Kompas.com - 03/04/2017, 12:32 WIB
Ilustrasi MashableIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena

BENGKULU, KOMPAS.com - Polda Bengkulu menetapkan empat tersangka pengusaha Warung Internet yang membagikan jasa jaringan internetnya, RT/RW Net pada masyarakat luas bahkan lembaga pendidikan SLTA.

Penetapan tersangka keempat pengusaha warnet ini memicu perdebatan di tengah masyarakat antara penegakan hukum dan membumikan internet murah untuk rakyat.

Jaringan RT/RW Net ini memungkinkan warga untuk mendapatkan akses internet 24 jam dengan biaya relatif murah.

Baca juga: Gunakan RT/RW Net, 4 Warga Bengkulu Terancam Penjara 6 Tahun

Akademisi dan praktisi IT, Onno W. Prabowo ikut juga mengkritisi kasus ini, ia mengatakan pada jaman dulu telekomunikasi adalah alat yang sangat strategis untuk perang kemerdekaan butuh modal besar, hanya segelintir orang yang bisa meng-install dan mengoperasikannya. Akibatnya telekomunikasi di atur lewat UU.

"Sekarang ini, teknologi semakin murah, semakin mudah, semakin terjangkau. Contoh sentral telepon dengan kemampuan 5000 call/second dulu harga Rp 3miliar, sekarang bisa bikin sendiri dengan harga Rp 10 juta. Dulu tahun 2000-an leased line 64Kbps harga Rp 4 juta / bulan. Sekarang Internet 24 jam 1-2Mbps harga Rp 200.000 sampai Rp 300.000 / bulan akibatnya semua orang sebetulnya gampang banget mau bikin telkom, Internet sendiri. Pilihan regulator sekarang mau berpihak ke operator? atau mau berpihak ke rakyat? itu aja sih," ujarnya.

Sementara itu Kasubdit I Tipid Indagsi, Polda Bengkulu, AKBP. Edi Sujatmiko, melihat kasus ini secara bijak. Ia menyebutkan secara nasional banyak area di Indonesia yang tidak terjangkau oleh jaringan internet atau disebut blank spot. Sementara masyarakat membutuhkan akses internet.

"Ini juga bentuk keterbatasan pemerintah untuk menutupi area blank spot. Dari sini muncullah pelaku yang memiliki naluri bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Namun UU mengatur itu UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, ada tahapan pengurusan izin yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak mengisi area blank spot itu, izinnya harus ke kementerian," kata Edi.

Ia juga memberikan masukan pemerintah mempermudah akses perizinan dan tidak harus ke kementerian namun dapat juga difasilitasi oleh pemerintah daerah.

"Harusnya pemerintah daerah dan kementerian dapat menjadi jembatan dengan memberikan kemudahan perizinan dan kecepatan. Apakah Pemda sigap dengan hal ini," tambah dia.

Menurut dia, Pemda harus cepat dan segera mengatur izin yang mudah dan cepat mengingat internet adalah kebutuhan rakyat saat ini. Apalagi saat ini pemerintah daerah getol dengan e-goverment, e-Budgeting dan sebagainya.

"Pemerintah saat ini cukup konsen dengan e-budgeting, e-goverment tapi kalau area blank spot tidak dapat ditutupi maka program itu akan cukup merepotkan, ini sebagai masukan," sebut Edi.

Baca juga: Onno W. Purbo Beri PR untuk Menkominfo



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

Regional
Dompet Dhuafa Bagikan 2.000 Paket Zakat Fitrah di Pati

Dompet Dhuafa Bagikan 2.000 Paket Zakat Fitrah di Pati

Regional
Cegah Penularan Covid-19, Pemprov Jabar Perpanjang Kerja Sama Penyediaan Hotel untuk Nakes

Cegah Penularan Covid-19, Pemprov Jabar Perpanjang Kerja Sama Penyediaan Hotel untuk Nakes

Regional
Meski Dihantam Pandemi, Maidi-Inda Raya Tetap Jalankan Program Kerjanya

Meski Dihantam Pandemi, Maidi-Inda Raya Tetap Jalankan Program Kerjanya

Regional
Jalin Silaturahmi di Ramadhan, Bupati Tulang Bawang Santuni 25 Anak Yatim

Jalin Silaturahmi di Ramadhan, Bupati Tulang Bawang Santuni 25 Anak Yatim

Regional
LIRA Tuntut MKD Tindak Tegas Romo Syafi'i Karena Fitnah Walkot Bobby

LIRA Tuntut MKD Tindak Tegas Romo Syafi'i Karena Fitnah Walkot Bobby

Regional
Buka Pameran UMKM Gayeng 2021, Ganjar: Produk Jateng Siap Masuk Pasar Internasional

Buka Pameran UMKM Gayeng 2021, Ganjar: Produk Jateng Siap Masuk Pasar Internasional

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X