Redam Konflik Angkot-Ojek "Online", Ini yang Dilakukan Pemkot dan Pemkab Bogor

Kompas.com - 24/03/2017, 13:14 WIB
Sejumlah perwakilan sopir angkot dan ojek oline berkumpul di Kantor Balai Kota Bogor membacakan kesepakatan damai antar kedua belah pihak, Kamis (23/3/2017). KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi BempahSejumlah perwakilan sopir angkot dan ojek oline berkumpul di Kantor Balai Kota Bogor membacakan kesepakatan damai antar kedua belah pihak, Kamis (23/3/2017).
|
EditorErlangga Djumena

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor sepakat untuk meredam konflik yang terjadi paska bentrok yang melibatkan sopir angkot dan ojek online di Bogor, sejak Senin (20/3/2017).

Salah satu butir kesepakatan yang tercapai antar dua pemerintahan itu adalah merespons perubahan atau revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32/2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang akan diturunkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menuturkan, siang ini, Jumat (24/3/2017), jajarannya akan mengundang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi, dan pengusaha transportasi online Grab, Go-Jek, dan Uber, untuk mempertajam revisi aturan tersebut.

"Kami sedang merumuskan aturan-aturan itu, selama belum ada payung hukum yang valid dan sah. Ini kesepakatan informal. Saat ini sedang kami bangun dan sudah mulai disusun. Itu disepakati antara online dan angkot, dan nanti akan kita tajamkan lagi," ucap Bima, Jumat (24/3/2017).

Bima berharap, nantinya pertemuan tersebut bisa menyepakati aturan yang lebih jelas mengenai operasional angkutan online roda dua.

Ia menilai, perlu ada terobosan baru mengatur tarif dan jangkauan, termasuk membatasi jumlah angkutan online di daerah.

"Perusahaan-perusahaan (online) ini belum pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga kami kesulitan mengendalikannya. Mereka juga harus memiliki komitmen untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara angkutan online dengan sopir angkot di Bogor ini," jelasnya.

(Baca juga: Ojek Online dan Sopir Angkot Ricuh, Kapolri Tegur Kepolisian Bogor )

Sementara, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, dirinya berharap peraturan untuk angkot dan angkutan online jelas, sehingga tidak ada gesekkan dan dapat dipahami oleh kedua pihak.

Nurhayanti menambahkan, baik Kota dan Kabupaten Bogor juga sepakat untuk menjaga kondusifitas di masing-masing wilayahnya.

"Saya berharap agar nantinya ada Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota untuk mengatur kuota jumlah angkutan online dan tarif atas dan batas bawah," kata Nurhayanti.

Lanjutnya, persoalan angkutan umum tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah saja. Menurut dia, perlu regulasi yang jelas sehingga masing-masing pihak tidak saling berkompetisi mengangkut penumpang di satu wilayah tertentu.

"Kita sedang dorong pemerintah pusat agar regulasi itu bisa untuk diimplementasikan di daerah dengan memberikan kewenangannya pada pemerintah daerah," sebutnya.

baca juga: Polisi: Hoax Penyebab Bentroknya Kembali Angkot dan Ojek Online di Bogor

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Etek Lawu, Komunitas Pegadang Sayur Keliling Beromzet Rp 1,5 M Per Hari

Etek Lawu, Komunitas Pegadang Sayur Keliling Beromzet Rp 1,5 M Per Hari

Regional
Anggota Brimob Polda Sulteng Tewas Ditembak Usai Laksanakan Shalat Jumat

Anggota Brimob Polda Sulteng Tewas Ditembak Usai Laksanakan Shalat Jumat

Regional
Banyak Temui TKI Terlantar di Luar Negeri, Dedi Mulyadi Usul Petugas KBRI Berjaga di Bandara

Banyak Temui TKI Terlantar di Luar Negeri, Dedi Mulyadi Usul Petugas KBRI Berjaga di Bandara

Regional
Noken hingga Camilan Lokal Disiapkan Jadi Oleh-oleh PON Papua

Noken hingga Camilan Lokal Disiapkan Jadi Oleh-oleh PON Papua

Regional
Bentang Alam Berubah Pasca-gempa di Sigi, Sabo Dam Dibangun untuk Cegah Longsor dan Banjir Bandang

Bentang Alam Berubah Pasca-gempa di Sigi, Sabo Dam Dibangun untuk Cegah Longsor dan Banjir Bandang

Regional
Cemburu, Pemuda Ini Bacok Sopir Truk Tronton Berkali-kali di Kontrakan

Cemburu, Pemuda Ini Bacok Sopir Truk Tronton Berkali-kali di Kontrakan

Regional
Jelang Pilkada 2020, Calon Panwascam Diseleksi Secara Online

Jelang Pilkada 2020, Calon Panwascam Diseleksi Secara Online

Regional
Kisah Rifal Pembudidaya Ular, Berawal dari Hobi Kini Jadi Bisnis Menguntungkan

Kisah Rifal Pembudidaya Ular, Berawal dari Hobi Kini Jadi Bisnis Menguntungkan

Regional
Satu Anggota Brimob Polda Sulteng Gugur Seusai Baku Tembak

Satu Anggota Brimob Polda Sulteng Gugur Seusai Baku Tembak

Regional
750 Rumah di Solok Selatan Terendam Banjir, 469 Warga Mengungsi

750 Rumah di Solok Selatan Terendam Banjir, 469 Warga Mengungsi

Regional
Dompet Dhuafa dan Kabupaten Magetan Berkolaborasi Berantas Kemiskinan

Dompet Dhuafa dan Kabupaten Magetan Berkolaborasi Berantas Kemiskinan

Regional
Polemik Rumah Deret Tamansari, Warga Digusur hingga Komnas HAM Angkat Suara

Polemik Rumah Deret Tamansari, Warga Digusur hingga Komnas HAM Angkat Suara

Regional
Cerita Petani di Kampar yang Rugi Ratusan Juta Rupiah akibat Banjir

Cerita Petani di Kampar yang Rugi Ratusan Juta Rupiah akibat Banjir

Regional
Kronologi Dedi Mulyadi Selamatkan TKI Telantar Asal NTT di Bandara Dubai, Terpisah dari Sang Agen

Kronologi Dedi Mulyadi Selamatkan TKI Telantar Asal NTT di Bandara Dubai, Terpisah dari Sang Agen

Regional
Diguyur Hujan 4 Jam, Sejumlah Wilayah di Samarinda Terendam Banjir

Diguyur Hujan 4 Jam, Sejumlah Wilayah di Samarinda Terendam Banjir

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X