Mendagri Heran Anggaran Pilkada Serentak Malah Membengkak

Kompas.com - 27/04/2017, 19:52 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai menjadi keynote speaker Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Ruang Seminar Timur Pascasarjana Fisipol UGM, Kamis (27/04/2017). Kontributor Yogyakarta, Wijaya KusumaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai menjadi keynote speaker Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Ruang Seminar Timur Pascasarjana Fisipol UGM, Kamis (27/04/2017).
|
EditorCaroline Damanik

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa harapannya untuk menghemat anggaran dengan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pupus. Menurut Tjahjo, justru anggaran untuk Pilkada serentak membengkak.

"Dengan segala mohon maaf, bayangan saya waktu saya menjadi menteri pertama, Pilkada Serentak 2015 itu akan hemat. Mohon maaf ternyata lebih membengkak hampir 200 persen," tegas Tjahjo usai menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Ruang Seminar Timur Pascasarjana FISIPOL UGM, Kamis (27/4/2017).

Tjahjo menjelaskan, anggaran pembelian logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 5 tahun meningkat. Selain itu, jika sebelumnya kendaraan operasional bisa meminjam milik Pemda, sekarang membeli mobil.

"Jadi efisiensinya tidak ada. Tahun 2017 juga sama, masih membengkak," ujarnya.

(Baca juga: Pilkada Serentak Berikutnya Digelar 27 Juni 2018)

Pemerintah, lanjutnya, ingin pelaksanaan Pilkada serentak dapat lebih efisien. Meskipun dia mengaku, ukuran suksesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai hanya dengan uang.

Menurut Tjahjo, biaya politik memang besar. Dia mencontohkan, ada tokoh yang harus mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah untuk maju menjadi anggota DPR.

"Tapi yang terpenting partisipasi masyarakat meningkat. Tidak ada politik uang, ada jaminan untuk kebebasan menyampaikan pendapat, sikap dan ada etika," tuturnya.

Bagi pemerintah, lanjut Tjahjo, Pilkada serentak diharapkan dapat membangun hubungan baik tata kelola antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Kalau enggak, repot lho. Janji kampanye seorang presiden begitu jadi menjadi rencana jangka pendek dan jangka panjang. Janji gubernur jadi program skala prioritas provinsi, janji wali kota/bupati sama, sekarang tinggal bagaimana menyelaraskan," pungkasnya.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pembunuhan Perempuan di Palembang, Ini Rencana Pelaku

Kasus Pembunuhan Perempuan di Palembang, Ini Rencana Pelaku

Regional
Bangkitkan Perekonomian, Jabar Perkuat Kerja Sama dengan Yordania dan Tunisia

Bangkitkan Perekonomian, Jabar Perkuat Kerja Sama dengan Yordania dan Tunisia

Regional
Gara-gara Warisan, Anak Aniaya Ibu Kandung hingga Meninggal

Gara-gara Warisan, Anak Aniaya Ibu Kandung hingga Meninggal

Regional
Tarif Maksimal Rapid Test Rp 150.000, Pemprov Bali: Segera Diterapkan

Tarif Maksimal Rapid Test Rp 150.000, Pemprov Bali: Segera Diterapkan

Regional
Pungutan Sekolah di Masa Pandemi, Dilarang Bupati Banyumas, Sekolah Kebingungan

Pungutan Sekolah di Masa Pandemi, Dilarang Bupati Banyumas, Sekolah Kebingungan

Regional
Penjelasan IDI soal Tingginya Kasus Covid-19 di Kalsel

Penjelasan IDI soal Tingginya Kasus Covid-19 di Kalsel

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 10 Juli 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 10 Juli 2020

Regional
Anggota DPRD yang Jamin Pengambilan Jenazah Covid-19 di Makassar Diperiksa Polisi

Anggota DPRD yang Jamin Pengambilan Jenazah Covid-19 di Makassar Diperiksa Polisi

Regional
Klaster Secapa AD Ditangani TNI, Ini yang Dilakukan Gugus Tugas Jabar

Klaster Secapa AD Ditangani TNI, Ini yang Dilakukan Gugus Tugas Jabar

Regional
Toko Butik Tutup Gegara Corona, Kakak Adik Ini Ganti Jual Beras Kemasan, Omzet Rp 150 Juta Sebulan

Toko Butik Tutup Gegara Corona, Kakak Adik Ini Ganti Jual Beras Kemasan, Omzet Rp 150 Juta Sebulan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 10 Juli 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 10 Juli 2020

Regional
RSSI Pangkalan Bun Penuh, Gugus Tugas Siapkan 14 Ruang Isolasi Alternatif

RSSI Pangkalan Bun Penuh, Gugus Tugas Siapkan 14 Ruang Isolasi Alternatif

Regional
Data Sementara Klaster Secapa AD Bandung, 1.200 Orang Positif Covid-19

Data Sementara Klaster Secapa AD Bandung, 1.200 Orang Positif Covid-19

Regional
Detik-detik 2 Petani Meninggal akibat Disengat Lebah

Detik-detik 2 Petani Meninggal akibat Disengat Lebah

Regional
Jembatan Utama Putus, Ibu Hamil Ditandu Melintasi Batang Bambu

Jembatan Utama Putus, Ibu Hamil Ditandu Melintasi Batang Bambu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X