KPPU Minta Tiga Poin Revisi Permenhub Soal Taksi "Online" Dibatalkan

Kompas.com - 30/03/2017, 17:07 WIB
Suasana saat supir angkot melakukan demo dengan aksi mogok tarik penumpang di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (8/3/2017). Ratusan sopir meminta pemerintah agar melarang angkutan online beroperasi di Tangerang. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISuasana saat supir angkot melakukan demo dengan aksi mogok tarik penumpang di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (8/3/2017). Ratusan sopir meminta pemerintah agar melarang angkutan online beroperasi di Tangerang.
|
EditorErlangga Djumena

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meninjau kembali revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Secara khusus, ada tiga poin yang menjadi usulan dari KPPU agar dibatalkan. Ketiga poin itu, yakni mengenai penentuan batas atas dan bawah tarif taksi, kuota armada, dan kewajiban taksi online atas nama badan hukum.

Komisioner KPPU Nawir Messi menyebutkan, pihaknya meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan tarif batas bawah. Sebagai gantinya, KPPU merekomendasikan pemerintah mengatur penetapan tarif batas atas.

Baca juga: Grab Tolak Pembatasan Kuota Angkutan Online, Ini Kata Kemenhub

Menurut Nawir, penetapan tarif batas bawah justru menjadi sumber inflasi, sebab batas bawah umumnya akan terus naik secara berkala. Selain itu, sambung Nawir, hal itu juga cenderung menjadi sarana kartel dan menghambat inovasi bagi para pelaku usaha untuk menciptakan tarif terjangkau.

"Aturan tarif batas atas dapat menjadi pelindung bagi konsumen dari proses eksploitasi pelaku usaha taksi yang strukturnya bersifat oligopoli," ucap Nawir, di Bogor, Kamis (30/3/2017).

Nawir menambahkan, soal kuota atau jumlah armada transportasi online agar tidak dibatasi. KPPU menyarankan, supaya penentuan jumlah kuota transportasi online diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga, para pelaku usaha dapat menyesuaikan jumlah armada sesuai kebutuhan konsumen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tarif Batas Bawah Taksi Online di Jatim Rp 3.450 Per Kilometer

Meski begitu, kata dia, pemerintah tetap harus mengawasi secara ketat pemegang lisensi jasa angkutan.

"Pemerintah bisa memberikan sanksi tegas seperti pencabutan izin operasi transportasi berbasis aplikasi untuk memenuhi standar pelayanan," tambah dia.

Sebelumnya, Kemenhub akan menerapkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek per 1 April 2017.

Dalam revisi Permenhub 32, pemerintah menekankan 11 poin yang menjadi acuan atau payung hukum bagi taksi online. Kesebelas poin tersebut meliputi jenis angkutan sewa, kapasitas silinder kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pul, bengkel, pajak, akses dashboard, serta pemberian sanksi. 

Baca juga: Menhub Beri Toleransi Tiga Bulan bagi Angkutan Online



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X