU HKPD Bawa Kesejahteraan bagi Daerah

Gubernur Syamsuar Harapkan UU HKPD Bawa Kesejahteraan bagi Daerah

Regional
Alexa, Siswi Berprestasi di Tarakanita dan Bintang Film Vania On Lima Street

Alexa, Siswi Berprestasi di Tarakanita dan Bintang Film Vania On Lima Street

Regional
Gubri Terima Penghargaan Tokoh Wakaf Nasional Unsur Kepala Daerah dari BWI Award 2022

Gubri Terima Penghargaan Tokoh Wakaf Nasional Unsur Kepala Daerah dari BWI Award 2022

Regional
Tingkatkan Digitalisasi Pelaku UMKM di Medan, Walkot Bobby Jalin Kerja Sama dengan Paper.id

Tingkatkan Digitalisasi Pelaku UMKM di Medan, Walkot Bobby Jalin Kerja Sama dengan Paper.id

Regional
Hadirkan Kartu Kredit Pemda Pertama di Indonesia, Bobby Nasution: Kami Ingin Akselerasi Penyerapan Anggaran

Hadirkan Kartu Kredit Pemda Pertama di Indonesia, Bobby Nasution: Kami Ingin Akselerasi Penyerapan Anggaran

Regional
Pemprov Jateng Raih Predikat A Reformasi Birokrasi, Ganjar Siap Kejar Target Predikat AA

Pemprov Jateng Raih Predikat A Reformasi Birokrasi, Ganjar Siap Kejar Target Predikat AA

Regional
DPMPTSP Riau Raih Peringkat Pertama UPP Kategori Prima 2022, Gubri: Jadi Motivasi Bekerja Keras

DPMPTSP Riau Raih Peringkat Pertama UPP Kategori Prima 2022, Gubri: Jadi Motivasi Bekerja Keras

Regional
Bagaimana Akhir Kejahatan Sistemik Mas Bechi?

Bagaimana Akhir Kejahatan Sistemik Mas Bechi?

Regional
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Medan, Wali Kota Bobby Luncurkan UHC JKMB

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Medan, Wali Kota Bobby Luncurkan UHC JKMB

Regional
Hadirkan Medan Street Art Festival Mural dan Graffiti, Walkot Bobby Dapat Apresiasi dari Penggiat Seni Mural

Hadirkan Medan Street Art Festival Mural dan Graffiti, Walkot Bobby Dapat Apresiasi dari Penggiat Seni Mural

Regional
Telur Busuk

Telur Busuk

Regional
Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Regional
Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Regional
Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.