Kompas.com - 25/03/2017, 17:37 WIB
Sejumlah narasumber saat memberikan pemaparan dalam Diskusi Publik: Magnet Pilkada Jabar 2018 di Cafe Centropunto, Bandung, Sabtu (25/3/2017) KOMPAS. com/DENDI RAMDHANISejumlah narasumber saat memberikan pemaparan dalam Diskusi Publik: Magnet Pilkada Jabar 2018 di Cafe Centropunto, Bandung, Sabtu (25/3/2017)
|
EditorFarid Assifa

BANDUNG, KOMPAS.com - Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Idil Akbar memperkirakan, para calon gubernur Jawa Barat harus memiliki kekuatan finansial yang besar untuk maju di Pilkada Jabar 2018.

Bahkan, Idil menyebut para cagub Jabar harus siap-siap menggelontorkan dana ratusan miliar untuk mendampingi aktivitas politiknya.

Hal itu dikatakan Idil saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik: Magnet Pilkada Jabar 2018 bertajuk "Ekspose Kualitatif, Pemetaan, dan Aktor" yang digelar oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad, Sabtu (25/3/2017).

Baca juga: Dukung Istri Maju Pilkada Jabar, Aher Bantah Terapkan Politik Dinasti

Dia memberi gambaran, satu calon gubernur mesti membayar mahar sekitar Rp 5 miliar kepada satu partai yang bakal jadi kendaraan politiknya.

"Kalau provinsi jelas lebih besar, karena cakupan wilayah untuk operasional sangat luas. Level kabupaten saja, untuk beli perahunya (partai) saja minimal Rp 5 miliar per partai. Maka, bayangkan untuk operasionaliasinya. Tapi rata-rata dari yang saya ketahui, calon di kabupaten/kota bisa menghabiskan Rp 20-40 miliar, itu minimal. Maka provinsi jauh lebih besar," ucap Idil.

"(Pilkada) Kalimantan Timur sudah Rp 100 miliar, Bangka Belitung pernah mencapai Rp 200 miliar untuk satu calon. Maka, Jabar saya gak bisa menghitung nominalnya karena jauh lebih besar dari itu," ucapnya.

Mahalnya modal politik untuk Pilkada Jabar bisa menyiratkan sulit bagi para kontestan Pilkada Jabar jika ingin maju di jalur independen.

"Kita hitung saja dia harus mengumpulkan lebih dari 2 juta KTP, kalau satu KTP dibayar Rp 50.000 sudah berapa miliar, untuk operasionalnya kampanye di 27 kabupaten dan kota, bayar tim suksesnya, saya kira estimasinya minimal Rp 400 miliar. Kecuali dia memang punya kekayaan tidak terbatas, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat dari peluang mereka tak akan maju di jalur independen," tuturnya.

Disinggung soal adanya politik tanpa mahar, Idil mengaku tak percaya dengan jargon tersebut. Menurut dia, dalam kondisi politik Indonesia yang masih berideologi komersialisasi, slogan itu sulit untuk direalisasikan.

Baca juga: Partai Nasdem Janji Dukung Ridwan Kamil Tanpa Mahar Politik

"Saya orang yang tidak percaya parpol yang mengatakan tanpa mahar. Mahar dalam konteks untuk membayar perahu mungkin tidak secara langsung, tapi maharnya itu komitmen dan kontrak politik yang disepakati bersama, yaitu konsekuensi transaksional. Tidak mungkin tanpa mahar itu ada, saya tidak percaya, apalagi politik Indonesia masih berideologi komersialisasi. Susah dapat kontrak politik yang ideal," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X