Prihatin Kasus Perdagangan Manusia, Ratusan Warga NTT Lakukan Aksi Bisu

KUPANG, KOMPAS. com - Ratusan warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi bisu, dan bakar lilin, serta tabur bunga menuntut agar para pelaku perdagangan orang dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Ratusan warga yang tergabung dalam solidaritas kemanusiaan untuk korban perdagangan orang, turun ke jalan, untuk menggelar aksi bisu. Aksi ini pun diikuti oleh para korban, maupun orang tua korban yang anaknya dipulangkan dalam keadaan tidak bernyawa. 

Sambil memegang berbagai tulisan kecaman, mereka juga membakar lilin, serta aksi tabur bunga, sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang lambat menangani kasus perdagangan manusia di wilayah NTT.

Koordinator aksi Emy Sahertian mengatakan, aksi yang dilakukan di sepanjang jalan El Tari ini, juga sebagai bentuk dukungan terhadap aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas mafia perdagangan manusia, serta lebih serius, dan tegas menjatuhi hukuman terhadap para pelaku.

"Dari Januari sampai Maret 2017 ini, sudah 26 orang TKI asal NTT meninggal di Malaysia. Kami begitu ngeri karena tahun lalu itu, satu tahun 54 itu satu tahun 2016," ucapnya kepada sejumlah wartawan Selasa (4/4/2017).

"Ada yang mati dan mungkin dikuburkan di sana, tapi 26 itulah yang kami terima di bandara, juga melalui BP3TKI. Ada yang mayatnya telantar sekian hari di kargo baru kami tahu, ada yang langsung ke daerahnya dan itu kami hanya mencatat. Dalam catatan kami dari solidaritas kemanusiaan, korban perdagangan manusia itu 26 total," tambah dia.

Aksi tersebut pun mendapat perhatian beberapa anggota dewan provinsi NTT, maupun Kota Kupang.

Mereka pun turut bersuara dan mengecam keras para petinggi negara yang terlibat korupsi e-KTP, yang kemudian membuat para pencari kerja tidak terakomodir dengan baik.

Wakil Ketua DPRD NTT Gabriel Beribina mengatakan, pihaknya mendukung aksi bisu karena identitas sebagai warga dimanipulasi sesuka hati. Negara sebutnya, seakan gagal mengadministrasikan warganya, perilaku koruptor menyeret rakyat makin nestapa.

Menurut dia KTP elektronik seharusnya digunakan untuk merapikan adiministrasi kependudukan, agar rakyat Indonesia memiliki identitas resmi, sehingga pergi bekerja dimanapun bisa menempuh jalur resmi dengan dokumen yang bersih, berangkat bekerja dengan secara resmi.

"Uang e-KTP untuk mengadministrasikan kependudukan, dilahap koruptor yang mengakibatkan hilangnya kesempatan warga memperoleh identitas yang legal, dan menciptakan ruang yang aman untuk manipulasi identitas," ujar dia.  

Untuk diketahui, sejak Januari hingga maret tahun 2017, sudah 26 orang tenaga kerja asal NTT dipulangkan tanpa nyawa.  mereka tercatat direkrut secara illegal, dan masih dibawah umur. Sementara tahun 2016 lalu, tercatat sudah 58 orang TKI asal NTT meninggal di Malaysia.