Kompas.com - 30/03/2017, 17:16 WIB
Ilustrasi kekerasan atau penyiksaan PRT TOTO SIHONOIlustrasi kekerasan atau penyiksaan PRT
|
EditorErlangga Djumena

MALANG, KOMPAS.com - Hingga saat ini belum ada lembaga resmi dari pemerintah yang bertugas untuk mengawasi sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).

Koordinator Project Promote International Labour Organization (ILO) Jawa Timur Irfan Afandi mengatakan, tidak adanya lembaga pengawas resmi dari pemerintah membuat sejumlah kasus yang menimpa PRT dan PRTA tidak tertangani.

"Selama ini kalau ada kasus - kasus kekerasan, PRT tidak tahu mau kemana mengadu. Itu akhirnya menjadi suatu hal yang rumit. Mereka lebih banyak memilih diam," katanya di sela lokakarya di Kota Malang, Kamis (30/3/2017).

Baca juga: 80 Persen Kasus Kekerasan PRT Berhenti di Kepolisian

Ia meyebutkan, akibat tidak adanya pengawasan secara resmi itu, PRT dan PRTA rawan mengalami kekerasan. Seperti gaji tidak dibayar, waktu kerja yang terlalu panjang dan eksploitasi selama menjalani masa kerja.

"Belum lagi potensi adanya kasus pelecehan seksual dan kasus pemberhantian sepihak," ucapnya.

Ia lantas membandingkannya dengan sektor pekerja formal. Menurut dia, sektor pekerja formal sudah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Berbeda dengan sektor informal seperti PRT dan PRTA yang masih belum memiliki sistem pengawasan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misal ada perselisihan dengan majikan, siapa yang mau menangani," katanya.

Baca juga: PRT yang Disetrika oleh Majikannya Alami Infeksi Lambung dan Kekurangan Biaya

Tidak hanya itu, banyak kasus yang dialami PRT dan PRTA yang tidak tercatat karena tidak ada pengawasan.

Penasehat Teknis Proyek Promote ILO Arum Ratnawati mengatakan, pada tahun 2016, jumlah laporan kasus yang menimpa PRT dan PRTA sebanyak 460 kasus. Angka itu terlalu sedikit dibanding dengan kasus - kasus yang tidak dilaporkan.

"Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat banyak," sebutnya.

Ia berharap komitmen dari lembaga layanan pemerintah dalam menangani kasus yang dialami oleh PRT dan PRTA. "Kita harapkan komitmen dari lembaga - lembaga layanan," ujar dia.

Sejauh ini, menurut dia, kasus PRT dan PRTA yang berakhir di meja hukum masih sedikit. Menurut Arum, kebanyakan kasus yang menimpa PRT dan PRTA menguap tidak tertangani.

"Dengan tidak adanya peraturan nasional memunculkan kasus - kasus tidak tertangani. Tidak ada pendampingan, akhirnya kasusnya dicabut," katanya.

Baca juga: Tersangka Penipuan Penyedia PRT Secara Online Diringkus di Malang



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X