Berapa Modal untuk Jadi Calon Gubernur Jabar?

BANDUNG, KOMPAS.com - Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Idil Akbar memperkirakan, para calon gubernur Jawa Barat harus memiliki kekuatan finansial yang besar untuk maju di Pilkada Jabar 2018.

Bahkan, Idil menyebut para cagub Jabar harus siap-siap menggelontorkan dana ratusan miliar untuk mendampingi aktivitas politiknya.

Hal itu dikatakan Idil saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik: Magnet Pilkada Jabar 2018 bertajuk "Ekspose Kualitatif, Pemetaan, dan Aktor" yang digelar oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad, Sabtu (25/3/2017).

Baca juga: Dukung Istri Maju Pilkada Jabar, Aher Bantah Terapkan Politik Dinasti

Dia memberi gambaran, satu calon gubernur mesti membayar mahar sekitar Rp 5 miliar kepada satu partai yang bakal jadi kendaraan politiknya.

"Kalau provinsi jelas lebih besar, karena cakupan wilayah untuk operasional sangat luas. Level kabupaten saja, untuk beli perahunya (partai) saja minimal Rp 5 miliar per partai. Maka, bayangkan untuk operasionaliasinya. Tapi rata-rata dari yang saya ketahui, calon di kabupaten/kota bisa menghabiskan Rp 20-40 miliar, itu minimal. Maka provinsi jauh lebih besar," ucap Idil.

"(Pilkada) Kalimantan Timur sudah Rp 100 miliar, Bangka Belitung pernah mencapai Rp 200 miliar untuk satu calon. Maka, Jabar saya gak bisa menghitung nominalnya karena jauh lebih besar dari itu," ucapnya.

Mahalnya modal politik untuk Pilkada Jabar bisa menyiratkan sulit bagi para kontestan Pilkada Jabar jika ingin maju di jalur independen.

"Kita hitung saja dia harus mengumpulkan lebih dari 2 juta KTP, kalau satu KTP dibayar Rp 50.000 sudah berapa miliar, untuk operasionalnya kampanye di 27 kabupaten dan kota, bayar tim suksesnya, saya kira estimasinya minimal Rp 400 miliar. Kecuali dia memang punya kekayaan tidak terbatas, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat dari peluang mereka tak akan maju di jalur independen," tuturnya.

Disinggung soal adanya politik tanpa mahar, Idil mengaku tak percaya dengan jargon tersebut. Menurut dia, dalam kondisi politik Indonesia yang masih berideologi komersialisasi, slogan itu sulit untuk direalisasikan.

Baca juga: Partai Nasdem Janji Dukung Ridwan Kamil Tanpa Mahar Politik

"Saya orang yang tidak percaya parpol yang mengatakan tanpa mahar. Mahar dalam konteks untuk membayar perahu mungkin tidak secara langsung, tapi maharnya itu komitmen dan kontrak politik yang disepakati bersama, yaitu konsekuensi transaksional. Tidak mungkin tanpa mahar itu ada, saya tidak percaya, apalagi politik Indonesia masih berideologi komersialisasi. Susah dapat kontrak politik yang ideal," jelasnya.