Pemerintah Pantau Keseriusan Freeport Bangun "Smelter" dalam 6 Bulan

Kompas.com - 17/04/2017, 20:07 WIB
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot (tengah), bersama dengan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto (kiri) dan anggota DPR RI Komisi VII Eni Maulani. Kontributor Gresik, HamzahDirektur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot (tengah), bersama dengan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto (kiri) dan anggota DPR RI Komisi VII Eni Maulani.
|
EditorFarid Assifa

GRESIK, KOMPAS,com – Terkait keseriusan PT Freeport Indonesia dalam membangun smelter akan terus dipantau dan diawasi oleh pemerintah dalam enam bulan ke depan.

Hal itu karena pemerintah ingin melihat sejauhmana keseriusan Freeport dalam memenuhi komitmen yang sudah disepakati bersama.

Baca juga: Ratusan Karyawan Freeport Geruduk Kantor Pemkab Mimika

Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), hanya memberikan izin ekspor konsentrat selama delapan bulan untuk Freeport. Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 hingga tanggal 10 Oktober 2017.

“Kalau enam bulan nggak serius, izin ekspornya dicabut. Kita tunggu komitmen mereka sampai Oktober,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot, di sela kunjungan kerjanya di Gresik, Senin (17/4/2017).

Bambang menjelaskan, selama enam bulan ke depan, pemerintah akan terus memantau kinerja Freeport dalam rangka melengkapi izin mereka untuk mendirikan smelter.

“Sebab kalau membangun (smelter) itu kan minimal membutuhkan waktu lima tahun. Jadi belum tentu enam bulan ini akan kelihatan bangunan itu,” jelasnya.

“Minimal melakukan izin-izin dulu. Izin membangun smelter sudah diberikan, tinggal izin-izin yang ada di daerah. Karena itu, akan kami pantau terus,” lanjut Bambang.

Ia pun menegaskan, dalam hal ini pemerintah sudah siap untuk tidak lagi memberikan toleransi kepada Freeport, apabila selama enam bulan ke depan tidak ada tanda-tanda Freeport akan serius membangun smelter di Indonesia.

“Untuk membangun (smelter) itu kan nggak harus modal sendiri. Paling nggak menggunakan prosentase dari kapital sendiri, dan yang lainnya dari bank,” tutur Bambang.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa di Jayapura Demo Tuntut Tambang Freeport Ditutup

Perubahan penuh status kontrak karya (KK) Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) saat ini memang masih dalam tahap dirembuk bersama. Dalam IUPK, perusahaan tambang memiliki kewajiban membangun smelter dan divestasi saham hingga 51 persen. Sementara jika dalam waktu enam bulan ke depan belum ada progres pembangunan smelter, maka izin ekspor konsentrat Freeport dipastikan akan dicabut.

“Kalau membangun sudah pasti harus membangun, karena tidak membangun dia (Freeport) tidak boleh ekspor (konsentrat). Kalau ya silakan terus, kalau nggak ya kembali ke kontrak dan selesai pada 2021,” pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Petahana dan Adik Menaker di Pilkada Mojokerto, Kartu UMKM Keren Jadi Andalan

Program Petahana dan Adik Menaker di Pilkada Mojokerto, Kartu UMKM Keren Jadi Andalan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Oktober 2020

Regional
Pria Ini Bakar 2 Bangunan Penginapan, Sebelumnya Marah-marah dan Ancam Resepsionis

Pria Ini Bakar 2 Bangunan Penginapan, Sebelumnya Marah-marah dan Ancam Resepsionis

Regional
15 Pegawai Terinfeksi Covid-19, PLN Ponorogo Tetap Buka Pelayanan

15 Pegawai Terinfeksi Covid-19, PLN Ponorogo Tetap Buka Pelayanan

Regional
Penjelasan BCA Digugat Nasabah karena Deposito Rp 5,4 M Tak Cair

Penjelasan BCA Digugat Nasabah karena Deposito Rp 5,4 M Tak Cair

Regional
Pilkada Mojokerto, Pasangan 'Yoni' Janjikan Bantuan Modal Rp 50 Juta hingga Kemudahan Berinvestasi

Pilkada Mojokerto, Pasangan "Yoni" Janjikan Bantuan Modal Rp 50 Juta hingga Kemudahan Berinvestasi

Regional
Tidak Dibela Saat Dihajar Kakak Ipar, Perempuan Ini Pukul Ibu Kandung di Pinggir Jalan

Tidak Dibela Saat Dihajar Kakak Ipar, Perempuan Ini Pukul Ibu Kandung di Pinggir Jalan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Oktober 2020

Regional
Pemuda yang Jatuh dari Jembatan Layang Kelok 9 Diduga Bunuh Diri

Pemuda yang Jatuh dari Jembatan Layang Kelok 9 Diduga Bunuh Diri

Regional
Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin, Siswa Tak Boleh Cium Tangan Guru

Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin, Siswa Tak Boleh Cium Tangan Guru

Regional
Perempuan yang Pukul Lansia Dalam Video yang Viral Ternyata Ibu dan Anak

Perempuan yang Pukul Lansia Dalam Video yang Viral Ternyata Ibu dan Anak

Regional
Pelaku Pembunuhan Perempuan Pekerja Kafe di Berau Ditangkap di Kalteng

Pelaku Pembunuhan Perempuan Pekerja Kafe di Berau Ditangkap di Kalteng

Regional
Warga yang Keluar dan Masuk ke Riau Wajib Punya Hasil Rapid Test

Warga yang Keluar dan Masuk ke Riau Wajib Punya Hasil Rapid Test

Regional
Ini Program Pasangan 'Ikbar' di Pilkada Mojokerto, dari Bantuan Desa Rp 5 M hingga Insentif untuk Guru

Ini Program Pasangan "Ikbar" di Pilkada Mojokerto, dari Bantuan Desa Rp 5 M hingga Insentif untuk Guru

Regional
Perempuan Ini Suruh Keponakannya yang Masih SD Antar Sabu, Tak Diberi Jajan jika Menolak

Perempuan Ini Suruh Keponakannya yang Masih SD Antar Sabu, Tak Diberi Jajan jika Menolak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X