Pemerintah Pantau Keseriusan Freeport Bangun "Smelter" dalam 6 Bulan

Kompas.com - 17/04/2017, 20:07 WIB
Kontributor Gresik, Hamzah Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot (tengah), bersama dengan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto (kiri) dan anggota DPR RI Komisi VII Eni Maulani.
|
EditorFarid Assifa

GRESIK, KOMPAS,com – Terkait keseriusan PT Freeport Indonesia dalam membangun smelter akan terus dipantau dan diawasi oleh pemerintah dalam enam bulan ke depan.

Hal itu karena pemerintah ingin melihat sejauhmana keseriusan Freeport dalam memenuhi komitmen yang sudah disepakati bersama.

Baca juga: Ratusan Karyawan Freeport Geruduk Kantor Pemkab Mimika

Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), hanya memberikan izin ekspor konsentrat selama delapan bulan untuk Freeport. Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 hingga tanggal 10 Oktober 2017.


“Kalau enam bulan nggak serius, izin ekspornya dicabut. Kita tunggu komitmen mereka sampai Oktober,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot, di sela kunjungan kerjanya di Gresik, Senin (17/4/2017).

Bambang menjelaskan, selama enam bulan ke depan, pemerintah akan terus memantau kinerja Freeport dalam rangka melengkapi izin mereka untuk mendirikan smelter.

“Sebab kalau membangun (smelter) itu kan minimal membutuhkan waktu lima tahun. Jadi belum tentu enam bulan ini akan kelihatan bangunan itu,” jelasnya.

“Minimal melakukan izin-izin dulu. Izin membangun smelter sudah diberikan, tinggal izin-izin yang ada di daerah. Karena itu, akan kami pantau terus,” lanjut Bambang.

Ia pun menegaskan, dalam hal ini pemerintah sudah siap untuk tidak lagi memberikan toleransi kepada Freeport, apabila selama enam bulan ke depan tidak ada tanda-tanda Freeport akan serius membangun smelter di Indonesia.

“Untuk membangun (smelter) itu kan nggak harus modal sendiri. Paling nggak menggunakan prosentase dari kapital sendiri, dan yang lainnya dari bank,” tutur Bambang.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa di Jayapura Demo Tuntut Tambang Freeport Ditutup

Perubahan penuh status kontrak karya (KK) Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) saat ini memang masih dalam tahap dirembuk bersama. Dalam IUPK, perusahaan tambang memiliki kewajiban membangun smelter dan divestasi saham hingga 51 persen. Sementara jika dalam waktu enam bulan ke depan belum ada progres pembangunan smelter, maka izin ekspor konsentrat Freeport dipastikan akan dicabut.

“Kalau membangun sudah pasti harus membangun, karena tidak membangun dia (Freeport) tidak boleh ekspor (konsentrat). Kalau ya silakan terus, kalau nggak ya kembali ke kontrak dan selesai pada 2021,” pungkasnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tersandung Kasus Hukum, Pria Ini Tetap Dilantik sebagai Anggota DPRD Gresik

Tersandung Kasus Hukum, Pria Ini Tetap Dilantik sebagai Anggota DPRD Gresik

Regional
Aceng Fikri Bisa Pastikan Wanita yang Bersamanya di Dalam Kamar Hotel Istri Sah

Aceng Fikri Bisa Pastikan Wanita yang Bersamanya di Dalam Kamar Hotel Istri Sah

Regional
Dokter Gigi yang Ditangkap Densus 88 di Sampang Terancam Diberhentikan dari PNS

Dokter Gigi yang Ditangkap Densus 88 di Sampang Terancam Diberhentikan dari PNS

Regional
Suami Istri Terduga Teroris 10 Tahun Tinggal di Sampang Madura

Suami Istri Terduga Teroris 10 Tahun Tinggal di Sampang Madura

Regional
Seorang Pria Tewas Dianiaya 2 Pelaku yang Ngamuk Saat Takziah

Seorang Pria Tewas Dianiaya 2 Pelaku yang Ngamuk Saat Takziah

Regional
Soal Pelaporan Ustaz Abdul Somad, Polda NTT Masih Periksa Saksi Ahli

Soal Pelaporan Ustaz Abdul Somad, Polda NTT Masih Periksa Saksi Ahli

Regional
Wali Kota Hendi Upayakan Pembangunan Infrastruktur di Pandanaran Dipercepat

Wali Kota Hendi Upayakan Pembangunan Infrastruktur di Pandanaran Dipercepat

Regional
6 Pekerja Asing Pemilik 500 Ton BBM Ilegal Ditangkap, Transaksi di Tengah Laut

6 Pekerja Asing Pemilik 500 Ton BBM Ilegal Ditangkap, Transaksi di Tengah Laut

Regional
Mahasiswa Papua di Malang: Yang Lalu Biarkan Berlalu

Mahasiswa Papua di Malang: Yang Lalu Biarkan Berlalu

Regional
Gempa Bogor, 25 Rumah Rusak, 200 Warga Mengungsi

Gempa Bogor, 25 Rumah Rusak, 200 Warga Mengungsi

Regional
Ada Penolakan Danau Rana Jadi Destintasi Wisata Dunia, Ini Tanggapan Pemkab Buru

Ada Penolakan Danau Rana Jadi Destintasi Wisata Dunia, Ini Tanggapan Pemkab Buru

Regional
Ayah yang 9 Tahun Jadikan 2 Putrinya Budak Seks Sadar Perkosa dan Ancam Bunuh Korban

Ayah yang 9 Tahun Jadikan 2 Putrinya Budak Seks Sadar Perkosa dan Ancam Bunuh Korban

Regional
Seorang Pria Perkosa Anak Majikan, Begini Kronologinya

Seorang Pria Perkosa Anak Majikan, Begini Kronologinya

Regional
3 Tersangka Kerusuhan Manokwari Bakar Bendera Merah Putih dan Jarah ATM

3 Tersangka Kerusuhan Manokwari Bakar Bendera Merah Putih dan Jarah ATM

Regional
Oknum Polisi yang Diduga Berikan Miras ke Mahasiswa Papua Dinonaktifkan dari Jabatannya

Oknum Polisi yang Diduga Berikan Miras ke Mahasiswa Papua Dinonaktifkan dari Jabatannya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X