Kompas.com - 30/03/2017, 17:07 WIB
|
EditorErlangga Djumena

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meninjau kembali revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Secara khusus, ada tiga poin yang menjadi usulan dari KPPU agar dibatalkan. Ketiga poin itu, yakni mengenai penentuan batas atas dan bawah tarif taksi, kuota armada, dan kewajiban taksi online atas nama badan hukum.

Komisioner KPPU Nawir Messi menyebutkan, pihaknya meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan tarif batas bawah. Sebagai gantinya, KPPU merekomendasikan pemerintah mengatur penetapan tarif batas atas.

Baca juga: Grab Tolak Pembatasan Kuota Angkutan Online, Ini Kata Kemenhub

Menurut Nawir, penetapan tarif batas bawah justru menjadi sumber inflasi, sebab batas bawah umumnya akan terus naik secara berkala. Selain itu, sambung Nawir, hal itu juga cenderung menjadi sarana kartel dan menghambat inovasi bagi para pelaku usaha untuk menciptakan tarif terjangkau.

"Aturan tarif batas atas dapat menjadi pelindung bagi konsumen dari proses eksploitasi pelaku usaha taksi yang strukturnya bersifat oligopoli," ucap Nawir, di Bogor, Kamis (30/3/2017).

Nawir menambahkan, soal kuota atau jumlah armada transportasi online agar tidak dibatasi. KPPU menyarankan, supaya penentuan jumlah kuota transportasi online diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga, para pelaku usaha dapat menyesuaikan jumlah armada sesuai kebutuhan konsumen.

Baca juga: Tarif Batas Bawah Taksi Online di Jatim Rp 3.450 Per Kilometer

Meski begitu, kata dia, pemerintah tetap harus mengawasi secara ketat pemegang lisensi jasa angkutan.

"Pemerintah bisa memberikan sanksi tegas seperti pencabutan izin operasi transportasi berbasis aplikasi untuk memenuhi standar pelayanan," tambah dia.

Sebelumnya, Kemenhub akan menerapkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek per 1 April 2017.

Dalam revisi Permenhub 32, pemerintah menekankan 11 poin yang menjadi acuan atau payung hukum bagi taksi online. Kesebelas poin tersebut meliputi jenis angkutan sewa, kapasitas silinder kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pul, bengkel, pajak, akses dashboard, serta pemberian sanksi. 

Baca juga: Menhub Beri Toleransi Tiga Bulan bagi Angkutan Online

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Regional
Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Regional
Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Regional
Berhasil Dorong Pertumbuhan Pendidikan Vokasi, Gubernur Riau Terima Penghargaan dari Apvokasi

Berhasil Dorong Pertumbuhan Pendidikan Vokasi, Gubernur Riau Terima Penghargaan dari Apvokasi

Regional
Targetkan Percepatan Pembangunan di Medan, Walkot Bobby Dorong Dinas PMPTSP Jaring Investasi

Targetkan Percepatan Pembangunan di Medan, Walkot Bobby Dorong Dinas PMPTSP Jaring Investasi

Regional
Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Regional
Genap 4 Tahun Pimpin Sumedang, Dony-Erwan Paparkan Capaian Kinerja di Berbagai Bidang

Genap 4 Tahun Pimpin Sumedang, Dony-Erwan Paparkan Capaian Kinerja di Berbagai Bidang

Regional
Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Regional
Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Regional
Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Regional
Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Regional
Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.