4 Orang Jadi Tersangka karena Gunakan RT/RW Net, Ini Kata Polisi

Kompas.com - 03/04/2017, 12:32 WIB
Ilustrasi MashableIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena

BENGKULU, KOMPAS.com - Polda Bengkulu menetapkan empat tersangka pengusaha Warung Internet yang membagikan jasa jaringan internetnya, RT/RW Net pada masyarakat luas bahkan lembaga pendidikan SLTA.

Penetapan tersangka keempat pengusaha warnet ini memicu perdebatan di tengah masyarakat antara penegakan hukum dan membumikan internet murah untuk rakyat.

Jaringan RT/RW Net ini memungkinkan warga untuk mendapatkan akses internet 24 jam dengan biaya relatif murah.

Baca juga: Gunakan RT/RW Net, 4 Warga Bengkulu Terancam Penjara 6 Tahun

Akademisi dan praktisi IT, Onno W. Prabowo ikut juga mengkritisi kasus ini, ia mengatakan pada jaman dulu telekomunikasi adalah alat yang sangat strategis untuk perang kemerdekaan butuh modal besar, hanya segelintir orang yang bisa meng-install dan mengoperasikannya. Akibatnya telekomunikasi di atur lewat UU.

"Sekarang ini, teknologi semakin murah, semakin mudah, semakin terjangkau. Contoh sentral telepon dengan kemampuan 5000 call/second dulu harga Rp 3miliar, sekarang bisa bikin sendiri dengan harga Rp 10 juta. Dulu tahun 2000-an leased line 64Kbps harga Rp 4 juta / bulan. Sekarang Internet 24 jam 1-2Mbps harga Rp 200.000 sampai Rp 300.000 / bulan akibatnya semua orang sebetulnya gampang banget mau bikin telkom, Internet sendiri. Pilihan regulator sekarang mau berpihak ke operator? atau mau berpihak ke rakyat? itu aja sih," ujarnya.

Sementara itu Kasubdit I Tipid Indagsi, Polda Bengkulu, AKBP. Edi Sujatmiko, melihat kasus ini secara bijak. Ia menyebutkan secara nasional banyak area di Indonesia yang tidak terjangkau oleh jaringan internet atau disebut blank spot. Sementara masyarakat membutuhkan akses internet.

"Ini juga bentuk keterbatasan pemerintah untuk menutupi area blank spot. Dari sini muncullah pelaku yang memiliki naluri bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Namun UU mengatur itu UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, ada tahapan pengurusan izin yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak mengisi area blank spot itu, izinnya harus ke kementerian," kata Edi.

Ia juga memberikan masukan pemerintah mempermudah akses perizinan dan tidak harus ke kementerian namun dapat juga difasilitasi oleh pemerintah daerah.

"Harusnya pemerintah daerah dan kementerian dapat menjadi jembatan dengan memberikan kemudahan perizinan dan kecepatan. Apakah Pemda sigap dengan hal ini," tambah dia.

Menurut dia, Pemda harus cepat dan segera mengatur izin yang mudah dan cepat mengingat internet adalah kebutuhan rakyat saat ini. Apalagi saat ini pemerintah daerah getol dengan e-goverment, e-Budgeting dan sebagainya.

"Pemerintah saat ini cukup konsen dengan e-budgeting, e-goverment tapi kalau area blank spot tidak dapat ditutupi maka program itu akan cukup merepotkan, ini sebagai masukan," sebut Edi.

Baca juga: Onno W. Purbo Beri PR untuk Menkominfo



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Meningkat, Gubernur Banten Ingatkan Pandemi Masih Jadi Ancaman

Kasus Covid-19 Meningkat, Gubernur Banten Ingatkan Pandemi Masih Jadi Ancaman

Regional
Pangdam Siliwangi dan Kapolda Banten Akan Turunkan Baliho Tak Berizin

Pangdam Siliwangi dan Kapolda Banten Akan Turunkan Baliho Tak Berizin

Regional
Pengungsi Gunung Merapi di Sleman Dibekali Pelatihan Keterampilan

Pengungsi Gunung Merapi di Sleman Dibekali Pelatihan Keterampilan

Regional
Gubernur Banten Sebut Sekolah Tatap Muka Dimulai pada Januari 2021

Gubernur Banten Sebut Sekolah Tatap Muka Dimulai pada Januari 2021

Regional
Permudah Akses Pelayanan Publik Lewat Inovasi, Diskominfo Babel Raih 4 Penghargaan

Permudah Akses Pelayanan Publik Lewat Inovasi, Diskominfo Babel Raih 4 Penghargaan

Regional
Cerita Kapolsek Takut Menangis Saat Anak Seorang Tahanan Menikah di Kantor Polisi

Cerita Kapolsek Takut Menangis Saat Anak Seorang Tahanan Menikah di Kantor Polisi

Regional
Debat Pilkada Karawang, Adu Canggih Teknologi hingga Janji Calon Bupati

Debat Pilkada Karawang, Adu Canggih Teknologi hingga Janji Calon Bupati

Regional
Aplikasi Fight Covid-19 Babel Raih Penghargaan dari Kemenpan RB

Aplikasi Fight Covid-19 Babel Raih Penghargaan dari Kemenpan RB

Regional
Limbah Sungai Ciujung Jadi Topik Debat, Ini Kata 2 Paslon Pilkada Serang

Limbah Sungai Ciujung Jadi Topik Debat, Ini Kata 2 Paslon Pilkada Serang

Regional
Ratusan Rumah di Kabupaten Tasikmalaya Terendam Banjir

Ratusan Rumah di Kabupaten Tasikmalaya Terendam Banjir

Regional
Ditegur Tak Pakai Helm, Ibu Ini Marahi Polisi di Tengah Jalan, Ini Ceritanya

Ditegur Tak Pakai Helm, Ibu Ini Marahi Polisi di Tengah Jalan, Ini Ceritanya

Regional
Dalam Hitungan Menit Setelah Berikan Kode OTP, Ratusan Juta Tabungan Nasabah Bank Raib

Dalam Hitungan Menit Setelah Berikan Kode OTP, Ratusan Juta Tabungan Nasabah Bank Raib

Regional
Sumbangkan Warisan Naskah Kuno Diduga Berusia 200 Tahun, Ini Harapan Rasiti

Sumbangkan Warisan Naskah Kuno Diduga Berusia 200 Tahun, Ini Harapan Rasiti

Regional
KPK Tangkap Menteri Edhy, Pukat UGM Sebut Penangkapan Level Tinggi

KPK Tangkap Menteri Edhy, Pukat UGM Sebut Penangkapan Level Tinggi

Regional
[POPULER NUSANTARA] Siswi SMP Diperkosa 10 Pria, 2 Pelaku Tokoh Masyarakat | Mobil Avanza Dibarter Bunga Keladi

[POPULER NUSANTARA] Siswi SMP Diperkosa 10 Pria, 2 Pelaku Tokoh Masyarakat | Mobil Avanza Dibarter Bunga Keladi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X